Notulensi Diskusi Asia Tenggara: 14 Desember 2015

Moderator: Wardatul Marufah (1302045064)

Notulen: Eri Adiati (1302045067)

Dokumentasi : Achmad Syahrif (1302045033)

 

(catatan: karena diskusi berjalan tidak cukup diselesaikan hingga waktu berakhir, maka diskusi dilanjutkan di hari lain dan mahasiswa sebagian besar terlibat dalam sesi diskusi tersebut)

Diskusi kali ini membahas tentang:

Keefektifan atau ketidak-efektifan ASEAN sebagai organisasi regional

secara HISTORI:

Tiara Tiffany (1302045024): Sebenarnya negara-negara di ASEAN sudah punya perjanjian persahabatan yaitu Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia disini negara anggota ASEAN sudah sepakat untuk meninggalkan kekerasan dan menggunakan cara damai buat menyelesaikan konfliknya. Tapi karena masih rendahnya rasa saling percaya di antara negara anggota. Negara-negara ASEAN yang berkonflik lebih memilih penyelesaian secara bilateral atau menyerahkan penyelesaian persoalan kepada lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional. Jadi ASEAN belum bisa dikatakan maksimal berperan dalam penyelesaian konflik di asia tenggara.

Dara Maharani Agista (1302045029): ASEAN sudah sangat berperan aktif dalam menyelesaikan kasus laut cina selatan contohnya. Memang dalam menyelesaikan kasus itu ASEAN lebih memilih jalan damai. Tetapi hasil nya sudah terlihat dg adanya kesepakatan antara ASEAN dan juga RRT, hingga disepakatilah Declaration on Conduct of the Parties in South China Sea (DOC) yang disepakati di Kamboja, pada 4 November 2002. Untuk kemudian yang terakhir adalah disepakatinya Guidelines for the Implementation of the DOC, yang menjadi awal pembahasan dari Code of Conduct, atau tata aturan berperilaku di Laut Cina Selatan pada tahun 2011. Hal ini merupakan sebuah keputusan yang progressif dimana pada tahun yang sama terjadi peningkatan Hubungan Diplomatik antara ASEAN dan RRT dengan diresmikannya ASEAN-China Centre (ACC).

Titha Julia Pratiwi (1302045003) ASEAN bisa dibilang masih efektif atau tidaknya itu gak bisa diukur dari apa yang udah ASEAN lakukan buat menyelesaikan masalah tersebut karena ASEAN juga udah melakukan berbagai pertemuan yang membahas tentang permasalahan tersebut, dikutip dari www.bbc.com bahwa sebenarnya ASEAN telah melakukan pertemuan yang membahas tentang permasalahan tersebut, namun karena banyaknya campur tangan yang ikut berpendapat dalam sengketa tersebut, khususnya negara di luar ASEAN yaitu AS membuat sengketa tersebut tidak akan bisa selesai karena adanya kepentingan yang tentunya ingin diutamakan oleh pihak luar ASEAN. Jadi menurutku itu gak bisa dijadikan tolak ukur apakah ASEAN efektif atau tidak.

Heni Syintia Putri (1302045009): ASEAN dalam kasus ini lebih memilih jalan damai karena ASEAN sudah memiliki perjanjian yg sudah di sepakati yaitu meninggalkan kekerasan.

Mochammad Uud Zaimmudin (1302045072): Sengketa wilayah Laut Cina Selatan sulit diselesaikan sebab setiap negara yang terlibat mempunyai kepentingan sendiri dan menempuh pendekatan sendiri meskipun beberapa negara yang mengklaim masuk dalam wadah ASEAN. Khusus nya Negara Filipina, yang dengan Tegas mendesak ASEAN untuk mengatasi masalah Reklamasi pantai di wilayah yang juga di klaim oleh Filipina Sementara negara seperti Malaysia lebih lunak dalam menghadapi persoalan tersebut. Seperti yang saya dapat informasi dari pengamat Politik Malaysia Elina Noor yang menyampaiakan bahwa: “Hubungan antara ASEAN dengan Cina tidak hanya menyangkut masalah Laut Cina Selatan saja. Hubungan itu mencakup aspek ekonomi, aspek politik dan aspek diplomatik. Jadi ada aspek-aspek lain yang mungkin lebih penting daripada apa yang terjadi di Laut Cina Selatan.”

secara NASIONALISME:

Mengenai masalah nasionalisme ini, kami mengambil sebuah kasus tentang bangsa Moro di Filipina. Berikut diskusi kami tentang bangsa Moro. Sebagai opening statement NADIA SURYANINGRUM (1302045046) memaparkan pendapatnya: Masyarakat Islam di Filipina juga seringkali disebut bangsa Moro, yang berdomisili di Filipina bagian selatan, tepatnya di Mindanao dan kepulauan Sulu.Pada zaman imperialisme, Spanyol pernah menjajah Filipina dan telah berhasil memasukkan agama Kristen disana. Masyarakat Kristen ini kemudian menjadi dominan, sementara masyarakat Moro yang memeluk Islam menjadi minoritas dan marginal. Hal tersebut semakin diperparah dengan kebijakan asimilasi oleh pemerintah Filipina melalui pembangunan sekolah dan fasilitas umum, menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar agar Kristen dapat terintegrasi dan masuk ke dalam masyarakat Moro. Aturan yang dibuat pemerintah pun didasarkan pada agama Kristen. Sebagai dampak dari tidak adanya porsi masyarakat muslim untuk turut berpatisipasi dalam perpolitikan, pada tahun 1967 muncul gerakan separatisme di Filipina, seperti MILF (Moro Islamic Liberation Front), disusul kemudian dengan MNLF (Moro National Liberation Front) pada tahun 1969. Gerakan separatisme ini mendapat sambutan hangat dan memperoleh bantuan ‘pendidikan’ dari negara Timur Tengah.

Lalu SANTI KUSUMAWATI (1302045034) menambahkan: Masa Imperialisme Amerika SerikatSekalipun Spanyol gagal menundukkan Mindanao dan Sulu, Spanyol tetap menganggap kedua wilayah itu merupakan bagian dari teritorialnya. Secara tidak sah dan tak bermoral Spanyol kemudian menjual Filipina kepada Amerika Serikat seharga US$ 20 juta pada tahun 1898 melalui Traktat Paris.Amerika datang ke Mindanao dengan menampilkan diri mereka sebagai seorang sahabat baik dan dapat dipercaya. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Traktat Bates (20 Agustus 1898) yang menjanjikan kebebasan beragama, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan mendapatkan pendidikan bagi Bangsa Moro. Namun traktat tersebut hanya taktik mengambil hati orang-orang Islam agar tidak memberontak, karena pada saat yang sama Amerika tengah disibukkan dengan pemberontakan kaum revolusioner Filipina Utara pimpinan Emilio Aguinaldo. Terbukti setelah kaum revolusioner kalah pada 1902, kebijakan AS di Mindanao dan Sulu bergeser kepada sikap campur tangan langsung dan penjajahan terbuka. Setahun kemudian (1903) Mindanao dan Sulu disatukan menjadi wilayah propinsiMoroland dengan alasan untuk memberadabkan (civilizing) rakyat Mindanao dan Sulu.

Setelah itu DEVI WULANSARI (1302045013) memberikan pendapatnya: Setelah Amerika Serikat membentuk Negara Filipina, mereka juga turut memasukanMoro ke Negara Filipina, padahal saat itu Kesultanan Mindanao menolaknya. KesultananMindanao beranggapan bahwa mereka berbeda dari Negara Filipina. Usulan melalui proposal pun sudah dilayangkan bangsa Moro kepada Amerika Serikat, namun pihak AS menolaknya.Pada masa pembangunan Negara Filipina tidak mengakui hukum adat Bangsa Moro. Halini terjadi karena Bangsa Moro pernah menyerang pusat pemerintahan di Manila, sehinggamenimbulkan dendam bagi Pemerintah Filipina. Kondisi ini sangat tidak mengenakan dan sangatmemojokan Kaum Islam Minoritas Moro. Untuk mengatasi hal tersebut, dipelopori oleh Nur Misuari, maka dibentuklahMoro National Liberation Front (MNLF) pada tahun 1971.Pada 1976 Pemerintah Filipina berunding dengan pimpinan MNLF dengan mediator adalah OKI (Organisasi Konferensi Islam). Pertemuan tersebut menghasilkan Perjanjian Tripoli yang berisi hak–hak otonomi daerah bagi 13 wilayah di Mindanao. Perjanjian tersebuttidak membuahkan hasil karena mempunyai multi-tafsir sehingga sulit untuk dilaksanakan. Padawaktu itu MNLF juga sempat pecah menjadi dua yakni; MNLF dan MILF (Moro Islamic Liberation Front) pimpinan Salamat Hashim.Berbagai usaha pendekatan untuk merangkul MNLF dan MILF terus dilakukan oleh para pemimpin Filipina, namun usaha tersebut selalu gagal. Pada Pemerintahan Ramos dimulailah proses rekonsiliasi dengan MNLF, yaitu melalui Final Peace Agreement (FPA). Perjanjian tersebut hanya merangkul MNLF saja sedangkan MILF tidak dilibatkan. Pada Pemerintahan Presiden Estrada terjadi penyerangan terhadap markas dari MILF oleh pasukan tentara Filipina.Peristiwa tersebut menjadi awal bagi MILF untuk melakukan perjuangan diplomasi dan pencarian bantuan ke dunia internasional.

NUR HASANAH (1302045061) berpendapat: Gerakan separatis ini dilakukan karena terdorong oleh 4 faktor yaitu pertama, adanya transmigrasi orang-orang Katolik dari utara sehingga menyebabkan masyarakat muslim menjadi kaum minoritas di tempat asalnya sendiri. Kedua, ketidakinginan menyatu dengan aliran sekuler Manila. Ketiga, kekecewaan atas keterbelakangan yang terjadi pada perekonomian dan infrastruktur Mindanao. Keempat, merasa takut akan terjadinya asimilasi agama, kebudayaan, dan tradisi politik dengan Katolik yang menjadi agama dominan di Republik Filipina.

Tetapi INGGRIT AGUSTIN WULLUR (1302045027) mengemukakan beberapa fakta yang didapatkannya: Latar belakang dan faktor-faktor penyebab timbulnya konflik Moro dengan pemerintah Filipina yaitu:

1. Faktor Sejarah

Di antara faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik Muslim Moro adalah faktor sejarah, maksud faktor sejarah ini yaitu dampak dari penjajahan oleh bangsa Spanyol dan Amerika Serikat yang berupaya mengintegrasikan wilayah-wilayah Moro dengan Filipino. Telah diketahui Wilayah Filipina Selatan (Kepulauan Mindanao dan Sulu) sebelum kedatanggan penjajah, sudah terlebih dahulu ada agama Islam yang sangat mengakar di wilayah tersebut. Pada saat itu, Muslim Moro telah mencapai tingkat peradaban yang cukup tinggi dan Masyarakat Moro sudah memiliki sistem hukum dan politik yang diatur berdasarkan Syariat Islam.

Muslim Moro seperti yang telah diwakilkan oleh MILF menyatakan bahwa Bangsa Spanyol selama 300 tahun lebih tidak pernah berhasil menundukkan masyarakat Moro menjadi daerah jajahan. Bangsa Spanyol telah menggunakan berbagai cara untuk menundukkan masyarakat Moro. Seperti diterangkan oleh Syahbuddin Mangandaralam menyatakan bahwa orang Moro yang beragama Islam di Filipina Selatan, sepanjang sejarahnya belum pernah berhasil ditundukkan oleh Spanyol dari sudut agama dan kebudayaan. Mereka tetap bertahan dari pengaruh kebudayaan Spanyol dan agama Katholik sampai saat ini. Untuk melawan kekuasaan Spanyol, orang-orang Moro membangun armada-armada perahu dan bertindak sebagai bajak laut yang tangguh.

2. Ketimpangan Ekonomi dan Sumber daya di wilayah Filipina Selatan

Sebenarnya bila dicermati lebih lanjut, konflik Muslim Moro dengan penguasa (pemerintah Filipina), dipengaruhi oleh sikap dan tindakan pemerintah terhadap kelompok minoritas. Sikap dan tindakan pemerintah dapat dilihat dari pola-pola kebijakannya. Melihat kasus konflik yang terjadi di Filipina tersebut, latar belakang timbulnya konflik tidak hanya sekedar faktor sejarah saja, melainkan juga sikap dan kebijakan penguasa yang tidak adil terhadap wilayah Muslim Moro.

Dijelaskan oleh Caesar Adib Majul terkait masalah Moro berdasarkan berbagai laporan komite Senat telah menekankan, bahwa masalah-masalah di Cotabato disebabkan oleh besarnya gelombang kaum penetap dari provinsi-provinsi lain, dan akibat kegagalan pemerintah dalam membantu orang-orang Islam meningkatkan produktivitas mereka. Contohnya, sebuah laporan Senat mengungkapkan bahwa sampai tahun 1971, di daerah-daerah yang terutama terdapat populasi Islam, disana tidak terdapat proyek-proyek irigasi. Laporan ini juga menyebutkan bahwa di daerah-daerah yang orang Islamnya telah menjadi minoritas, tidak ada orang-orang Islam yang dapat dipilih untuk jabatan-jabatan politik.

Disisi lain ketimpangan sosial dan ekonomi dapat dilihat pada pendapatan per kapita wilayah Muslim. Angka kemiskinan di wilayah muslim sangat tinggi. Berdasarkan data Heru Susetyo menerangkan bahwa pendapatan perkapita di wilayah muslim adalah Php (Philippina Peso) 3.433 pada tahun 2005.Tentu sangat kontras bila dibandingkan dengan pendapatan per kapita di wilayah lainnya, contohnya di 17 region lainnya adalah Php 14.186. bahkan region termiskin kedua di Filipina pendapatan per kapitanya masih dua kali lebih baik daripada wilayah otonomi Muslim (ARMM).

3. Diskriminasi dan Tekanan Terhadap Identitas Sosial Budaya

Menurut Heru Susetyo bahwa kesulitan dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan penyebab permasalah masyarakat Moro. ”Penduduk Muslim sukar mendapatkan pekerjaan di kantor-kantor pemerintah maupun di pertanian umum, hanya karena mereka muslim”. tutur Evelyn, Muslimah Moro yang diwawancarai Heru Susetyo. Diskriminasi dalam bidang pekerjaan juga jelaskan oleh Erni Budwanti sejumlah perusahaan dan industri yang dikembangkan oleh pemerintah dan swasta. Misalnya, perusahaan baja nasional menyerap pekerja-pekerja non Muslim dari Luzon dan Visayas. Selain itu menurut Erni Budiwanti diskriminasi dan tekanan juga terlihat dari perubahan pemakaian tanah-tanah Moro, banyaknya tanah-tanah Moro digunakan untuk pembangunan jaringan infrastruktur yang menghubungkan wilayah Selatan dan Utara Filipina, seperti jalan raya, gedung perkantoran, daerah perdagangan, pembangkit listrik, dan kawasan industri lainnya. Penggusuran-penggusuran terhadap masyarakat Moro seringkali dilakukkan untuk kepentingan pembangunan. Contohnya terjadi penggusuran terhadap dua puluh dua keluarga miskin masyarakat Moro di General Santos untuk meratakan jalan bagi pembangunan konstruksi Departemen Perikanan Filipina.

Pendapat NOFITA ANDES N. (1302045047): Tindakan kekerasan fisik terhadap Bangsa Moro pertama kali terjadi di Upi berkaitan dengan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan pada bulan November 1971. Manuel Tronto, mantan perwira polisi ingin menjadi walikota Upi dan meminta temannya untuk mengusir orang-orang Islam dari Upi untuk menjamin kemenangannya. Penyerangan ini dikoordinir oleh organisasi Kristen yang dikenal sebagai ILAGA. Kalangan muslim mulai merespon serangan tersebut dengan membentuk milisi-milisi yang sejenis di Cotabato yang terkenal dengan sebutan “blackskirt” dan “barracuda”. Pada awal tahun 1970-an kalangan muslim telah menghadapi kebijakan “genocidal” yang diduga diprakarsai oleh Pemerintah Filipina. Permusuhan dan pembantaian terhadap Bangsa Moro dilakukan oleh ILAGA yang didukung oleh militer, kalangan penegak hukum serta dilegalkan di bawah payung Civilian Home Defence Force (CHDF) of the Department of National Deffense. ILAGA seringkali dilaporkan tidak pernah dituntut secara hukum (impunity) atas kejahatan yang dilakukan baik di tingkat lokal maupun nasional. Adapun praktik-praktik ethnic cleansing yang terjadi pada awal munculnya gerakan separatis antara lain adalah sebagai berikut. Pada awal tahun 1970-an, peperangan dan konflik antara Islam dan Kristen berkembang hampir di seluruh Mindanao. Cotabato merupakan provinsi yang paling berbahaya di Filipina. Pembantaian terhadap masyarakat muslim terus berlangsung dari kota ke kota. Pada bulan Juni 1971, pembunuhan besar-besaran terhadap masyarakat muslim secara terang-terangan dan terbuka oleh komunitas Kristen pertama kali terjadi di Manili, Carmen, Cotabato utara.

Seluruh penduduk Carmen pada waktu itu adalah muslim. Pembantaian berawal dari undangan beberapa tokoh Kristen pada tanggal 9 Juni 1971 untuk membahas masalah perdamaian. Masyarakat Muslim disarankan untuk berkumpul di Masjid. Orang-orang Muslim bersedia datang dengan harapan melalui dialog tersebut dapat menghentikan ketegangan diantara kaum Islam dan Kristen. Namun yang terjadi selanjutnya bukanlah dialog yang seperti diharapkan melainkan penembakan yang dilakukan oleh milisi-milisi ILAGA. Cesar Majul mengatakan bahwa dalam insiden tersebut 70 orang muslim baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak tewas terkena tembakan milisi-milisi ILAGA. Manila Times menyebutkan bahwa pada insiden tersebut mengakibatkan 70 orang terbunuh dan 17 luka-luka. Dari 70 orang yang meninggal, setidaknya 29 perempuan dan 17 anak-anak. Sebuah surat kabar memberitakan bahwa diantara korban yang tewas ada seorang bayi yang berusia 3 bulan dan pada waktu itu masih menyusu pada ibunya. Selain melakukan pembantaian, milisi-milisi tersebut juga membakar sekolah-sekolah, menghancurkan rumah-rumah, dan membakar seluruh daerah tersebut. Pembantaian masyarakat muslim di Manili menimbulkan tanda tanya besar karena daerah tersebut berada di bawah perlindungan kepolisian. Mengapa pada saat pembantaian kepolisian tidak segera bertindak menyelamatkan mereka. Kepolisian datang ketika ILAGA sudah ditarik mundur. Hal ini menimbulkan prasangka yang semakin kuat bahwa kepolisian dan ILAGA saling bekerja sama untuk mengusir dan membubarkan orang-orang Islam terutama Bangsa Moro di seluruh Mindanao. Bukti lain adalah ketika terjadi pertempuran antara lascar Muslim dengan lascar Kristen, seringkali kepolisian menyerang pihak muslim. Kalangan politisi Islam sudah membujuk pemerintah untuk membongkar persekongkolan ini. Namun demikian hal ini sangat sulit dilakukan karena pihak dibalik penyerangan ini adalah politisi-politisi Kristen yang merupakan anggota dari partai politik yang berkuasa. Selanjutnya sebagian dari kelompok-kelompok bersenjata muslim mempersatukan diri dalam Moro Independent Movement (MIM) untuk melindungi teritori mereka dari serangan kaum pendatang.

Sebanyak 70.000 orang pengungsi melarikan diri dari Carmen menuju kota-kota di Cotabato. Pola-pola genocida telah menyebar ke seluruh Cotabato. Sekitar 800 orang terbunuh dan 2000 rumah terbakar di 3 kota sepanjang 6 bulan. Insiden Manili mendorong protes yang sangat keras dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat muslim Filipina. Tiga puluh tokoh muslim Filipina di media massa menyatakan bahwa mereka mengkhawatirkan keberadaan komunitas muslim Filipina. Kota Carmen kemudian ditinggalkan oleh orang-orang Muslim dan digantikan oleh komunitas Kristen. Dewasa ini Carmen telah berkembang menjadi kota berpenduduk mayoritas Kristen.

BAGAIMANA PERAN ASEAN DALAM KASUS MORO INI?

AJENG DWI DZURIYAH (1302045001): Bangsa Moro telah dimarginalkan oleh Pemerintah Filipina, karena merupakan etnis minoritas Islam yang tinggal di Pulau Mindanao, Filipina, disamping mayoritas Filipina yang beragama Kristen Katolik. ASEAN, sebagai organisasi regional tidak bisa berbuat apa-apa karena prinsip non-intervensi yang dianut oleh “ASEAN Way” sebagai salah 1 prinsip hubungan kerja sama mereka. Peran ASEAN tidak efektif dalam sengketa ini. Walaupun begitu, ada upaya-upaya dari anggota-anggota negara ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia yang bertindak sebagai mediator. Di tahun 1993 Indonesia mendapat kepercayaan sebagai ketua Komite Quartdhipartie, sebuah komite dibawah Organisasi Konferensi Islam untuk muslim minoritas. Dan dibawah kepemimpinan Indonesia tercapai sebuah perundingan antara Pemerintah Filipina dan MNLF yang menghasilkan Final Peace Agreement (FPA) atau perjanjian damai di tahun 1996. Namun perundingan ini kemudian tidak berjalan efektif. Lalu, pada tanggal 20 April 2010 Indonesia selaku ketua OIC-PCSP telah berhasil mendorong Pemerintah Filipina dan MNLF menandatangani nota kesepahaman Panel Hukum di Tripoli, Libya. Pada tanggal 29 Mei-1 Juni 2012 Indonesia kembali menginisiasi dan memfasilitasi pertemuan Legal Panel antara Pemerintah Filipina dan MNLF di Surabaya.

Sedangkan peran Malaysia, pada tahun 1998 pemerintah Malaysia menginiasiasi pertemuan Presiden Filipina, Fidel F. Ramos dan Pemimpin MNLF, Prof. Nur Misuari. Kemudian perundingan dilanjutkan antar Pemerintah Filipina dan MILF pada tahun 2012 di Kuala Lumpur dengan tuntutan Otonomi Khusus Bangsa Moro. Namun hasil perundingan pada tahun 2012 kembali gagal dan terakhir pada tahun 2014, Malaysia kembali menjadi mediator antara Pemerintah Filipina dan MILF. Sehingga tercapai sebuah kesepakatan damai diantara keduanya. Peran Indonesia dan Malaysia sebagai mediator penyelesaian konflik Moro-Pemerintah Filipina dapat dinilai cukup efektif, karena membuahkan hasil perjanjian-perjanjian perdamaian walaupun kerap gagal karena faktor dari dalam Filipina dan Moro sendiri. Dari konflik ini, dapat dilihat bahwa faktor utamanya ialah nasionalisme, yakni perjuangan Bangsa Moro mempertahankan nasionalisme Mindanao dan Islam-nya dan Filipina dengan keyakinannya sendiri, nasionalisme Filipina yang mayoritas beragama Kristen.

DHITA ANGGRAINI A. (1302045016): Data yang saya temukan dari OPAPP (Office of the Presidential Adviser on the Peace Prosses) yaitu, Pemerintah Filipina dan Bangsa Moro sendiri dengan bantuan mediasi ASEAN telah menyepakati Framework Agreement of the Bangsa Moro yang ditandatangani pada tanggal 15 October 2012. Dengan isi pilar (Annexes):

1. Annex on Transitional Arrangements and Modalities (signed 27 February 2013)
2. Annex on Revenue Generation and Wealth Sharing (signed 13 July 2013)
3. Annex on Power Sharing (signed 08 December 2013)
4. Annex on Normalization (signed 25 January 2014)

Dan Addendum:

Addendum on Bangsa Moro Waters (signed 25 January 2014)

Jadi pemerintah Philipna telah melakukan perdamaian berkelanjutan dan produktifitas komunitas Bangsa Moro dengan mengedepankan aspek keamanan, pembangunan sosio-economic dan transisi keadilan.

NADIA SURYANINGRUM: Dalam kasus ini saya mengambil contoh peran yang dilakukan Indonesia terhadap konflik bangsa Moro di Filipina. Pada pertengahan 1990-an pemerintah RI pernah berkontribusi penting mengatasi masalah konflik bangsa Moro di Filipina Selatan. Kala itu, tahun 1995 pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menawarkan jasa baik menengahi konflik itu. Tawaran direspons positif oleh Misuari dan pemerintah Filipina di bawah Presiden Fidel Ramos. Perundingan penjajakan menghasilkan kesepakatan yang memungkinkan MNLF bisa berdamai dengan pemerintah Filipina. Maka, perundingan MNLF dengan penguasa di Manila berlanjut dengan ditengahi Indonesia. Klimaksnya, pada 2 September 1996, pemerintah Manila melalui Fidel V. Ramos (Presiden Filipina) dan Misuari, pemimpin perjuangan Muslim Mindanao, melakukan penandatanganan perjanjian damai yang disaksikan oleh Presiden Soeharto yang dilakukan di Istana Merdeka Jakarta. Nama perjanjian tersebut adalah “Final Peace Agreement (FPA)”.

Kemudian, penguasa Manila memberikan wilayah otonomi khusus Muslim Mindanao (ARMM) dan mendiami Kepuluan Mindanao beserta gugusannya di Filipina Selatan. Namun, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menengahi konflik tersebut belum berjalan secara efektif. Karena hingga saat ini konflik Moro di Filipina masih belum terselesaikan.

NUR HASANAH: Menurut pendapat saya ASEAN tidak efektif dalam menangani keamanan yang ada dia Asia Tenggara. Walaupun ASEAN merupakan organisasi regional yang telah berhasil mengembangkan sektor perekonomian dan sosial-budayanya, namun nyatanya melupakan sektor keamanannya. Fakta-fakta menunjukkan bahwa ASEAN membiarkan konflik-konflik yang terjadi di wilayahnya hanya ditangani secara bilateral atau oleh negara yang bersangkutan saja. Jika ini dibiarkan terus, maka dunia dapat menganggap bahwa ASEAN menyetujui konlik-konflik yang melanggar HAM, seperti yang terjadi di Filipina. Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN belum mampu membangun ASEAN Security Community yang katanya akan mengintegrasikan upaya mengatasi permasalahan keamanan di Asia Tenggara, sebab perasaan akan permasalahan regional tersebut masih belum terbangun. Tantangan yang ada saat ini adalah bagaimana ASEAN dapat melemahkan prinsip non-interference secara perlahan-lahan. Sebab dengan prinsip non-interference yang masih kuat, maka ASEAN Security Community yang merupakan pilar penjaga stabilitas keamanan Asia Tenggara akan sulit untuk dilakukan. Dan tanpa pilar keamanan yang kuat, tentu kita boleh bersikap pesimis terhadap masa depan ASEAN Community, karena keamanan merupakan pilar utama yang dapat menjaga bisnis dapat berjalan dan menjaga orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain.

DEVI WULANSARI: ASEAN adalah organisasi regional yang sering dikatakan telah berhasil menjalankan tugasnya dalam mengintegrasikan Asia Tenggara. Secara politis, ASEAN, melalui prinsip non-interference-nya, telah berhasil mengembangkan seperangkat nilai, norma, dan institusi yang memungkinkan perang di antara anggotanya menjadi tidak terpikirkan sama sekali. Sayangnya, integrasi yang telah diupayakan oleh ASEAN menemui paradox. Walaupun dikatakan berhasil meniadakan perang di antara negara-negara anggotanya, ASEAN tetap belum mampu meniadakan sengketa perbatasan yang masih sering terjadi di antara mereka. ASEAN juga belum mampu meredam konflik-konflik intranegara yang terus bertumbuh semenjak berakhirnya Perang Dingin. Konflik-konflik intranegara tersebut banyak yang bereskalasi menjadi permasalahan yang mengancam keamanan nasional, seperti konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia dan Moro Islamic Liberation Front (MILF) di Filipina. Permasalahan-permasalahan dalam sektor keamanan tersebut berpotensi mengganggu hubungan ekonomi dan sosial budaya yang sudah terbangun dengan baik serta dapat menghambat penciptaan ASEAN Community karena dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan antarnegara anggota ASEAN.

secara ECONOMIC STRUGGLE:

Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) dilakukan untuk mengambil manfaat dan saling melengkapi dalam mempercepat pembangunan ekonomi melalui peningkatan arus investasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya alam dan manusia, serta pengembangan industri. Tujuan utama pembentukan sub-wilayah pertumbuhan adalah untuk memadukan kekuatan dan potensi-potensi tiap-tiap wilayah yang berbatasan sehingga menjadi wilayah pertumbuhan yang dinamis. Kerjasama ekonomi sub-regional, sering juga disebut sebagai segitiga pertumbuhan (growth triangle) atau wilayah pertumbuhan (growth area), merupakan salah satu bentuk keterkaitan (linkage) ekonomi antar daerah dengan memiliki unsur internasional. Daerah anggota kerjasama tersebut lebih dari satu negara.

Menurut M. Banu Purnadinata (1302045002), kerjasama negara-negara Asean adalah kerjasama di segalabidang terbukti dengan adanya sebutan kerjasama sijori yaitu (singapura,johorbaru,dan riau/batam). Dalam beberapa tahun terakhir kerjasama di 3 daerah itu sangat berekembang pesat seperti simbiosis mutualisme yang sangat subur di antara ketiga nya, dari data di lapangan di daerah segitiga ini adalah jalur perdagangan yang sangat sibuk dari Asia Timur, Amerika bagian barat, Timur tengah dan Eropa. Tingkat perekonomiannya juga sangat menghasilkan dan dengan adanya Asean Comunnity kedepan nya ini saya prediksi ketiga daerah ini akan saling maju dan cepat berintergrasi karena termasuk zona yang subur akan perekonomian.

Sedangkan menurut Putri Annisa R. (130204554), Kerjasama ini ternyata telah dapat mendorong pengembangan kegiatan industri baik di Johor dan di Batam yang selanjutnya mendorong pula pembangunan pada kedua wilayah tersebut. sebagai contoh Batam merupakan wilayah yang kemudian mengalami perkembangan pesat setelah adanya kerjasama SIJORI. Pemerintah menjadikan Batu Ampar di Pulau Batam sebagai wilayah entreport partikulir berdasarkan Keppres No.74/1971 dan Reglement A. Ordonansi Bea (S.1931 No.471). Sejak saat itu, investasi asing mulai masuk dan berlokasi di Batu Ampar. Investasi ini terutama industri yang berkaitan dengan peralatan pengeboran minyak lepas pantai. Selain itu, industri yang banyak membutuhkan barang impor, seperti kegiatan dan logistik minyak, juga berkembang di Batu Ampar. Hal ini adalah dampak dari kerjasama dimana Pemerintah Singapura mendorong perusahaan di Singapura untuk berinvestasi di Batam, yaitu di Kawasan Industri Batamindo.

Azhar Taufiq Hamdi (1302045011) menambahkan bahwa, pembangunan kawasan SIJORI ini bertujuan mempercepat proses pembangunan di wilayah tersebut, menjadikan kawasan SIJORI sebagai pusat industri baru, dan mempererat hubungan ketiga negara. Kerjasaama antar ketiga wilayah ini saling melengkapi sebagaimana diketahui bahwa Singapura adalah negara dengan teknologi dan kemampuan modal yang kuat, akan tetapi mempunyai harga tanah dan upah tenaga kerja yang sangat mahal. Sedangkan Johor dan Batam mempunyai karakteristik lain yaitu, mempunyai tanah dan tenaga kerja yang banyak dengan harga yang relatif murah , tetapi mempunyai kelangkaan dalam modal dan teknologi. Melalui kerjasama mikro regional, perbedaan karakteristik daerah ini dapat dipadukan sehingga menghasilkan kegiatan usaha yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Menurut Eva Anita Fauzia (1302045052), kerja sama BIMP-EAGA, jika dimanfaatkan secara optimal oleh masing-masing negaraakan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asean, terutama kalangan industri kecil dan menengah. Tujuan kerjasama ini adalah mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah yang menjadi fokus, yang meskipun jauh dari ibukota negara, namun memiliki kedekatan strategis satu sama lain, dan berada di wilayah di dunia yang paling kaya dengan sumberdaya alam, termasuk Jantung Hutan Kalimantan (Heart of Borneo, HoB) dan kawasan Ekoregion Kelautan Sulu-Sulawesi (Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion, SSME).

Namun menurut Ayu Aditriya (1302045049), di antara semua kerjasama sub-regional yang yang dilakukan oleh sesama anggota ASEAN, yang memiliki prospek kerjasama yang baik adalah kerjasama sub-regional IMT-GT (Indonesia –Malysia-Thailand Growth Triangle). Melalui kerja sama IMT-GT, sektor swasta terus didorong menjadi “engine of growth”. Sehingga untuk tujuan tersebut telah dibentuk suatu wadah bagi para pengusaha di kawasan IMT-GT yang disebut Joint Business Council (JBC). JBC secara aktif  ikut dilibatkan dalam rangkaian SOM/MM IMT-GT setiap tahunnya. Sektor swasta telah memainkan dan akan terus memainkan peran kunci dalam mempromosikan Kerja Sama Ekonomi di IMT-GT. Tujuannya, adalah untuk meningkatkan intra-IMT-GT dan antar Indonesia – Malaysia – Thailand Segitiga Pertumbuhan Perdagangan dan Investasi.Jika dilihat dari prospeknya sejauh ini IMT-GT merupakan yang paling seimbang dan continue ketimbang kerjasama sub-regional lainnya.

Onel Oktavian (1302045040) menambahkan bahwa, IMT-GT merupakan yang paling seimbang dan continue ketimbang kerjasama sub-regional lainnya. Sebab dapat dilihat dalam kerjasama ini menggunakan win-win solutions dimana tidak ada satu pihak yang sangat diuntungkan dan pihak lainnya yang merasa tidak mendapatkan keuntungan. Selain daripada itu prospek kerjasama IMT-GT dinilai paling mumpuni dan memeiliki prospek yang bagus untuk dilanjutkan. Karena dengan pasar total 72 juta dan tanah seluas 602,293.9 kilometer persegi, potensi pertumbuhan dan pembangunan untuk Regional ini sangat besar.

Menurut M. Rendra Saputra (1302045071), sebenarnya Indonesia merupakan pasar potensial, apalagi jika Indonesia mewujudkan kerja sama dan membangun jaringan ekonomi segitiga antara Indonesia – Tiongkok – india. Jumlah penduduk di Tiongkok dan India saja sudah lebih dari 1,2 miliar dan Indonesia sekitar 255 juta jiwa. Potensi dari jumlah penduduk pada kerja sama segitiga antara Indonesia – Tiongkok – India saja sudah mencapai 60 persen dari penduduk dunia. Dengan jumlah penduduk yang besar sudah seharusnya Indonesia berjaya di pasar Asean. Namun hal ini tidak di dukung oleh birokrasi Indonesia.

Namun menurut Danra Fatimah (1302045051), masalah perekonomian di ASEAN sangat tergantung dengan masalah perekonomian dunia saat ini, tidak bisa dipungkiri jika gejolak mata uang yuan sangat berpengaruh pada perekonomian negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Karena faktor tersebut perekonomian di Asia Tenggara masih labil dan cenderung individualis dalam menghadapi permasalahan yang ada, mereka berlomba untuk menstabilkan perekonomian dalam negerinya terlebih dahulu, mungkin ada beberapa negara yang melakukan hal yang berbeda seperti lebih mendahulukan kerjasama dengan negara tetangga dalam rangka memperbaiki ekonominya, tapi itu masih jarang di lakukan saya rasa.

Bisa disimpulkan bahwa wilayah kerjasama sub-regional mencakup kawasan yang relatif tertinggal karena itu pembangunaninfrastruktur menjadi sangat penting. Selain itu, komitmen politik sangat dibutuhkan terutama untuk meningkatkan volume kerjasama dalam perdagangan, investasi, pariwisata, dan sektor industri. Komplementaritas ekonomi perlu dimanfaatkan sebaik mungkin dengan meningkatkan peran swasta terutama dalam Business Council. Koordinasi antar menteri terkait, seperti Menteri Perhubungan, Pariwisata, Pertanian, Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum, Keuangan, Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina sangat menentukan keberhasilan program Roadmap development.

secara ECONOMIC AND SOCIAL MARGINALIZATION:

Nurlelawati (1302045062) ASEAN bekerja sama dalam bidang  ekonomi dan sosial budaya. Dalam bidang ekonomi meliputi :

1. Membuka Pusat Promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi dan pariwisata di Tokyo Jepang, dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor ke Jepang dan meningkatkan penanaman modal serta arus wisata Jepang ke negara-negara ASEAN.
2. Menyediakan Cadangan Keamanan Pangan ASEAN, terutama beras, untuk keperluan darudat. Cadangan pangan tiap-tiap negara adalah: Indonesia: 12.000 ton; Malaysia: 6.000 ton; Filipina: 12.000 ton; Thailand: 15.000 ton; dan Singapura: 5.000
3. Menyelenggarakan pembangunan proyek-proyek industri ASEAN, antara lain: proyek pabrik pupuk urea ammonia di Aceh, Indonesia (ASEAN Aceh Fertilizer Project); proyek pabrik urea di Malaysia (ASEAN Urea Project); proyek industri tembaga di Filipina (ASEAN Copper Fabrication Project); proyek pabrik vaksin di Singapura (ASEAN Vaccine Project); dan proyek abu soda di Thailand (Rock Salt Soda Ash Project).

Sedangkan dalam bidang sosial budaya:

1. Meningkatkan kerja sama menanggulangi perkembangan jumlah penduduk di wilayah ASEAN.
2. Meningkatkan kerja sama pencegahan dan penyalahgunaan narkotika.
3. Memperkenalkan negara-negara anggota melalui sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
4. Mengadakan pekan film dan Festival Film.
5. Menyelenggarakan program pertukaran acara radio dan televisi antar anggota.
6. Menyelenggarakan Festival Lagu.
7. Menyelenggarakan Festival Seni.
8. Menyelenggarakan Program Pertukaran artis radio/televisi.

Lia Melyana (1302045018) :Terdapat prinsip yang membuat ASEAN tidak dapat berbuat banyak, yaitu prinsip Non-intervensi. Sebagai contoh kasus Morro di Filiphina dan Pattani di Thailand, dimana kebijakan pemerintah dirasa tidak adil dan memaksa untuk mengkristenkan masyarakat minoritas yang ada di moro. Itu tentu saja membutuhkan penyelesaian sebab dapat menimbulkan konflik antar etnis dan peran ASEAN sebagai mediasi hanya bersifat memberi saran dan penengah.

Ayu Anggryni (1302045037): menurut saya Organisasi yang beranggotakan 11 negara ini pun tak berkutik menghadapi gelombang krisis. ASEAN sebagai organisasi regional dinilai tidak mampu menjalankan fungsi ekonominya dan mengatasi Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial) secara konkret pada saat-saat kritis. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kontribusi ASEAN bagi pertumbuhan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara ini.

Eri Adiati (1302045067) menambahkan, saya setuju dengan pernyataan Ayu Anggryni karena sepanjang permasalahan domestik maupun antar Negara anggota ASEAN yang banyak melibatkan marjinalisasi ekonomi dan sosial, ASEAN sebagai organisasi regional tidak banyak berbuat banyak dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jika dikatakan efektif atau tidak, ASEAN belum sepenuhnya efektif.

Dahliani Safitri (1302045042): menurut saya kalau untuk sekarang, ketimpangan khususnya dalam bidang ekonomi memang terlihat jelas di mana Singapura memimpin lalu diikuti oleh Negara lain. Walaupun Negara lain berusaha mengejar ketertinggalan, tapi masih jauh dari harapan. Sebentar lagi MEA akan berlangsung, dengan harapan semua Negara bisa meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dan memiliki perekonomian yang seimbang dan bukan justru menciptakan ketimpangan yang lebih jauh lagi.

secara POLITIC

Nadya Octaviana (1302045012): Menurut saya pribadi, peran ASEAN sangat penting karena dengan adanya ASEAN dapat memfasilitasi Negara-negara anggotanya untuk melakukan kerjasama, entah itu dalam bidang bilateral, multilateral. Contohnya saja kerjasama yang dilakukan antara Indonesia, Philipina dan Malaysia (MAPHILINDO) di bidang politik, ekonomi dan budaya. Sejak awal pembentukannya sendiri, ASEAN telah berhasil mengembangkan dan mempertahankan stabilias dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, serta menumbuhkan rasa saling percaya di antara Negara anggotanya dan paramitra wicara ASEAN. Salah satu bentuk deklarasi yang dicetus oleh ASEAN adalah konsep ZOPFAN itu awalnya datang dan Negara Malaysia. Sasaran dari ZOPFAN ini adalah kerjasama politik ASEAN, dan untuk menciptakan kemanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Hadirnya konsep ZOPFAN ini karena adanya keinginan dan negara-negara anggota ASEAN untuk dapat hidup aman dan sejahtera agar dapat melaksanakan proses pembangunan di negaranya. Adanya kehadiran kekuatan negara-negara adidaya di kawasan Asia Tenggara membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan negara-negara kawasan. Pengaruh tersebut sangatlah membawa suatu perubahan karena berpengaruh terhadap konstalasi politik di negara-negara kawasan dan berpengaruh juga bagi keamanan, perdamaian, keseiahteraan dan stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara.

Rinda Rizki Fitriana (1302045015): Sejak 1976, Indonesia telah secara nyata merasakan efek positif dengan adanya ASEAN bagi pembangunan domestik. Sejak ditandatangani dan berlaku efektifnya TAC, rivalitas di kawasan Asia Tenggara juga berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik terbuka, sehingga pemerintah juga dapat memfokuskan diri pada agenda pembangunan nasional.

Achmad Syahrif (1302045033): Menurut saya ASEAN semakin lama semakin penting. Hal yang paling mendasar dalam security, Indonesia dengan Negara anggota-anggota ASEAN bisa hidup berdampingan secara damai, menjaga hubungan masing-masing Negara.Walaupun ada, Indonesia selalu mencoba menghindari konflik. Inilah kontribusi ASEAN yang paling terlihat .

Nur Aeni (1302045059): Menurut saya, dengan adanya ASEAN sebagai wadah atau fasilitator kerjasama Negara- negara Asia Tenggara memberikan efektifitasyang sangat menguntungkan untuk kawasan regional Asia Tenggara. Sebagaimana yang kita ketahui terbentuknya ASEAN terdiri dari 2 faktor yaitu yang pertama faktor internal, adanya tekad bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama sebagai bekas negara jajahan barat dan faktor kedua yaitu faktor eksternal, adanya perang Vietnam (Indo-Cina) dan sikap RRC ingin mendominasi Asia Tenggara. Dan maksud serta tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Muhammad Halim (1302045005): Melanjutkan dari pembahasan saudari Nur Aeni, sejak ASEAN berdiri, Indonesia telah mengambil peran yang sangat penting. Peran pertama Indonesia yaitu dengan ikut mendirikan ASEAN. Selanjutnya Indonesia diberi kepercayaan menyelenggara KTT Asean I yang dilaksanakan di Bali tanggal 23-24 Februari 1976.Salah satu kesepakatan yang dihasilkan KTT Asean I yaitu pembentukan Sekretariat ASEAN di Jakarta. Adapun yang menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN pertama adalah H.R. Dharsono, seorangputra Indonesia. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa Negara kita cukup berperan besar dalam ASEAN. Indonesia juga berperan dalam menciptakan perdamaian. Indonesia banyak membantu negara-negara anggota ASEAN lain yang sedang mengalami konflik.

Luthfir Rahman W. (1202045004): ASEAN memiliki sebuah peranan penting bagi Indonesia karena sebuah kerjasama berarti saling berhubungan, saling membuat jalinan dan saling dukung mendukung untuk kepentingan bersama serta saling menguntungkan. Kerjasama dalam perdagangan, pendidikan, keamanan bersama, kebudayaan, dan lain-lain. Hal yang lain juga bahwa Indonesia adalah satu dari 5 negara yang telah membentuk ASEAN menjadi sebuah organisasi regional. Setelah itu di ASEAN, Indonesia lah yang berinisiatif mengusulkan pembentukan suatu komunitas ASEAN yang tidak hanya menyandarkan pada kerjasama ekonomi (seperti yang diusulkan Singapura), tetapi juga ada aspek lain yang harus diperhatikan, yaitu kerjasama politik dan keamanan, serta kemudian disusul kerjasama sosial budaya. Adalah Indonesia yang memperjuangkan dimasukkannya elemen-elemen penting seperti demokratisasi dan penghormatan serta penegakan HAM dalam kerjasama politik dan keamanan yang kemudian dituangkan dalam Piagam ASEAN dan cetak biru kerjasama politik dan keamanan.”

Siti Nur Jannah (1302045031): Dapat disimpulkan bahwa bentuk hasil dari pemikiran bahwa ASEAN sangat efektif dalam memberikan peran dan turut serta membantu Indonesia untuk saling mengembangkan politik serta perekonomian di sektor regional ini. Sebaliknya, Indonesia turut membantu ASEAN untuk bersama-sama membangun ASEAN demi kemajuan organisasi regional.Secara garis besar adalah peran ASEAN di bidang politik menjadi tolak ukur sebuah negara untuk memajukan dan membuat stabil negara itu sendiri.Sebagaisebuahorganisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang bersifat non militer dan non politik, ASEAN telah mampu menciptakan stabilitas, perdamaian dan keteraturan di kawasan sehingga membantu Indonesia untuk melanjutkan progam-progam pembangunan di segalabidang dan mendorong Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Padaintinyahubungan Indonesia dengan ASEAN salingmenguntungkan.

secara IDENTITY

Mayang Sari mengatakan bahwa masalah keamanan di ASEAN bukan lagi masalah tradisional seperti perang tetapi non tradisional seperti IUU fishing, human security, illegal loging, human traficking, drugs dan sebagainya. Jika melihat track record ASEAN dalam menangani masalah keamanan tradisional di asia tenggara maka asean memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Namun, dalam masalah non tradisional asean belun cukup mampu dalam mengatasi masalah tersebut.

Azizah Astrid (13020405010) menambahkan bahwa Hal diatas dibuktikan dengan tingkat masalah keamanan tradisional yang terus meningkat, salah satunya masalah human trafficking, dan asia tenggara adalah salah satu kawasan terbesar dalam kasus human trafficking. Menurut data ILO (International Labor Organization), keuntungan human trafficking di Asia tenggara mencapai US $ 31M/tahun.

 

secara MILITER

 

Menurut Selvi Ramadhani Putri (1302045004), peran ASEAN menghadapi isu-isu dibidang militer contohnya seperti ASEAN menghadapi isu terorisme yang ada didunia. Menurut saya, peran ASEAN sudah cukup efektif. Itu pun sudah dimulai bahkan sebelum kejadian 11 september 2001 serangan di AS. Mengadopsi deklarasi ASEAN tentang kejahatan transnasional di ASEAN 1997 dan rencana aksi untuk memerangi transnational crime pada tahun 1999 untuk menerapkan deklarasi. Selain itu ASEAN juga mempunyai upaya bekerja sama antar militer negara-negara anggota ASEAN dan membentuk suatu komite yang disebut HADR. HADR ini menurut saya adalah bentuk dari peran ASEAN untuk menghadapi isu-isu di bidang militer.

 

Negara-negara anggota ASEAN juga menganggap penting peran militer dalam upaya pemberian bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Untuk itu, ASEAN merancang aturan yang akan menyertakan kemiliteran negara-negara ASEAN setiap kali terjadi bencana.

 

Para perwakilan militer negara-negara di ASEAN pun menggodok sebuah perancangan di acara lokakarya yang diadakan di Jakarta, 28-29 maret 2011. Rancangan itu adalah Komite Bersama Penggunaan Aset dan Kapasitas Militer ASEAN dalam pemberian bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana (Humanitarian Assistance and Disaster Relief/HADR). ASEAN membentuk komite bersama ini berawal dari keyakinan militer amat berperan dan dapat segera dikerahkan dalam memberikan respon cepat saat bencana terjadi. Negara-negara ASEAN pun terbukti memiliki kapasitas militer yang dapat dikerahkan dalam operasi bantuan kemanusiaan, baik di tingkat regional maupun internasional.

 

Tujuan utama pembentukan komite bersama ini adalah memajukan dan meningkatkan kerja sama antar militer dari negara-negara ASEAN melaluin penggunaan aset dan kapasitas militer. Komite bersama ini nantinya akan mengemban tugas pelaksana semua kegiatan berkaitan operasi HADR negara-negara ASEAN. Selain itu, tanggung jawab komite bersama adalah menyusun standar prosedur operasi militer ASEAN dalam upaya bantuan kemanusiaan. Komite ini juga memfasilitasi latihan gabungan seluruh angkatan militer dari negara ASEAN, mengeksplorasi dan mengidentifikasi wilayah kerjasama dibidang HADR, dan melakukan operasi bersama HADR.

 

Sedangkan menurut Paskalia Kavung (1302045030) peran militer ASEAN di domestik belum kuat karena masih adanya intervensi asing seperti pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Singapura, hal ini menunjukkan bahwa ASEAN belum mampu menghilangkan intervensi militer asing di domestiknya, jika memang ASEAN kuat militernya otomatis bisa menghilangkan pengaruh tersebut dan pangkalan militer AS bisa ditutup seperti di Jepang.

 

Menurut Indra Dede Iskandar (1202045097), jika ditilik dari kekuatan militer indonesia. Indonesia, masih menjadi negara terkuat dikawasan Asean, untuk peringkat Dunia saja Indonesia menduduki peringkat ke 15, dari ratusan negara, sementara negara – negara Asean berada ditingkat puluhan. Tak ayal, negara negara di kawasan Asean sangat ingin bekerja sama dengan militer Indonesia yg memang sudah banyak kemajuan dan modernisasi disana sini. Di Asean Community, ada kerjasama Militer dalam artian saling menjaga keamanan dikawasan Asean, otomatis negara negara Asean sedikit banyak sangat berharap Militer Indonesia menjadi pemimpin keamanan di Asean, yg otomatis menjaga keamanan negara negara tersebut, dari berbagai ancaman. Selain itu, Kemajuan alutsista sangat berpengaruh terhadap pertahanan negara bahkan bisa berpengaruh terhadap kedudukkan negara dalam diplomasi politik Internasional. Kekuatan pertahanan juga harus terus diperkuat mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dan sangat luas berpotensi adanya ancaman keamanan nasional.Contohnya pelanggaran wilayah perbatasan darat, gangguan keamanan di laut dan pelanggaran wilayah yurisdiksi laut, pemanfaatan ruang udara nasional secara ilegal, dan upaya-upaya penguasaan wilayah Indonesia oleh negara lain.Kekuatan pertahanan Indonesia kini sudah tak bisa lagi dianggap remeh. Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berkeyakinan TNI akan memiliki daya kekuatan yang terbesar di antara negaralain di Asia Tenggara mengingat pada tahun 2014 sejumlah alutsista milik tiga matra akan memasuki masa panen, dimana akan berdatangan ke Indonesia.

 

Menurut Muhammad Rizal Armada (1302045008) untuk peran ASEAN dalam mengatasi isu-isu di bidang Militer masih dikategorikan belum efektif. Walaupun ASEAN memiliki ASEAN Regional Forum (ARF) yang bertugas menjaga stabilitas keamanan kawasan Asean dirasa masih agak sulit mengendalikan. Jika dilihat dari pendekatan Security Dilemma dirasa seluruh Negara Asean akan merasa dilema ketika melihat diantara Negara Asean meningkatkan anggaran belanja militernya ataupun peningkatan kerjasama di bidang militer hal ini akan meningkatkan kecurigaan diantara Negara-negara asean yang memunculkan security dilemma yang membuat seluruh Negara didalam kawasan Asean akan berlomba dalam persenjataan dan kapabilites militer nya ( Arm Race ). Dan dalam pendekatan realisme dirasa memang harus realistis memandang suatu Negara memiliki power serta legitimasi untuk menjaga keutuhan dan kestabilan Negara nya dengan meningkatkan anggaran serta kerjasama militer nya. Dengan kata lain peran ASEAN untuk meredam dan menjaga kestabilan isu-isu militer di antara Negara ASEAN terbilang sulit dikarenakan ketidakbisaan ASEAN dalam mengintervensi Negara-negara anggotanya.

 

Menurut Jesenia Pricilla Keintjem (1302045057) Seperti yang diketahui ada 4 negara asean yang ikut mengklaim kawasan laut china selatan yaitu malaysia, brunei darussalam, filipina dan vietnam. Apabila masing” negara anggota asean meningkatkan sistem pertahanan secara sendiri” tanpa melakukan konsultasi diantara sesama negata anggota maka justru akan memicu adanya perlombaan senjata. Hal ini jelas sangat mengancam stabilitas dan kondisi keamanan regional di masa datang. Peran ASEAN sebagai peredam konflik akan menjadisemakin penting ketika para anggota ASEAN saling mengingatkan bahwa komitmen terhadap Treaty of Amity in Southeast Asia (TAC) yang telah dicanangkan bersama beberapa tahun lalutetap menjadi langkah bagi penyelesaian konflik secara damai. Tujuannya agar mampumemanfaatkan peluang yang muncul dari isu yang berkaitan dengan masalah keamanan dengan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan politik di kawasan. Dalam hal ini ASEAN harus tetap menjalankan diplomasi pencegahan ( preventive diplomacy) dalam lingkungannya sendiriuntuk mencegah konflik yang akan muncul ke permukaan. Selain itu, fungsi ASEAN dalammembangun saling percaya (confidence building measures) yang mempertemukan kepentingan-kepentingan keamanan di kawasan juga perlu ditingkatkan terus agar tercipta perimbangan kepentingan di antara anggotanya.

 

Menurut Rizki Rahmadani (1302045025) Regional Forum (RF) merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 sebagai suatu wahana bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antar negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Dalam kaitan tersebut, ASEAN merupakan penggerak utama dalam ARF. ARF merupakan satu-satunya forum di level pemerintahan yang dihadiri oleh seluruh negara-negara kuat di kawasan Asia Pasifik dan kawasan lain seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Jepang, Rusia dan Uni Eropa (UE). ARF menyepakati bahwa konsep keamanan menyeluruh (comprehensive security) tidak hanya mencakup aspek-aspek militer dan isu keamanan tradisional namun juga terkait dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan isu lainnya seperti isu keamanan non-tradisional.

 

Menurut Azhar Anshari (1202045029) pengaruh militer Indonesia dalam kawasan Asia Tenggara sangat besar, Indonesia akan sangat berperan dalam maritim security yang di bentuk oleh ASEAN. Secara mikro, ada peluang bagi TNI AL untuk mengisi dan mewarnai kerjasama keamanan maritim ASEAN. Untuk itu, sangat tepat bila TNI AL bersiap dengan sejumlah agenda yang pada dasarnya dirancang selaras dengan kepentingan laut nasional. Angkatan laut mengawal dua pertiga perairan Asia Tenggara, sudah sewajarnya bila TNI AL lebih siap dengan agenda keamanan maritim di kawasan.

 

 

Notulensi Asia Tenggara: 23 November 2015

Notulen : Faradilla Dwi Desyta Putri / 1302045020

Operator : Muhamad Halim / 1302045005

Pada hari Senin, 23 November 2015. Mahasiswa Hubungan Internasional reguler A menjalani mata kuliah Hub. Internasional di Asia Tenggara yang diampu oleh Ibu Uni Sagena. Materi yang di sampaikan hari itu adalah tentang Segitiga ekonomi di Asia Tenggara.

Materi lebih banyak diterangkan oleh Ibu Unis, hanya beberapa mahasiswa yang bertanya mengenai materi yang telah dijelaskan Ibu Unis.

Pada hari itu terjadi interaksi tanya jawab di kelas. Pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Uni Sagena, yaitu

1. Apa itu arti dari Sijohor?

yang kemudian ditanggapi oleh Azhar Taufiq Hamdi  ( 1302045011) : Sijohor adalah kepanjangan dari Singapore, Johor dan Riau

Question & discussions for next week :
1. Weakness or opportunities
2. Secure or insecure area
3. regional leadership

Notulensi Diskusi Asia Tenggara (23 november 2015)

Moderator : M. Rizal Armada Setiawan
Notulen: Rizki Rahmadani
Tempat: Ruang 14 Kampus Fisip Unmul
Dokumentasi : Oniel Octavian

Tema : ASEAN

1. Weakness and Opportunities
2. Secure or Insecure
3. Regional Leadership

 

Weakness and Opportunities

Danra : weakness ; ASEAN kurang produktif dan masih konsumtif. ASEAN belum menguasai pasar internasional.

Halim : weakness ; SDM di kawasan ASEAN masih belum memenuhi standar dan itu salah satu alasan kawasan ASEAN kurang produktif.

Faradila : weakness ; kualitas SDM dinegara-negara ASEAN masih kurang menonjol.

Kavung : weakness ; birokrasi di kawasan ASEAN masih belum jelas.

Risky Amalia : weakness ; dari 500 pertemuan hanya seperempat pertemuan ASEAN yang hasilnya baik.

Nur Aeni : weakness ; masih banyak yang belum tau tentang MEA dan kurangnya asosiasi atau sosialisasi dari pemerintah.

Azhar Anshari : sanggahan ; menurut saya kurangnnya sosialisasi itu hanya terjadi di negara di Indonesia sedangkan di negara-negara lain belum tentu kurang sosialisasinya.

Dhita : ASEAN kurang melibatkan diri dengan masyarakatnya di negara-negara itu sendiri.

Renditya : weakness ; masih banyak negara-negara ASEAN impor daripada Ekspor karena tingginya pajak Ekspor.

Eva : weakness ; kelemahan utama ASEAN adalah prinsip non intervensi.

Dahlia : weakness ; kelemahan lainnya adalah tidak ada yang menjadi hegemoni 1 negara kuat yang mengintervensi negara lain.

Eko : ASEAN menjadi negara konsumtif karena masuknya negara yang ikut serta dalam ASEAN namun bukan termasuk Negara Asia Tenggara contohnya ASEAN plus 3. jadi negara-negara tersebut mengintervensi dinegara-negara ASEAN.

Dhita : sanggahan ; birokrasi apakah yang dimaksud saudari Kavung? negara-negara ASEAN atau hanya Indonesia?

Azhar Anshari : pembagian hukum internasional dan hukum nasional negara-negara ASEAN itu masih belum jelas perbedaannya, itu yang kurang dari birokrasi ASEAN.

Khajjar : opportunities ; manfaat dari AEC adalah memperbaiki semua masalah seperti masalah Ekspor jadi bersabar sampai akhir tahun 2015, menurut Khajjar negara-negara ASEAN plus 3 itu bukan intervensi tapi kerjasama karena adanya kesepakatan.

Ingrit : opportunities : kita dapat meningkatkan produktivitas dan human resources, dan dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN. jadi opportunities ASEAN ada di AEC.

Azhar Anshari : sanggahan ; seharusnya adanya AEC di ASEAN bukan untuk bersaing namun untuk bekerjasama.

Danra : setuju dengan Azhar ; contohnya saja seperti Singapura yang mendalami bandar udara, thailand dengan tekstil dan negara-negara lain dapat meningkatkan yang lain.

Shanti : yang dimaksudkan Ingrit lebih ke brand yang ditingkatkan. Sebelum bersaing keluar kita bersaing di dalam dulu, untuk mendapatkan mutu dan kualitas yang bagus.

Khajjar : opportunities ; Indonesia memiliki kesenian yang memiliki peluang contohnya musik dangdut, tinggal bagaimana cara mengenalkannya ke dunia

Rinda : opportunities ; mengenai ekonomi kreatif, potensi-potensi alam yang ada di negara-negara ASEAN sudah sangat bagus peluangnya sangat besar di dunia.

Nur Aeni : setiap negara mempunyai kelemahan dan kelebihan dan itulah diperlukan kerjasama untuk saling melengkapi.

 

Secure and Insecure

Luthfi : tolak ukur yang dimiliki sebuah keamanan regional bukan hanya tentang militer tapi banyak hal namun mau dibawa kemana tujuan keamanannya? secure dan insecurenya apa masih tradisional?

Risky Amalia : secure and insecure membahas tentang non tradisional contohnya human trafficking.

Eko : tentang keamanan ekonomi. Dulunya Indonesia memiliki Krakatau Steel, dan sangat sukses pada zamannya. Namun sekarang mengapa kita malah mengimpor yang seharusnya dari dulu kita sudah ada pabrik, ada bahan, yang sudah berkualitas namun sekarang malah korea selatan yang menjadi negara peng-ekspor besi.

Banu : sebenarnya Indonesia bisa,apabila pemerintah berani mengambil tindakan. Dan masalah SDM yang ada di Indonesia, indonesia memiliki banyak SDM masalahnya ada dicara mengelola SDM ini makanya sekarang ada gerakan revolusi mental.

 

Time’s up and continue by next week

 

 

Notulensi Asia Tenggara: 09 November 2015

Notulen: Amalia Setiawaty (1302045007)

Pada hari Senin, 09 November 2015, mahasiswa hubungan internasional reguler A menjalani mata kuliah Hubungan Internasional di Asia Tenggara yang diampu oleh Ibu Uni Sagena.

Hari itu materi yang diberikan adalah materi mengenai cikal bakal terbentuknya ASEAN, tujuan ASEAN “To Promote Regional Cooperation Contributing Toward Peace, Progress and Prosperity”, dan mengenai ASEAN WAY.

Pada hari itu terjadi intraksi tanya jawab didalam kelas, yaitu:

• Ajeng Dwi (1302045001) : Apakah Papua Nuginni masuk di wilayah Asia Tenggara?

Yang kemudian ditanggapi oleh Rizal Armada (1302045008): PNG termasuk kedalam MSG (Negara Melanisian Sparhead Group).

• Achmad Salim (1002045113): Apakah pengkaburan bahasa masuk dalam kajian ASEAN Social In Culture?

Yang kemudian ditanggapi oleh Ibu Uni Sagena: Bisa, National Identity bisa dimasukkan kedalam kajian ASEAN.

 

Notulensi Asia Tenggara (16 Nov. 2015)

Dosen Pengampu        : Unis Sagena, Ph.D.
Moderator                    : Titha Julia Pratiwi
Notulensi                     : Paskalia Kavung Kaharun.
Hari/Tanggal               : Senin, 16 November 2015
Tempat                          : Ruang 14 Kampus FISIP UNMUL

Diskusi Asia Tenggara tentang “ASEAN Benefit, ASEAN Challenge and Obstacle, ASEAN in the Future” (A) tanggal 16/11/2015.

Bagian 1 ASEAN benefit

1. Nofita Andes : memaparkan mengenai manfaat ASEAN yakni ASEAN sebagai wadah untuk mempersatukan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, menciptakan stabilitas politik dan keamanan.

2. Khajjar Rohmah : manfaat ASEAN yang real yakni MEA di bidang integrasi politik

Bagian 2 ASEAN challenge and obstacle

1. Rizal Armada S : ASEAN belum memiliki bargaining position dalam kerjasamanya terutama dalam kerjasama ASEAN plus 3, yang mana plus 3 yang mendominasi bukan negara-negara ASEAN. Selain itu ASEAN dianggap belum mampu bersaing dalam dalam mempengaruhi pasar di Asia dan hanya menjadi Konsumen saja.

2. Dhita Anggraini : mengutip Mahatir Muhammad, ASEAN+3 sulit berintegrasi karena dimanfaatkan oleh negara-negara luar yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. (bagus backup reasoning beserta contoh)

3. Dahliani Safitri : hambatan dibagi menjadi 2 yakni internal berupa konflik etnis dan eksternalnya belum mampu bersaing secara ekonomi, dan masalah Laut Cina Selatan yang belum terselesaikan hingga kini. (Suara lantang,tegas, ada intonasi dan gerak tangan juga Khajjar)

4. Rizky Amalia : menambahkan factor eksternal lainnya adalah kurangnya koordinasi antara negera ASEAN karena masih mementingkan national interest masing-masing negara dan banyak pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh ASEAN namun tidak menyelesaikan masalah dikawasan ASEAN selain itu dampak globalisasi memberi pengaruh juga. (bagus kurang contoh kasus pertemuan yang dimaksud)
5. Wardatul Marufah : menambahkan manfaat ASEAN yakni stabilitas keamanan, meningkatkan pasar ekonomi, mendominasi pasar/suara pasar. Kelemahan ASEAN itu sendiri adalah tidak ada mekanisme yang formal dan identitas bersama yang sulit. (referensi valid dan kuat hanya saja suara kurang lantang dari Risky Amalia dan Nofit Andes)
6. Eva Fauzia : menyanggah pendapat Rizky Amalia yakni integrasi di ASEAN bukan hanya dampak globalisasi semata namun karena pinsip non intervensi. Mengutip pendapat ahli Ernest : negara ASEAN harus menghilangkan prinsip non intervensi.(bagus menyanggah secara tegas pendapat lain hanya saja agak terbata –bata dan suara kurang lantang)
7. Rizky Amalia dan Dahlia : prinsip non intervensi secara langsung (ada contoh, ditambah audience defence argumennya).
8. Nofita Andes : harus dipahami bentuk intervensi nya langsung atau tidak langsung. Pertemuan yang dilakukan ASEAN memiliki manfaat yakni contohnya Bali Concord yang menjadi penggas MEA.
9. Rizal Armada S. : ASEAN perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
10. Eva Fauzia : menyanggah pernyataan Rizky Amalia dan Dahliani Safitri tentang prisip non intervensi. Ciri khas dan sejarah ASEAN yang masih bermuka dua, integrasi ASEAN dalam badan hukum yang belum bisa menyelesaikan konflik didalam ASEAN. (defence bagus hanya masih terbata-bata dan measih membaca buku)
11. Danra Fatimah : menyanggah Eva Fauzia, bahwa integrasi dan prinsip-prinsip ASEAN jelas dalam ASEAN way hanya perlu di longgarkan saja dan tanpa harus mengikuti Uni Eropa.
12. Bagus saling sanggah antar Danra dan Eva saling bertatapan dan menyebut nama lawan opini nya.
13. Eva Fauzia : menambahkan bahwa integrasi Uni Eropa lah yang paling berhasil diduia sehingga menjadi panutan untuk yang lainnya.
14. Nofita Andes : menambahkan ASEAN memiliki cara sendiri dalam menyelesaikan masalah. Budaya Timur yang masih sangat kental yang melekat pada masyarakat ASEAN itu sendiri sehingga prinsip non intervensi tidak bisa dihilangkan.
15. Inggrit Agustin W : benar ASEAN harus memiliki badan hukum untuk menyelesaikan masalah internal ASEAN. Dan juga prinsip non intervensi di perjelas di ASEAN Ways. (suara lantang dan jelas penyampaian maksudnya ditambah bisa menyebut contoh konkret perbandingannya)
16. Dhita Anggraini : kejahatan seperti pelanggaran HAM dan sengketa- sengketa antar negara itulah yang memerlukan inervensi langsung dan juga ASEAN kurang peduli dengan isu – isu dalam negera-negara ASEAN.
17. Risky Amalia : ASEAN sudah ada lembaga hukumnya yakni ARF dan ASC akan tetapi belum tegas dalam menyelesaikan masalah dan juga menerapkan berbagai kesepakatan yang telah diratifikasi bersama.
18. Banu Purnadinata : ASEAN tidak memiliki negara patron yang dijadikan panutan oleh negara ASEAN lainnya, tidak memiliki master plan, masih meniru Uni Eropa, tidak mampu melepaskan diri dari intervensi negara- negara barat, pertemuan harus ada input dan output yang didapatkan.
19. Danra Fatimah : ASEAN sudah memiliki Master plan yang jelas yakni MEA dan Indonesia juga dianggap sebagai salah satu patron yakni dengan menjadi penggagas terbentuk ASEAN serta menyatakan siap dalam menghadapi MEA.
20. Banu P : Indonesia memang menyatakan diri siap tetapi kebijakan-kebijakan nya belum mendukung MEA.
21. Renditya Lucky : Sosialisasi MEA belum ada terbukti dari hasil wawancara kelompoknya. (memberi contoh aktual di daerah Samarinda atas kurang siapnya masyarakat mengahadapi MEA)
22. Rizal Armada : Perencanaan ASEAN masih di atas kertas dan belum adanya Implementasi dalam kebijakan-kebijakan nya. Kurang pengetahuan masyarakat tentang ASEAN dan MEA berdasarkan hasil wawancara masyarakat Tenggarong. Hanya masyarakat kelas tertentu saja yang mengetahui tentang MEA sedangkan masyarakat bawah kurang pengetahuan atau bahkan tidak tahu sama sekali.
23. Heni Sintia : berdasarkan hasil wawancara juga merasa sosialisasi MEA masih kurang. Dan perlu di buat sosialisasi MEA. (bagus Heni dan Rizal memberi contoh dari sosialisasi tentang MEA yang dilakukan di daerah-daerah lain).
24. Nofita Andes : Negara-negara ASEAN sudah siap begitu juga dengan kebijakannya, Indonesia sudah siap hal ini dibuktikan dari keberanian pemerintah meratifikasi MEA ini, kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA, ASEAN Way sudah jelas hanya memang Progress nya yang lama, Intervensi langsung yang dimaksud adalah terlibat perang konflik di negara-negara sedangkan non intervensi yang dimaksud jika terjadi perang maka perlu adanya bantuan kemanusiaan maka itu dimaksud non intervensi.
25. Santi Kusumawati : Indonesia siap dalam menghadapi MEA dan tidak perlu khawatir karena Brand local Indonesia mampu bersiang menghadapi brand asing. (bagus memulai dengan menantang menyebutkan brand produk Indonesia ditambah suara lantang dan yakin dengan apa yang dengan apa yang dikatakan)
26. Hutasoit Mey : sosialisasi MEA harus digerakkan dari individu kita baru ke orang – orang yang belum tahu. (bagus berkolaborasi pendapat dengan M. Banu P)
27. Banu Purnadinata : ASEAN harus menghilangkan intervensi kebijakan ekonomi pemerintah yang belum mendukung ekonomi mikro.
28. Wardatul Marufah : kita harus still and hold
29. Eva Fauzia : intervensi masih ada di ASEAN dan badan penanggung jawab untuk sosialisasi MEA.
30. Achmad Salim : Indonesia siap karena menurut sumbur yang didapat Indonesia memiliki potensi yang sangat banyak dan besar bagi MEA. (bagus memberi sumber referensinya lengkap)

 

Catatan: Moderator tidak perlu mengulang lagi seluruh kalimat mahasiswa yang memberi pendapat. Cukup intinya saja, 1 – 2 kalimat. Moderator harus mampu memancing peserta lain bependapat, memanfaatkan momen “panas” (saling sanggah) dengan meminta siapa setuju siapa atau sebaliknya.

 

 

[TUGAS] PROFIL 10 NEGARA ANGGOTA ASIA TENGGARA (KELOMPOK 3)

Nama Anggota Kelompok 3:

• Achmad Salim               (1002045113)
• Luthfir Rahman             (1202045004)
• Azhar Anshari               (1202045029)
• Dede Indra Iskandar     (1202045097)
• Dhita Anggraini             (1302045016)
• Ingrit Agustin W             (1302045027)
• Santi Kusumawati         (1302045034)
• Hutasoit Mey RIS           (1302045032)
• Dara Maharani A           (1302045029)
• Titha Julia Pratiwi         (1302045003)
• Renditya Lucky               (1302045019)
• Heni Syintia Putri           (1302045009)
• Achmad Syarif               (1302045033)
• M. Uud Zaimudin          (1302045072)

PROFIL NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA

Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua India di barat. Asia Tenggara biasa dipilah dalam dua kelompok: Asia Tenggara Daratan (ATD) dan Asia Tenggara Maritim (ATM). Negara – negara yang termasuk Asia Tenggara Daratan ialah, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Negara – negara yang termasuk Asia Tenggara Maritim ialah, Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Timor Leste. Nama untuk kawasan ini pertama kali dipakai pada abad ke-20. Sebelumnya Asia Tenggara dikenal dengan nama India Belakang (jika dibandingkan dengan anak benua India). Subkawasan Asia Tenggara terdiri dari sebelas negara, beberapa di antaranya berada di daratan utama (mainland), yang juga dikenal sebagai Asia Tenggara Daratan (Indocina) dan sebagian lagi seluruhnya merupakan kepulauan (Asia Tenggara Maritim), yang dikenal dengan istilah beragam, seperti Kepulauan Selatan (Nan Yang, Cina, dan Vietnam), Kepulauan Melayu (Malay Archipelago menurut A.R. Wallace), Malayunesia (Logan), Indonesia (Logan, dan Adolf Bastian), Hindia Timur (Oost-Indie, Belanda), Malaysia, Insulinde (oleh orang Hindia Belanda di awal abad ke-20), atau Nusantara (oleh masyarakat Indonesia). Agak menarik bahwa Semenanjung Malaya biasanya dimasukkan dalam wilayah kepulauan meskipun masih tersambung dengan benua Asia. Berikut adalah sejarah serta pembahasan masing masing negara di Asia Tenggara sebagai berikut :

KAMBOJA

Sejarah Kamboja

Pada saat Perang Vietnam tahun 1960-an, Kerajaan Kamboja memilih untuk netral. Hal ini tidak dibiarkan oleh petinggi militer, yaitu Jendral Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak yang merupakan aliansi pro-AS untuk menyingkirkan Norodom Sihanouk dari kekuasaannya. Dari Beijing, Norodom Sihanouk memutuskan untuk beraliansi dengan gerombolan Khmer Merah, yang bertujuan untuk menguasai kembali tahtanya yang direbut oleh Lon Nol. Hal inilah yang memicu perang saudara timbul di Kamboja. Khmer Merah akhirnya menguasai daerah ini pada tahun 1975, dan mengubah format Kerajaan menjadi sebuah Republik Demokratik Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot. Mereka dengan segera memindahkan masyarakat perkotaan ke wilayah pedesaan untuk dipekerjakan di pertanian kolektif. Pemerintah yang baru ini menginginkan hasil pertanian yang sama dengan yang terjadi pada abad 11. Mereka menolak pengobatan Barat yang berakibat rakyat Kamboja kelaparan dan tidak ada obat sama sekali di Kamboja. Pada November 1978, Vietnam menyerbu RD Kamboja untuk menghentikan genosida besar-besaran yang terjadi di Kamboja. Akhirnya, pada tahun 1989, perdamaian mulai digencarkan antara kedua pihak yang bertikai ini di Paris. PBB memberi mandat untuk mengadakan gencatan senjata antara pihak Norodom Sihanouk dan Lon Nol. Sekarang, Kamboja mulai berkembang berkat bantuan dari banyak pihak asing setelah perang, walaupun kestabilan negara ini kembali tergoncang setelah sebuah kudeta yang gagal terjadi pada tahun 1997.

Politik dan Ekonomi di Kamboja

Politik nasional di Kamboja mendapat tempat ketika pembuatan konstitusi nasional di tahun 1993. Pemerintahan adalah monarki konstitusional dan dijalankan sebagai demokratik parlementer. Sistem parlemen Kamboja adalah bikameral. Di mana dibagi menjadi dewan rendah, majelis nasional, atau Radhsphea dan sebuah dewan tinggi, senat, atau Sénat. 123 kursi anggota majelis terpilih untuk masa jabatan 5 tahun. Senat mempunyai 61 kursi, dua diantaranya dipilih oleh raja dan dua lainnya oleh majelis nasional, dan sisanya dipilih melalui pemilihan umum di 24 provinsi di Kamboja. Masa jabatan senat adalah 6 tahun.Partai Rakyat Kamboja adalah partai utama di Kamboja. Partai ini menempati 73 kursi di majelis nasional dan 43 kursi di senat. Oposisi Partai Sam Rainsy adalah partai terbesar kedua di Kamboja dengan 26 kursi di majelis nasional dan 2 kursi di senat. Kamboja merupakan salah satu negara dengan pemerintahan terkorup di dunia.Pada tahun 2011 pendapatan per kapita di Kamboja adalah sekitar $2.470 sampai $1.040. Pendapatan per kapita di Kamboja terus meningkat tetapi termasuk rendah dibandingkan negara lain di sekitarnya. Masyarakat kebanyakan bergantung kepada pertanian dan beberapa sektor lainnya. Nasi, ikan, kayu, tekstil, dan karet adalah ekspor utama Kamboja.

MYANMAR

Sejarah Myanmar

Pada tahun 1948, tepatnya tanggal 4 Januari Myanmar, berhasil meraih kemerdekaan dari Inggris. Sebenarnya di awal abad 19 beberapa bentuk perlawanan dari masyarakat Myanmar terhadap Inggris telah ditunjukkan. Myanmar setelah jatuh ke tangan inggris mengalami beberapa kali perang dan kemudian diperkuat dengan pergolakan dunia hubungan internasional yang berimplikasi terhadap stabilitas politik di Myanmar. Kemenangan Jepang dalam perang Jepang-Rusia 1905. Hal ini tentunya berkenaan dengan adanya persepsi bahwa kekuatan negara Asia telah bangkit dan kini mulai diperhitungkan. Dengan adanya kemengan Jepang dari Rusia tentunya memberikan isyarat kepada negara-negara besar bahwa power negara-negara Asia tidak boleh diremehkan lagi. Dan di lain hal, fenomena ini tentu saja diasumsikan oleh Myanmar sebagai sebuah kebangkitan negara Asia secara kolektif untuk membendung pengaruh negara barat. Adanya perdamaian Versailles yang memperjuangkan hak-hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang belum merdeka. Perjanjian Versailles merupakan salah satu hasil dari berakhirnya perang dunia I.

Sistem/Model Pemerintahan

Jenis kekuasaan: Oligarki Militer —- [State Peace and Development Council atau SPDC (dulunya SLORC) adalah organ tertinggi Myanmar. Segala legislasi Myanmar ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi SPDC, Jenderal Than Shwe. Than Shwe juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang] Bentuk negara: Union  [Myanmar terdiri atas 7 region/wilayah republik (taing-myar), 7 negara bagian (pyi ne-myar), dan 1 teritori union. Ke-7 region yaitu: (1) Ayeyarwady, (2) Bago, (3) Magway, (4) Mandalay, (5) Sagaing, (6) Taninthayi, dan (7) Yangon. Ke-7 negara bagian yaitu: (1) Chin, (2) Kachin, (3) Kayah, (4) Kayin, (5) Mon, (6) Rakhine, dan (7) Shan. Sementara teritori union-nya adalah Nay Pyi Taw. Sistem pemerintahan: Presidensil [Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh electoral college yang terdiri atas Pyithu Hluttaw,Amyotha Hluttaw, dan Tatmadaw (tentara). Tatmadaw ini secara organik masuk kePyithu dan Amyotha Hluttaw. Secara de facto, hanya yang memiliki kaitan denganTatmadaw yang menjadi Presiden.]

Daftar Pemimpin Myanmar

1. Sao Shwe Thaik (148-1952)
2. Ba U (1952-1957)
3. Win Maung (1957-1962)
4. Ne Win (1962-1974)
5. Ne Win (1974-1981)
6. San Yu (1981-1998)
7. Sein Lewin (1988)
8. Aye Ko (1988)
9. Maung Maung (1988)
10. Saw Maung (1988)
11. Saw Maung (1989-1992)
12. Than Shwe (1992-2010)
13. Than Shwe (2010-2011)
14. Thein Sein (2011-sekarang)

Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Politik di Myanmar

Ekonomi Burma berbasis pertanian dan fungsi terutama pada kas dan sistem barter. Industri utamanya dikontrol oleh militer yang dikelola perusahaan-perusahaan negara. Setiap aspek kehidupan ekonomi diserap oleh pasar gelap, di mana reaksi harga meroket  terhadap kontrol harga resmi sejak tahun1989, SPDC kebijakan ekonomi pasar terbuka telah membawa banjir investasi asing di minyak dan gas (oleh perusahaan-perusahaan Barat), dan dalam kehutanan, pariwisata, dan pertambangan (oleh perusahaan-perusahaan Asia). Ledakan yang dihasilkan dalam perdagangan dengan Cina telah mengubah Burma kurang berkembang menjadi pusat bisnis yang berkembang pesat. Sebuah program pemberantasan narkotika telah dimulai di perbatasan timur laut negara bagian, yang menyumbang sekitar 60% dari heroin dunia, dengan mendorong petani untuk menanam tanaman pangan bukan poppies. Beberapa rencana ada untuk sektor manufaktur, dan keterhantungan pada impor Myanmar, negara bersumber haria tinggi, menderita kontrol ketat dari pemerintah kebijakan ekonomi yang tidak efisien, dan kemiskinan rural.

VIETNAM

Sejarah Vietnam

Dampak dari pengambil-alihan kontrol, komunis Vietnam melarang partai politik lain, menahan tersangka yang dipercayai berkolaborasi dengan Amerika Serikat dan memulai kampanye massal tentang kolektifisasi pertanian dan pabrik-pabrik. Rekonstruksi negara yang porak poranda akibat perang terjadi sangat lambat dan masalah kemanusiaan serius dan masalah-masalah ekonomi menghadapi rezim komunis. Pada 1978, Militer Vietnam menginvasi Kamboja untuk melepaskan bekas rekan mereka, Khmer Rouge, dari penindasan. Aksi ini memperburuk hubungan dengan RRT, yang meluncurkan serangan mendadak kepada Vietnam Utara pada 1979. Konflik ini menyebabkan Vietnam lebih semakin bergantung terhadap bantuan ekonomi dan militer dari Soviet.Dalam sebuah perubahan sejarah pada 1986, Partai Komunis Vietnam mengimplementasikan reformasi pasar bebas (free-market) yang dikenal sebagai Doi Moi (Renovasi). Dengan kekuasaan negara tetap tak tertandingi, kepemilikan pribadi atas pertanian-pertanian dan perusahaan-perusahaan, deregulasi dan investasi asing dipicu. Namun, kekuatan Partai Komunis Vietnam atas semua organ-organ pemerintahan tetap kuat. Đổi Mới, pada perubahan sejarah pada tahun 1986, Partai Komunis Vietnam menerapkan reformasi pasar bebas yang dikenal sebagai Đổi Mới(Renovasi). Dengan kekuasaan negara yang tetap tidak terlawankan, kepemilikan swasta atas pertanian dan perusahaan-perusahaan, deregulasi dan investasi asing dipacu. Ekonomi Vietnam mencapai pertumbuhan yang cepat dalam produksi bidang pertanian dan perindustrian, konstruksi dan perumahan, ekspor dan investasi asing. Vietnam sekarang adalah satu di antara negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Secara politis, reformasi belum terjadi. Partai Komunis Vietnam mempertahankan kontrol atas semua organ-organ pemerintah.

SISTEM PEMERINTAHAN VIETNAM

Sistem pemerintahan: Parlementer [Hakekatnya, eksekutif Vietnam   adalah organ eksekutif yang dimiliki National Assembly (NA). Organ eksekutif ini terdiri atas Perdana Menteri (PM), deputi PM, para menteri, serta sejumlah anggota lainnya. Kecuali PM, seluruh organ eksekutif tidak melulu harus menjadi anggota NA. PM bertanggung jawab kepada NA, dan melapor kepada kepada SC dan presiden. Peran PM di Vietnam mirip dengan peran-peran PM di negara yang menganut sistem parlementer umumnya. Di sisi lain, Presiden Vietnam adalah kepala negara serta mewakili rakyat Vietnam baik secara internal maupun eksternal. Presiden bertugas menjaga konstitusi, panglima tertinggi angkatan perang, dan ketua dewan pertahanan dan keamanan negara. Parlemen: Unikameral (National Assembly) [National Assembly (NA) adalah representasi tertinggi rakyat Vietnam. Fungsi utamanya ada 3 yaitu: Memproduksi legislasi, memformulasikan kebijakan luar negeri dan domesti yang vital, serta melaksanakan pengawasan tertinggi atas seluruh kegiatan negara. NA adalah joint-session. Sehari-hari, NA dijalankan oleh Standing Committee (SC). Akibatnya, kinerja NA hampir identik dengan apa yang dilakukan oleh SC ini. Presiden dapat mengusulkan pemberhentian, pengajuan, bagi wakil presiden, PM, ketua mahkamah agung. Presiden juga dapat memproklamasikan keadaan perang, amnesti, mobilisasi umum, dan keadaan darurat di suatu wilayah negara. Presiden dipilih oleh NA dari antara anggotanya sendiri untuk masa tugas 5 tahun.

DAFTAR PEMIMPIN NEGARA VIETNAM

1. Ton Duc Thang (1976-1980)
2. Nguyen Huu Tho (1980-1981)
3. Truong Chinh (1981-1987)
4. Vo Chi Cong (1987-1992)
5. Le Duc Anh (1992-1997)
6. Tran Duc Luong (1997-2006)
7. Nguyen Minh Triet (2006-2011)
8. Truong Tan Sang (2011-sekarang)

KONDISI EKONOMI, SOSIAL, DAN POLITIK VIETNAM

            Mengingat basis ekonomi Vietnam adalah pertanian dengan tingkat produktivitas yang rendah menjadikan negara ini tidak mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dan justru sangat rentan dengan krisis, belum lagi akibat peperangan yang dulu menyebabkan perekonomian Vietnam menjadi terpuruk.Keterpurukan ekonomi ini menyebabkan perubahan dalam perpolitikan Vietnam karena dalam kongres keenam di Hanoi menghasilkan suatu keputusan yang dikenal sebagai “Doi Moi” atau kebijakan renovasi. Ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh kepentingan nasional Vietnam. Lemahnya ekonomi domestik dan kuatnya kekuasaan politik partai komunis tentu menjadi sebuah pertimbangan yang cukup penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Vietnam.³ Keterbukaan dan perluasan hubungan dengan dunia luar merupakan hal yang penting bagi Vietnam karena akan memberi peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan pertahanan. Keterbukaan ini perlu diterapkan terutama dalam hal ekonomi meskipun tanpa mengabaikan kekuatan sistem politik sosialis. Maka Partai Komunis vietnam pada tahun 1990-an membuat keputusan untuk memberi peran kepada swasta dan masyarakat untuk berkecimpung di bidang ekonomi. Sejak itu perekonomian Vietnam lebih terbuka terhadap investasi asing dengan masuknya bantuan dan perusahaan asing serta maksimalisasi perdagangan dengan negara lain. Pemerintah Vietnam berfokus untuk menarik investasi asing sebanyak mungkin ke dalam negeri dengan menjalin kerjasama dan hubungan diplomatik dengan negara luar. Meskipun secara politik ideologi negara tersebut komunis, dari sisi ekonomi Vietnam menerapkan prinsip-prinsip liberal untuk memudahkannya dalam sistem perdagangan bebas di dunia.

LAOS

Sejarah Laos

Awal sejarah Laos didominasi oleh Kerajaan Nanzhao yang diteruskan pada abad ke- 14 oleh Kerajaan Lan Xang yang berlangsung hingga abad ke-18, setelah Thailand menguasai kerajaan tersebut. Kemudian Perancis menguasai wilayah ini di abad ke-19 dan menggabungkannya ke dalam Indochina Perancis pada 1983. Setelah penjajahan Jepang selama Perang Dunia II, negara ini memerdekakan diri pada tahun 1949 dengan nama Kerajaan Laos di bawah pemerintahan Raja Sisavang Vong. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak dibatasi oleh laut, sehingga negara ini sering mendapat sebutan “The Land Locked Country” yaitu tanah yang terkunci dan terkepung oleh lima negara. Nama resminya republik Demokrasi Rakyat Laos yang memperoleh kemerdekaan dari Perancis pada tanggal 19 Juli 1949 ibu kotanya di Vientiane. Badan tertinggi dari pemerintah Laos adalah Dewan Rakyat Agama, ketua Dewan Rakyat Agama menjabat pula sebagai Kepala Negara dan Presiden Republik. Laos merupakan sebuah republik yang menerapkan sistem pemerintahan kabinet, di mana kepala Negara dijabat oleh presiden, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri.

Bentuk Pemerintahan & Sistem Pemerintahaan Laos

Satu-satunya partai politik yang diakui di Laos adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos(LPRP). Kepala negara adalah seorang presiden yang ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen. Kebijakan pemerintahan ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang sangat berkuasa Politbiro dan 49 anggota Komite Pusat. Keputusan pemerintah yang penting ditentukan Dewan Menteri. Jenis kekuasaan negara Laos adalah republik sosialis dan berbentuk kesatuan. Sistem pemerintahan adalah presidensil dan parlemennya merupakan Unikameral.

Presiden Laos

1. Souphanouvong : Awal Jabatan 3 Desember 1975, Akhir jabatan 15 Agustus 1991.
2. Phoumi Vongvichit (pejabat) : Awal Jabatan 31 Oktober 1986, Akhir jabatan 15 Agustus 1991
3. Kaysone Phomvihane : Awal Jabatan 15 Agustus 1991, Akhir jabatan 21 November 1992
4. Nouhak Phoumsavan : Awal Jabatan 25 November 1992, Akhir jabatan 24 Februari 1998
5. Khamtai Siphandon : Awal Jabatan 24 Februari 1998, Akhir jabatan 8 Juni 2006
6. Choummaly Sayasone : Awal jabatan 8 Juni 2006, Sekarang

Sistem Ekonomi Laos

Ekonomi Laos Pemerintah Laos – salah satu dari sekian negara komunis yang tersisa – memulai melepas kontrol ekonomi dan mengizinkan berdirinya perusahaan swasta pada tahun 1986. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi melesat dari sangat rendah menjadi rata-rata 6% per tahun periode 1988-2004 kecuali pada saat krisis finansial Asia yang dimulai pada 1997. Seperti negara berkembang umumnya, kota-kota besarlah yang paling banyak menikmati pertumbuhan ekonomi. Ekonomi di Vientiane, Luang Prabang, Pakxe, dan Savannakhet, mengalami pertumbuhan signifikan beberapa tahun terakhir. Sebagian besar dari wilayahnya kekurangan infrastruktur memadai. Laos masih belum memiliki jaringan rel kereta api, meskipun adanya rencana membangun rel yang menghubungkan Vientiane dengan Thailand yang dikenal dengan Jembatan Persahabatan Thailand-Laos. Jalan-jalan besar yang meghubungkan pusat-pusat perkotaan, disebut Rute 13, telah diperbaiki secara besar-besaran beberapa tahun terakhir, namun desa-desa yang jauh dari jalan-jalan besar hanya dapat diakses melalui jalan tanah yang mungkin tidak dapat dilalui sepanjang tahun. Ada telekomunikasi internal dan eksternal yang terbatas, terutama lewat jalur kabel, namun penggunaan telepon genggam/handphone telah menyebar luas di pusat perkotaan. Listrik tidak tersedia di banyak daerah pedesaab atau hanya selama kurun waktu tertentu. Pertanian masih memengaruhi setengah dari PDB dan menyerap 80% dari tenaga kerja yang ada.

BRUNEI DARUSSALAM

SEJARAH

Pada 1959, sebuah undang-undang dasar baru ditulis dan mencanangkan Brunei sebagai negara yang memerintah diri sendiri, walaupun hubungan luar negeri, keamanan dan pertahanan tetap dipegang oleh Britania Raya, sekarang diwakili oleh seorang Komisioner Tinggi. Sebuah usaha pada 1962 untuk memperkenalkan sebuah badan legislatif yang sebagian anggotanya dipilih dan memiliki kekuasaan terbatas dibatalkan setelah partai politik oposisi Partai Rakyat Brunei meluncurkan pemberontakan bersenjata, yang ditaklukkan pemerintah dengan bantuan tentara Britania. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, pemerintah juga menolak untuk bergabung dengan Sabah dan Sarawak di negara Malaysia yang baru terbentuk. Sultan Brunei kemudian memutuskan bahwa Brunei akan menjadi negara yang terpisah. Pada 1967, Omar Ali Saifuddin turun tahta untuk anak laki-lakinya yang kedua, Hassanal Bolkiah, yang menjadi penguasa ke-29. Sang mantan sultan tetap menjadi menteri pertahanan dan mengambil gelar Seri Begawan. Pada 1970, ibu kota Brunei Town diganti namanya menjadi Bandar Seri Begawan untuk menghormatinya. Seri Begawan wafat pada 1986. Pada 4 Januari1979, Brunei dan Britania Raya menandatangani sebuah perjanjian persahabatan dan kerjasama baru. Pada 1 Januari1984, Brunei Darussalam menjadi negara merdeka.

MODEL PEMERINTAHAN BRUNEI DARUSSALAM

Kerajaan Brunei Darussalam merupakan Negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut (kerajaan mutlak) yang bersendikan ajaran Islam dari golongan Ahli Sunnah Waljamaah yang falsafahnya adalah keadilan, amanah dan kebebasan dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap pula sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bukan September 2000, Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan. Dikarenakan oleh pemerintahan mutlak Sultan, Brunei menjadi salah satu neara yang paling stabil dari segi politik di Asia. Sultan Hassana; Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala Negara serta pemerintahan Brunei Darussalam. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah cabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi.

DAFTAR RAJA-RAJA BRUNEI

1. Sultan Muhammad Shah (1383 – 1402)
   2. Sultan Ahmad (1408 – 1425)
   3. sultan Syarif Ali (1425 – 1432)
   4. Sultan Sulaiman (1432 – 1485)
   5. Sultan Bolkiah (1485 – 1524)
   6. Sultan Abdul Kahar (1524 – 1530)
   7. Sultan Saiful Rizal (1533 – 1581)
   8. Sultan Shah Brunei (1581 – 1582)
   9. Sultan Muhammad Hasan (1582 – 1598)
   10. Sultan Abdul Jalilul Akbar (1598 – 1659)
   11. Sultan Abdul Jalilul Jabbar (1669 – 1660)
   12. Sultan Haji Muhammad Ali (1660 – 1661)
   13. Sultan Abdul Hakkul Mubin (1661 – 1673)
   14. Sultan Muhyiddin (1673 – 1690)
   15. Sultan Nasruddin (1690 – 1710)
   16. Sultan Husin Kamaluddin (1710 – 1730) (1737 – 1740)
   17. Sultan Muhammad Alauddin (1730 – 1737)
   18. Sultan Omar Ali Saifuddien I (1740-1795)
   19. Sultan Muhammad Tajuddin (1795-1804) (1804-1807)
   20. Sultan Muhammad Jamalul Alam I (1804)
   21. Sultan Muhammad Kanzul Alam (1807-1826)
   22. Sultan Muhammad Alam (1826-1828)
   23. Sultan Omar Ali Saifuddin II (1828-1852)
   24. Sultan Abdul Momin (1852-1885)
   25. Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin (1885-1906)
   26. Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1906-1924)
   27. Sultan Ahmad Tajuddin (1924-1950)
   28. Sultan Omar ‘Ali Saifuddien III (1950-1967)
   29. Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah (1967-kini)

SISTEM EKONOMI BRUNEI DARUSSALAM

Ekonomi Brunei adalah suatu campuran kewirausahaan dalam negeri dan asing, pengawalan kerajaan, kebajikan, serta tradisi kampung. Pengeluran minyak mentah dan gas alam terdiri dari hampir setengah PDB. Pendapatan yang cukup besar pekerjaan luar negeri menambah pendapatan daripada pengeluaran dalam negeri. Kerajaan membekali semua layanan pengobatan dan memberikan subsidi beras dan perumahan. Pemimpin-pemimpin Brunei merasa bimbang bahwa keterpaduan dengan ekonomi dunia yang semakin bertambah akan mempengaruhi perpaduan sosial dalam, walaupun Brunei telah memainkan peranan yang lebih kentara dengan menjadi ketua forum APEC pada tahun 2000. Rancangan-rancangan yang dinyatakan untuk masa hadapan termasuk peningkatan keterampilan tenaga buruh, pengurangan pengangguran, pengukuhan sektor-sektor perbankan dan pariwisata, serta secara umum, peluasan lagi asas ekonominya. Sistem Penerbangan Brunei Diraja, sistem penerbangan negara, sedang mencoba menjadikan Brunei sebagai pusat perjalanan internasional antara Eropa dan Australia/Selandia Baru. Ia juga mempunyai layanan ke tujuan-tujuan Asia yang utama. Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia satuan mata uangnya adalah Brunei Dolar yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura. Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya peningkatan di bidang perdagangan dan Industri.

SOSIAL, BUDAYA, DAN POLITIK PEMERINTAHAN BRUNEI DARUSSALAM

         Budaya Brunei seakan sama dengan budaya Melayu, dengan pengaruh kuat dari Hindu dan Islam, tetapi kelihatan lebih konservatif dibandingkan Malaysia. Penjualan dan penggunaan alkohol diharamkan, dengan orang luar dan non-Muslim dibenarkan membawa dalam 12 bir dan dua botol miras setiap kali mereka masuk negara ini. Setelah pemberlakuan larangan pada awal 1990-an, semua pub dan kelab malam dipaksa tutup. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasar hukum islam dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.

SINGAPURA

SEJARAH SINGAPURA

Singapura memainkan peranan yang kecil di dalam perkembangan sejarah Asia Tenggara sampai Sir Stamford Raffles mendirikan sebuah pelabuhan Inggris di situ. Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, Singapura telah berubah menjadi pelabuhan yang amat strategis mengingat letaknya yang ada di tengah-tengah jalur perdagangan di antara India dan Cina yang akhirnya menjadi antara pelabuhan yang terpenting di dunia sampai hari ini. Semasa Perang Dunia II, Singapura telah diduduki oleh tentara Jepang dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Selepas perang, penduduk setempat dibenarkan menjalankan pemerintahan sendiri tetapi masih belum mencapai kemerdekaan. Seterusnya pada tahun 1963 Singapura telah bergabung dengan Tanah Melayu bersama-sama dengan Sabah dan Sarawak untuk membentuk Malaysia. Tetapi Singapura dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi sebuah republik pada 9 Agustus1965.

DAFTAR NAMA PEMIMPIN SINGAPURA

1. Lee Kuan Yew (1969-1990)
2. Goh Chok Tong (1990-2004)
3. Lee Hsien Loong (2004-sekarang)

SISTEM PEMERINTAHAN

Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameralWestminster yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Partai Aksi Rakyat (PAP) mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas Parlemen di setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan sendiri tahun 1959. Freedom House menyebut Singapura sebagai “sebagian bebas” dalam “laporan Freedom in the World” dan The Economist menempatkan Singapura pada tingkat “rezim hibrida”, ketiga dari empat peringkat dalam “Indeks Demokrasi.

KONDISI EKONOMI

Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju, yang secara historis berputar di sekitar perdagangan entrepôt. Bersama Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan, Singapura adalah satu dari Empat Macan Asia. Ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor, khususnya di bidang manufaktur yang mewakili 26% PDB Singapura tahun 2005 dan meliputi sektor elektronik, pengolahan minyak Bumi, bahan kimia, teknik mekanik dan ilmu biomedis. Tahun 2006, Singapura memproduksi sekitar 10% keluaran wafer dunia. Singapura memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan merupakan pusat pertukaran mata uang asing terbesar keempat di dunia setelah London, New York dan Tokyo. Bank Dunia menempatkan Singapura pada peringkat hub logistik teratas dunia.

INDONESIA

SEJARAH INDONESIA

Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 AgustusMendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan “Proklamasi” pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno. Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.

MODEL PEMERINTAHAN

1. Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949
   Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
   Bentuk Negara : Kesatuan
   Bentuk Pemerintahan : Republik
   Sistem Pemerintahan : Presidensial
   Konstitusi : UUD 1945
2. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950
   Lama periode : 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950
   Bentuk Negara : Serikat (Federasi)
   Bentuk Pemerintahan : Republik
   Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer)
   Konstitusi : Konstitusi RIS
3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959
   Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
   Bentuk Negara : Kesatuan
   Bentuk Pemerintahan : Republik
   Sistem Pemerintahan : Parlementer
   Konstitusi : UUDS 1950
4. Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Orde Lama)
   Lama periode : 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966
   Bentuk Negara : Kesatuan
   Bentuk Pemerintahan : Republik
   Sistem Pemerintahan : Presidensial
   Konstitusi : UUD 1945
5. Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru)
   Lama periode : 22 Februari 1966 – 21 Mei 1998
   Bentuk Negara : Kesatuan
   Bentuk Pemerintahan : Republik
   Sistem Pemerintahan : Presidensial
   Konstitusi : UUD 1945
6. Sistem Pemerintahan Periode 1998 – sekarang
   Lama periode : 21 Mei 1998 – sekarang
   Bentuk Negara : Kesatuan
   Bentuk Pemerintahan : Republik
   Sistem Pemerintahan : Presidensial

PEMIMPIN NEGARA INDONESIA

1. Ir.H. Soekarno & Drs. Mohammad Hatta
   Periode Masa Jabatan : 18 Agustus 1945 – 19 Desember 1948
2. Jendral (Purn) TNI. H. M.Soeharto & Sri Sultan Hamengkubuwono IX
   Periode Masa Jabatan : 1967-1978
3. Jendral (Purn) TNI. H. M.Soeharto & Adam Malik
   Periode Masa Jabatan : 1978-1983
4. Jendral (Purn) TNI. H. M.Soeharto & Jenderal (Purn) Umar
   Periode Masa Jabatan : 1983-1988
5. Jendral (Purn) TNI. H. M.Soeharto & Letjen (Purn) Sudharmono, S.H.
   Periode Masa Jabatan : 1988-1993
6. Jendral (Purn) TNI. H. M.Soeharto & Jendral (Purn) Try Sutrisno
   Periode Masa Jabatan : 1993-1998
7. Jendral (Purn) TNI. H. M.Soeharto & Dr. Ing. B.J. Habibie
   Periode Masa Jabatan : 1998
8. Dr. Ing. H. B. J. Habibi
   Periode Masa Jabatan : 1998-1999
9. H. Abdurrahman Wahid (Gus dur) & Megawati Soekarnoputri.
   Periode Masa Jabatan : 1999-2001
10. Megawati Soekarnoputri & Dr. H. Hamzah Haz.
    Periode Masa Jabatan : 2001-2004
11. Jendral (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) & M. Yusuf Kalla.
    Periode Masa Jabatan : 2004-2009
12. Jendral (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) & Dr. Boediono, M.Ec
    Periode Masa Jabatan : 2009-2014
13. H. Joko Widodo & H. M. Yusuf Kalla.
    Periode Masa Jabatan : 20 Oktober 2014 – sampai sekarang

THAILAND

SEJARAH THAILAND

Asal mula Kerajaan Thai secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Kerajaan Thai dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16 namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Kerajaan Thai tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, (namun pernah diduduki oleh tentara Jepang sebagai Teritori Imperial, Oleh karena mendapat pengaruh dan tekanan bangsa Barat yang mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 maka diberikan banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania di Thailand.

SISTEM PEMERINTAHAN

Monarki konstitusi Thailand. Parlemen Kerajaan Thai yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha – รัฐสภา, yang terdiri dari Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon – สภาผู้แทนราษฎร) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (Wuthisapha – วุฒิสภา) yang beranggotakan 150 orang. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. Badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung (Sandika – ศาลฎีกา), yang jaksanya dilantik oleh raja. Kerajaan Thai juga adalah anggota aktif dalam ASEAN.

KEADAAN SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK

Thailand menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan negara-negara lain, baik di Asia Tenggara maupun di luar kawasan Asia Tenggara, misalnya Amerika Serikat dan China. Hal itu menyebabkan perekonomian Thailand menjadi maju karena keterbukaannya terhadap perdagangan internasional. Pada tahun 1985-1995, Thailand menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Namun seiring dengan pencapaian tersebut, terjadi tekanan spekulatif terhadap Baht –mata uang Thailand- yang menyebabkan sektor keuangannya melemah. Kondisi ini pula yang kemudian menyebabkan krisis finansial di Asia. Hingga pada tahun 1999, Thailand bangkit kembali berkat ekspor dan sektor pariwisata. Faktor lain yang menyebabkan pulihnya Thailand adalah peningkatan permintaan domestik yang merupakan respon dari pendapatan yang juga meningkat. Hal itu sebagai akibat dari meningkatnya produksi beras, karet, dan singkong. Hingga saat ini, komoditas utama Thailand adalah tekstil, beras, komputer, mesin, dan mobil, yang kemudian diekspor ke negara-negara di Asia dan Amerika Serikat

FILIPINA

SEJARAH BERDIRI / KEMERDEKAAN

Filipina merdeka pada tanggal 12 Juni 1898, setelah dijajah Spanyol selama 300 tahun.Sepanjang 300 tahun Filipina merupakan koloni kerajaan Spanyol, dan selama 77 tahun berikutnya negara Filipina dijuluki sebagai Provinsi Spanyol. Negara tersebut mendapat nama Filipina setelah diperintah oleh penguasa Spanyol yang bernama Raja Felipe II. Pemberian nama Filiina sesuai dengan nama penguasa Spanyol tersebut. Selama perang antara spanyol dengan Amerika Serikat, Filipina dipimpin oleh seorang pemberontak bernama Emilio Aguinaldo. Para pejuang Filipina dibantu Amerika Serikat, sehingga dapat mengalahkan Spanyol pada 12 Juni 1898.Sejak saat itu Filipina memproklamasikan kemerdekaannya, dan Emilio Aguinaldo menjadi Presiden pertama Filipina. Kendati demikian Filipina saat itu ternyata jauh dari arti merdeka yang sesungguhnya, hal tersebut terjadi karena pengaru AS yang sangat kental pada saat itu.Rakyat Filipina mendapatkat kemerdekaan secara de facto setelah AS memberikan kemerdekaan pada tanggal 04 Juli 1946. Namun rakyat Filipina tetap merayakan hari kemerdekaannya setiap tanggal 12 Juni. Sementara pada tanggal 04 Juli diperangati sebagai hari persahabatan antara Filipina dengan AS.

SISTEM PEMERINTAHAN FILIPINA

Sistem Pemerintahan Filipina adalah Republik Demokratis yang diatur dalam Konstitusi 1987.Konstitusi ini merupakan model konstitusi persemakmuran 1935 yang mendirikan sebuah sistem pemerintahan yang serupa dengan Amerika Serikat. Konstitusi ini mencakup banyak batasan kekuasaan presiden sebagai cara penjagaan terhadap kekuasaan otoriter. Semua warga negara Filipina yang telah berusia 18 atau lebih dapat memberikan suara.Selama berlangsungnya rezim Marcos, militer dipolitisasi untuk mempertahankan kekuasaannya. Kondisi ini menjadi preseden pengaruh militer yang terus-menerus menjadi faktor stabilitas dalam politik dan pemerintahan Filipina.

Kepala Eksekutif atau kepala pemerintahan Filipina adalah seorang Presiden, didpilih melalui Pemilu untuk masa jabatan 6 tahun.Wakil Presiden yang juga dipilih langsung dapat mengabdi dengan masa waktu tidak lebih dari dua periode enam tahun berturut-turut.Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemungutan suara yang terpisah dan mungkin berasal dari partai politik berbeda.

Negara Filipina memiliki legislatif bikameral (dua bagina) yang disebut Kongres Filipina.Majelis tertinggi atau senat memiliki 24 anggota yang secara langsung dipilih untuk mengabdi dengan masa waktu selama enam tahun. Senator dibatasi waktunya untuk dua masa berturut-turut.

Majelis Rendah atau Dewan Perwakilan memiliki maksimal 260 anggota dengan masa jabatan selama tiga tahun.208 wakil dipilih langsung dan 52 orang dipilih tidak langsung dari daftar nominasi kelompok minoritas masyarakat adat.Anggota dewan dibatasi masa baktinya untuk tiga kali berturut-turut. Dua pertiga suara kongres diperlukan untuk menolak hak veto undang-undang yang diusulkan presiden.

Pengadilan tertinggi di Filipina adalah Mahkamah Agung yang terdiri atas hakim ketua dan 14 hakim anggota, semuanya ditunjuk oleh presiden negara.Usia pensiun wajib bagi hakim Mahkamah Agung adalah 70 tahun. Badan peradilan lainnya adalah pengadilan banding, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan kota.

Untuk tujuan administrasi, Filipina dibagi menjadi beberapa region, provinsi, dan kota. Kawasan National Capital Region meliputi wilayah metropolitan Manila, Daerah Administratif Cordillera, wilayah semiotonomi kelompok suku dataran tinggi di Luzon utara, dan Wilayah Otonomi Muslim Mindanau (ARMM), meliputi empat provinsi di Mindanau. ARMM merupakan wilyah berpemerintahan sendiri dengan kekuasaan eksekutif terbatas, provinsi dikepalai oleh Gubernur dan kota dipimpin oleh Walikota. Unit terkecil dari pemerintahan lokal adlaah barangay.Di daerah pedesaan, barangay merupakan sebuah desa dan di daerah perkotaan merupakan sebuah lingkungan. Setiap kota atau kota madya berisi barangay dalam jumlah banyak dan ada ribuan barangay di Filipina. Setiap barangay dikelola oleh seorang eksekutif dan dewan komunitas yang anggotanya dipilih oleh penduduk barangay.

Partai Politik di Filipina merupakan perpanjangan kunci para ahli politik yang mengontrolnya, dibanding institusi-institusi yang yang berfokus pada ideologi-ideologi tertentu atau pandangan politik.Loyalitas politik diserahkan kepada setiap individu dan jarang diberikan kepada pihak-pihak tertentu.Politisi sering berpindah-pindah partai hanya untuk keuntungan pribadi dan keuntungan daerah.

DAFTAR NAMA PRESIDEN

1. Emilio Aguinaldo (23 Januari 1899 – 01 April 1901)
2. Manuel El.Quezone (15 November 1935 – 01 Agustus 1944)
3. Jose P Laurel, (14 Oktober 1943 – 14 Agustus 1945)
4. Sergio Osmena, (01 Agustus 1944 – 28 Mei 1946)
5. Manuel Roxas, (28 Mei 1946 – 15 April 1948)
6. El-Pidio Quirina, (17 April 1948 – 30 Desember 1953)
7. Roman Magsaysay, (30 Desember 1953 – 17 Maret 1957)
8. Carlos P Garcia, (18 Maret 1957 – 30 Desember 1961)
9. Dios Dado Macapagal, (30 Desember 1961 – 30 Desember 1965)
10. Ferdinand Marcos, (30 Desember 1965 – 25 Februari 1986)
11. Corazone Aquino, (25 Februari 1986 – 30 Juni 1992)
12. Fidal V Ramos, (30 Juni 1992 – 30 Juni 1998)
13. Joseph Estrada, (30 Juni 1998 – 20 Januari 2011)
14. Gloria Machapagal Aroyo, (20 Januari 2001 – 30 Juni 2010)
15. Benigno Aquino III, (30 Januari 2010 – sekarang)

KONDISI SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK

Filipina menetapkan bahwa pendidikan wajib yang mesti di tempuh para siswa, dan siswi adalah 13 tahun. Kebijakan itu diambil sebagai salah satu kunci mengurangi angka kemiskinan.Selama ini sistem pembelajaran di Filipina hanya mengenal enam tahun belajar di Sekolah Dasar serta empat tahun di Sekolah Menengah. Dengan undang-undang yang baru, siswa wajib masuk taman kanak-kanak selama satu tahun sebelum duduk di bangku SD. Selanjutnya, pemerintah juga meminta pengelola sekolah menengah menambah waktu belajar, dari empat tahun menjadi enam tahun. Siswa harus mengikuti pendidikan tambahan jika akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Pemerintah Filipina mengklaim, mereka telah membangun puluhan ribu ruang kelas baru, mempekerjakan 18 ribu guru, dan mencetak puluhan juta buku setiap tahun untuk meningkatkan pendidikan. Anggaran pendidikan juga dinaikkan 44 persen dari tahun 2010, yaitu mencapai 5,6 miliar dolar Amerika atau mencapai 1 triliun Peso Filipina (40 triliunRupiah). Sebagai negara yang termasuk bekas jajahan Amerika Serikat, Bahasa Inggris menjadi bahasa utama di dunia pendidikan di Filipina dengan tujuan memudahkan para siswa, dan siswi Filipina untuk bersaing dengan siswa, dan siswi dari negara lain di tingkat global. Telah sejak Bahasa Inggris sebagai bahasa utama di pendidikan formal di Filipina, walaupun ada lebih dari 150 bahasa asli yang dipakai, termasuk bahasa nasional, Bahasa Tagalog.

Bahay Kubo merupakan rumah tradisional yang terkenal di Filipina, yang dibuat dari daun kelapa, nipah, dan bambu. Terdapat tanglung berbentuk bintang yang digantung di hadapan rumah yang bernama Parol. Semasa Natal, kebanyakan masyarakat di sana gemar menjadikan parol sebagai hiasan rumah mereka. Kebudayaan Filipina merupakan perpaduan dari budaya negara barat dan timur.Sebagian bahkan dipengaruhi oleh budaya Spanyol dan Amerika. Di Filipina, banyak digelar perayaan tradisional atau pesta adat untuk memperingati hari-hari raya tertentu. Contohnya adalah festival Barrios Fiestas, festival Moriones, serta festival Sinulog.Seperti kebanyakn perayaan lainnya, festival-festival inipun dipenuhi oleh musik dan tarian.Selain festival kesenian Filipina juga menjadi daya tarik tersendiri.Seni tari misalnya, ada Tarian Bambu, yang menjadi ciri khas negara tersebut.Tarian Bambu ini menggunakan batang pohon bambu penyebutan tari bambu ini ada bermacam-macam, seperti Tari Tinikiling dan Tari Singkil di Filipina Selatan.

Penduduk Filipina mayoritas beragama Katolik 80%, hal ini disebabkan Filipina merupakan bekas jajahan Spanyol.Dilanjutkan dengan Protestan 10%, hal ini karena Filipina dijajah Amerika Serikat.Dilanjutkan dengan Islam 5% yang mayoritas berada di Pulau Mindanao.Lalu Buddha 2.5% yang merupakan penduduk pendatang dari Korea Selatan,Republik Rakyat China, Malaysia, Singapura, Jepang, India, dan Vietnam. Sebanyak 0.4% menyatakan dirinya Atheisdan 2.1% beragama lain.

Filipina terkenal dengan pertanian padi bukitnya, yang diperkenalkan kira-kira 2.000 tahun lalu oleh suku Batad. Padi-padi bukit tersebut terletak di lereng-lereng Gunung Ifugao, dan berada di ketinggian 5.000 kaki dpl. Luasnya mencakup 4.000 mil² serta diusahakan secara tradisional tanpa penggunaan pupuk. Ia dinyatakan sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO (Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan) pada tahun 1995. Pada 1998 ekonomi Filipina, sebuah campuran dari pertanian, industri ringan, dan jasa pendukung; mengalami kemunduran sebagai akibat dari krisis finansial Asia, dan cuaca yang buruk. Pertumbuhan jatuh ke 0,6% pada 1998 dari 5% pada 1997, tetapi kembali ke sekitar 3% pada 1999, dan 4% pada 2000. Pemerintah telah menjanjikan untuk terus mereformasi ekonominya untuk membantu Filipina setanding dengan perkembangan negara industri Asia Timur. Hutang besar (“public debt” sekitar 77% dari PDB), menghambat perbaikan situasi ekonomi. Alokasi dana untuk hutang lebih tinggi dari pada untuk Departemen Pendidikan, dan militer digabungkan. Strategi yang dilakukan termasuk peningkatan infrastruktur, merombak sistem pajak untuk menambah pendapatan pemerintah, juga deregulasi, dan penswastaan ekonomi, dan meningkatkan integrasi perdagangan di wilayah sekitar. Prospek masa depan sangat tergantung dari performa ekonomi dari dua partner dagang utama, Amerika Serikat, danJepang, dan administrasi yang lebih tepercaya, dan kebijakan pemerintah yang konsisten.Filipina merupakan anggota dari Bank Pengembangan Asia.

Hubungan Luar Negeri

• Filipina merupakan anggota aktif dari PBB sejak penerimaannya pada 24 Oktober 1945.
• Filipina juga merupakan negara pendiri ASEAN dan merupakan pemain aktif dalam APEC dan Uni Latin.
• Filipina juga merupakan sekutu Amerika Serikat, tetapi juga merupakan anggota dari Gerakan Non-Blok.
• Filipina bersengketa dengan Republik Cina (Taiwan), RRC, Vietnam dan Malaysia atas minyak dan gas alam di Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoa dan dengan Malaysia atas Sabah.
• Sultan Sulu yang menerima Sabah sebagai hadiah pada 1703 setelah menolong Sultan Brunai mengalahkan pemberontak, telah memberikan Pemerintah Filipina kuasa untuk mengklaim wilayahnya yang hilang. Sampai saat ini, keluarga Sultan Sulu masih menerima pembayaran “sewa” untuk Sabah dari Pemerintah Malaysia.

MALAYSIA

SEJARAH KEMERDEKAAN

Malaysia sebagai negara persekutuan tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Semenanjung Melayu berubah menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara ketika Cina dan India memulai perdagangan mereka melewati Selat Melaka. Banyak kerajaan awal yang berdiri pada abad ke-10 berasal daripada pelabuhan, termasuk Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah, Beruas dan Gangga Negara di Perak, dan Pan Pan di Kelantan. Pada awal abad ke-5, Kesultanan Melaka didirikan dan kemakmuran ekonominya telah menarik minat penjajah dari Portugis, Belanda dan Britania. Pemukiman Selat (Straits Settlements) Koloni Mahkota (Crown Colony) Britania dibentuk pada 1826, dan Britania sedikit demi sedikit menyebarkan pengaruh dan kawalannya kepada seluruh semenanjung. Pemukiman Selat termasuk Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Pada 1867, Inggris menjadi semakin agresif dan mulai merebut negeri-negeri Melayu lainnya. Akibat perang saudara, gangguan persatuan sulit China, Britania telah dipilih untuk menyelesaikan masalah-masalah penduduk Negeri Selat. Akhirnya, Perjanjian Pangkor ditandatangani yang mengakibatkan perluasan kekuasaan Britania ke negeri-negeri Melayu (yaitu Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan yang juga dikenal sebagai Negeri-negeri Bersekutu). Negeri-negeri lain yang dikenali sebagai Negeri-Negeri Tidak Bersekutu ialah Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu yang berada di bawah kuasa Thailand.

Di Borneo pula, Borneo Utara Britania yang dulu berada di bawah pemerintahan Kesultanan Sulu (sekarang Sabah) ditabalkan sebagai Koloni Kerajaan Britania, manakala Sarawak menjadi milik keluarga Brooke. Akibat penaklukan Jepang pada Perang Dunia II dan kebangkitan komunis, dukungan untuk kemerdekaan semakin kuat. Saat Britania menginginkan pembentukan Uni Malaya setelah berakhirnya perang, masyarakat Melayu bangun menentang dan menginginkan sistem yang pro-Melayu, Singapura akhirnya melepaskan diri dari MALAYSIA dan membentuk negara sendiri. dan meminta sistem kewarganegaraan tunggal (berbanding dwiwarganegara, yang mengizinkan kaum pendatang mendapat status warganegara Malaya dan negara asal mereka). Kemerdekaan untuk semenanjung diperoleh pada 1957 di bawah nama Persekutuan Malaya, tanpa Singapura. Persekutuan yang baru diwujudkan di bawah nama Malaysia pada 16 September 1964 melalui penyatuan Persekutuan Malaya, Singapura, Borneo Utara (kemudian dinamakan Sabah) dan Sarawak.

MODEL PEMERINTAHAN

Malaysia mengadopsi sistem demokrasi parlementer di bawah pemerintahan monarki konstitusional. Malaysia dipimpin oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang dipilih dari sembilan sultan negeri Melayu untuk menjabat selama lima tahun sebagai Kepala Negara dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata. Sistem ini adalah berdasarkan sistem Westminster karena Malaysia merupakan bekas koloni Inggris. Kekuasaan eksekutif ditentukan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berdasarkan konstitusi Malaysia, Perdana Menteri haruslah seorang anggota Dewan Rakyat, yang menurut Yang di-Pertuan Agong, memimpin kelompok mayoritas dalam parlemen. Sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Malaysia mengamalkan sistem parlemen dua kamar: DPR dan Dewan Negara. Dewan Negara memiliki 70 orang yang terpilih selama 3 tahun. Pemilihan anggotanya bisa dibagi dua: 26 anggota dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai perwakilan 13 negara. 44 anggota lagi ditunjuk oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, termasuk dua anggota dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan satu anggota masing-masing dari Labuan dan Putrajaya. DPR itu memiliki sebanyak 222 anggota, dan setiap anggota mewakili satu daerah pemilihan. Anggota dipilih atas dasar dukungan banyak pihak melalui pemilu. Setiap anggota Dewan Rakyat menjabat selama 5 tahun, dan setelah itu pemilu yang baru akan diadakan.

PEMIMPIN

1. Tuanku Abdul Rahman bin Tuanku Muhammad : 31 Agustus 1957 – 1 April 1960
2. Sultan Hisamuddin Alam Shah bin Sultan Alaiddin Sulaiman Shah
3. Tuanku Syed Putra Al-Haj bin Syed Hassan Jamalullail
4. Tuanku Ismail Nasiruddin Shah bin Sultan Zainal Abidin
5. Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu’adzam Shah bin Sultan Badlishah
6. Tengku Yahya Petra bin Sultan Ibrahim
7. Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah bin Sultan Abu Bakar Ri’ayatuddin Al-Mu’adzam Shah
8. Sultan Iskandar bin Sultan Ismail
9. Sultan Azlan Muhibbuddin Shah bin Sultan Yussuf Izzuddin Shah Ghafarullahu-lah
10. Tuanku Bainun binti Mohammad Ali
11. Tuanku Ja’afar bin Tuanku Abdul Rahman
12. Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj bin Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj
13. Tuanku Syed Sirajuddin bin Tuanku Syed Putra Jamalullail
14. Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi BillahShah 13 Desember 2011 – 12 Desember 2016

Perdana Menteri

1. Tunku Abdul Rahman : 31 Agustus 1957 – 22 September 1970
2. Tun Abdul Razak : 22 September 1970 – 14 Januari 1976
3. Tun Hussein Onn : 14 Januari 1976 – 16 Juli 1981
4. Tun Dr Mahathir Mohamad : 16 Juli 1981 – 31 Oktober 2003
5. Tun Abdullah Ahmad Badawi : 31 Oktober 2003 – 3 April 2009
6. Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak : 3 April 2009 – 3 April 2013

KONDISI SOSIAL – EKONOMI – POLITIK

1) Sektor Pertambangan: Hasil tambang adalah timah dengan pusatnya di Ipoh dan Kualalumpur. Tambangtambang yang lain yaitu besi, bauksit, emas, dan batu bara. Daerah penambangan minyak bumi dan gas alam terdapat di daerah Serawak dan lepas pantai Semenanjung Malaysia (Miri dan Lutong). Pengolahan timah terbesar di Asia Tenggara terdapat di Penang.

2) Sektor Pertanian dan Perkebunan: Malaysia termasuk negara agraris (pertanian). Dataran alluvial yang subur menghasilkan padi sebagai tanaman pangan utama. Tanaman perdagangan juga merupakan tanaman ekspor di antaranya karet, kelapa sawit, dan nanas. Lada hitam dihasilkan dari Serawak. Hasil hutan berupa kayu merupakan barang ekspor yang dihasilkan dari daerah Sabah. Perkebunan yang paling besar di Malaysia adalah perkebunan karet. Keseluruhan hasilnya mencapai 40% dari hasil karet seluruh dunia. Hasil –hasil pertanian lainnya adalah singkong dan beras.

3) Sektor Industri: Kawasan perindustrian yang terbesar dipusatkan di Pethaling Jaya dan Shah Alam, yaitu terdiri dari industri perakitan mobil, alat-alat rumah tangga, bahan makanan, ban dan barang-barang dari plastik.

4) Sektor Perhubungan dan Pariwisata: Kualalumpur sebagai ibu kota dan sebagai kota raya. Kota raya lain adalah Penang. Kedudukan Selat Malaka menjadi penting, karena merupakan jalan lalu lintas laut dari negara-negara barat ke timur, di samping adanya Singapura sebagai pelabuhan penting di Asia Tenggara. Bandar udara internasional di Malaysia terdapat di Kuala Lumpur dan Penang, sedangkan pelabuhan laut yang terbesar di Kelang. Kawasan pariwisata yang terkenal terdapat di Langkawi yaitu pulau mini yang bergunung-gunung serta pantainya sangat indah. Objek wisata yang terkenal di Malaysia antara lain: museum nasional Kukit Nanas, Cameron, Highland di Pahang, Genting Highlands, Taman Negara, Temple Park, dan Taman Nasional Kinibalu. Kota-kota pelabuhan penting di Malaysia, yaitu Kualalumpur (ibu kota Federasi Malaysia), Kucing (ibu kota Negara bagian Serawak), Teluk Anson, Penang, Kinibalu, Swettenham, dan Weld)

5) Sektor Perdagangan: Kegiatan perdagangan berupa impor yaitu beras, mesin-mesin, alat-alat transportasi, bahan-bahan kimia, dan bahan-bahan elektronika serta ekspor berupa: karet, kayu olahan, kopra, timah, besi, dan minyak tanah. Mitra dagang Malaysia yang utama : Jepang, Inggris, USA, Indonesia, Singapura dan Australia. Sistem politik Malaysia dapat dikatakan demokrasi, hal ini dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan dan adanya pelaksanaan pemilu meskipun kalau dilihat lebih dalam tidak begitu demokratis karena tidak jurdil. Di Malaysia, seperti kebanyakan Negara lainnya kekuasaan Negara terdiri dari badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri; konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota dewan rendah (Dewan Rakyat), yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan majoritas di dalam parlemen. Kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu.; sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Dalam kekuasaan legislatif Malaysia memiliki sistem bikameral yang terdiri dari Senat (Dewan Negara) dan House of Representatives (Dewan Rakyat). Senat menguasai 70 kursi di parlemen sementara HoR menguasai 219 kursi. 44 anggota Senat ditunjuk oleh pemimpin tertinggi sementara 26 lainnya ditunjuk oleh badan pembuat UU di negara bagian. Anggota HoR dipilih melalui popular vote untuk masa jabatan selama 5 tahun. Dalam hal kekuasaan Yudikatif, sistem hukum di Malaysia berdasar pada hukum Inggris dan kebanyakan UU serta konstitusi diadaptasi dari hukum India. Di Malaysia terdapat Federal Court, Court of Appeals, High Courts, Session’s Courts, Magistrate’s courts dan Juvenile Courts. Hakim Pengadilan Federal ditunjuk oleh pemimpin tertinggi dengan nasehat PM. Pemerintah federal memiliki kekuasaan atas hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dalam negeri, keadilan, kewarganegaraan federal, urusan keuangan, urusan perdagangan, industri, komunikasi serta transportasi dan beberapa urusan lain.

 

DOKUMENTASI:

[TUGAS] PROFIL 10 NEGARA ANGGOTA ASIA TENGGARA (KELOMPOK 4)

Nama Angota Kelompok 4:

• Eva Anita Fauzia (1302045052) (Ketua Kelompok)
• Rizki Amalia (1302045022)
• Rinda Rizki Fitriana (1302045015)
• Dahliani Safitri (1302045042)
• Eri Adiati (1302045067)
• Khajjar Rohmah (1302045026)
• Ayu Aditria (1302045049)
• Putri Annisa R. (1302045054)
• Nur Aeni (1302045059)
• Nofita Andes Nurdiana (1302045047)
• Wardatul Marufah (1302045064)

 

 

BRUNEI DARUSSALAM

Sejarah Berdiri dan Kemerdekaan

Negeri ini sebelum merdeka merupakan negara protektorat (perwakilan. Tahun 1959, Brunei merupakan negara yang berpemerintahan sendiri, namun urusan luar negeri, keamanan dan pertahanan menjadi tanggung jawab inggris. Pada masa pemerintahan Sultan Omar Ali Saifueddien III diadakan Perjanjian Pelembagaan Bertulis Negeri Brunei sebagai upaya merintis kemerdakaan negara Brunei Darussalam.Pada akhir 1950 dan awal 1960, kerajaan Brunei ketika itu menolak rencana untuk bergabung dengan Singapura, Sabah, Sarawak, dan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia dan akhirnya Sultan Brunei ketika itu berkehendak untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Pada 1967, Omar Ali Saifuddin III telah turun dari takhta dan melantik putra sulungnya Hassanal Bolkiah, menjadi Sultan Brunei ke-29.Pada 4 Januari 1979, Brunei dan Britania Raya telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Persahabatan. Barulah pada tanggal 1 Januari 1984 Brunei memperoleh kemerdekaannya secara penuh.

Model Pemerintahan

Brunei Darussalam menganut bentuk pemerintahan Kerajaan Mutlak (Monarchy Absolut) yang bersendikan kepada ajaran Islam menurut golongan Ahli Sunnah Waljamaah dengan berdasarkan kepada keadilan, amanah, dan kebebasan. Sultan menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri.Bentuk Negara Brunei Darussalam adalah Kesultanan Konstitusional.

Pemimpin Awal – Sekarang

1. Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin (1885-1906)
2. Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1906-1924)
3. Sultan Ahmad Tajuddin (1924-1950)
4. Sultan Omar ‘Ali Saifuddien III (1950-1967)
5. Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah (1967-kini)

Kondisi Politik

Sistem pemerintahan Brunei menggunakan sistem kesultanan konstitusional atau Monarki Islam Melayu. Terdapat tiga komponen utama dalam pemerintahan Brunei, yaitu budaya Melayu, agama Islam dan kerangka politik Monarki. Ketiga komponen tersebut tergabung dalam konsep “Melayu Islam Beraja” (MIB) (Brunei Press, 2014). Sultan Brunei yang berkuasa saat ini adalah Sultan Hassanal Bolkiah yang memerintah sejak 5 Oktober 1967 dan merepresentasikan kepala negara (Yang Di-Pertuan Agong), kepala pemerintahan, pemimpin keagamaan, sekaligus Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan. Brunei meraih kemerdekaannya pada tahun 1984 dan mengalami pembaharuan politik pada tahun 2004. Perubahan politik Brunei yang terjadi pada tahun 2004, melahirkan pemberlakuan kembali 29 anggota Dewan Legislatif oleh Sultan, setelah dibekukan pada tahun 1984. Selain Dewan Legislatif, terdapat juga Dewan Keagamaan (Religious Council), Dewan Konstitusional (Privy Council) dan Dewan Pengganti (Council of Succesion).

Kondisi Ekonomi

Sistem yang dianut oleh Negara yang mayoritas penduduknya Muslim ini adalah sistem liberal, yaitu sistem perekonomian terbuka. Perekonomian Brunei Darussalam terpusat pada sektor minyak bumi dan gas alam dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia satuan mata uangnya adalah Brunei Dolar yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura. Brunei mengekspor minyak mentah dan gas alam ke Jepang, Korea, dan negara-negara ASEAN lainnya. Namun, pemerintah Brunei pun berusaha meningkatkan sektor perekonomian lainnya seperti sektor perdagangan dan industri.

Kondisi Sosial

Lebih dari setengah populasi Brunei Darussalam tinggal di ibukota, Bandar Sri Begawan, dan kota-kota besar di sekitarnya seperti Tutong Town, Tutong District, Kuala Belait, Seat of Belait, Bangar Village, dan Seat of Temburong. Pemerintah memberikan jaminan akan kebutuhan masyarakat Brunei, seperti tersedianya pendidikan gratis hingga tingkat universitas, keamanan sosial gratis, serta subsidi perumahan dan beras. Selain itu, pemerintah tidak menarik pajak penghasilan, sehingga sektor publik menjadi ranah kerja terfavorit bagi penduduk sipil Brunei. Budaya Brunei seakan sama dengan budaya Melayu, dengan pengaruh kuat dari Hindu dan Islam.

FILIPINA

Sejarah Berdiri dan Kemerdekaan

Filipina telah menjadi wilayah jalur perdagangan internasional sejak abad ke-9 hingga 16 masehi. Akibat jalur perdagangan tersebut, Filipina menjadi daerah yang menarik bagi kaum kolonialis, salah satunya adalah spanyol. Pada tahun 1521, terjadi pemberontakan Lapu-lapu. Penjajahan spanyol berlangsung sekitar 377 tahun. Pada tahun 1762, Filipina mulai kembali dibuka menjadi jalur perdagangan dengan dunia luar. Manila dijadikan pusat perdagangan asia. Pada tahun 1889 Filipina memperoleh kemerdekaan atas penjajahan Spanyol atas bantuan negara Amerika Serikat. Pada tahun 1899 Filipina berani menyatakan perang terhadap Amerika.Pemerintahan Amerika yang menjanjikan kemerdekaan Filipina pada tahun 1946 belum pula terealisasikan sampai dengan awal 1946. Baru pada 4 juli 1946, Amerika memberikan kemerdekaan secara penuh kepada Filipina atas kemenangannya terhadap Jepang yang sempat menduduki negara Filipina.

Model Pemerintahan

Model Pemerintah Filipina mengikuti Pemerintah Amerika Serikat, berbentuk republik, di mana Presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan (Panglima Tertinggi (angkatan bersenjata.Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun, dan memilih, dan mengepalai kabinet. (Dewan Legislatif Filipina mempunyai dua kamar: Kongres terdiri dari Senat, dan (Dewan Perwakilan; anggota keduanya dipilih oleh pemilu. Ada 24 senator yang menjabat selama 6 tahun di Senat, sedangkan Dewan Perwakilan terdiri dari tidak lebih dari 250 anggota kongres yang melayani selama 3 tahun. Cabang yudikatif pemerintah dikepalai oleh (Mahkamah Agung,yang memiliki seorang Ketua Mahkamah Agung sebagai kepalanya, dan 14 Hakim Agung, semuanya ditunjuk oleh Presiden.

Daftar Pemimpin

1. Caorazon Aquino (1986-1992)
2. Fidel Ramos (1992-1998)
3. Joseph Estrada (1998-2001)
4. Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010)
5. Benigno Aquino III (2010-Sekarang)

Kondisi Politik

Dilihat dari pengalaman penjajahan Amerika Serikat di Filipina, negara ini seharusnya negara yang memiliki pemahaman nilai-nilai demokrasi yang sangat kuat dan dalam tahap demokrasi yang telah mendarah daging. Dalam nilai-nilai demokrasi dikatakan bahwa demokrasi akan membawa negara ke arah kemakmuran, salah satunya dipertegas oleh pendapat Sorensen yang mengatakan bahwa Modernisasi dan kesejahteraan akan selalu disertai sejumlah faktor yang kondusif bagi demokrasi, seperti meningkatnya tingkat melek huruf dan pendidikan, urbanisasi, dan pembangunan media massa. Pendapat tersebut bertolak belakang dengan kondisi di Filipina. Filipina merupakan negara yang sangat dekat dengan nilai-nilai demokrasi, tetapi sampai saat ini Filipina masih masuk dalam kategori negara berkembang atau sering disebut sebagai negara dunia ketiga.

Kondisi Ekonomi

Dalam membangun Filipina saat ini, Aquino memiliki rancangan pembangunan tersendiri yaitu Statistik Program Pembangunan Filipina (PSDP), dimana program ini keberhasilan penyuluhan untuk mengembangkan komunitas statistik proaktif mampu memberikan informasi statistik yang relevan dan layanan terbaik kepada masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan dengan keadilan sosial dan berfokus kepada tiga hal yang dijadikan visi dalam pembangunan Filipina dari tahun 2010-2017 yaitu Good Statistic, Good Policy, dan Better Philipines.

Kondisi Sosial

Filipina memiliki keunikan dari negara-negara di Asia Tenggara lainnya karena Filipina salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama katolik. Selain itu,berdasarkan pengalaman kolonialisme oleh bangsa Barat, Filipina merupakan negara di Asia Tenggara yang sangat dekat dengan Amerika Serikat, bahkan secara superfisial Filipina merupakan negara yang paling terlihat akulturasi budaya bangsa Malaya dengan bangsa Barat di mana westernisasi di Filipina dapat terlihat jelas dari penamaan masyarakat asli Filipina yang sangat melekat dengan bahasa Spanyol, dan upacara adat pernikahan di Filipina merupakan akulturasi dari budaya bangsa Amerika Serikat.Seperti yang diketahui, masyarakat asli Filipina merupakan rumpun Malaya-Polynesia, tetapi kebudayaan asli dan sistem pemerintahan di Filipina sangat mengikuti budaya demokrasi Amerika Serikat.

INDONESIA

Sejarah Berdiri dan Kemerdekaan Indonesia

Penduduk awal Indonesia datang dari daratan Asia mulai dari Cina sampai India.Inilah yang menjadi sejarah awal berkembangnya kepercayaan Hindu-Budha di Indonesia.Era pra kolonial adalah periode kerajaan-kerajaan di Indonesia.Baik kerajaan Hindu, Budha, dan Islam.Kerajaan bercorak Hinduisme pertama di Indonesia adalah Kerajaan Kutai Kertenagara di Kalimantan Timur. Kemudian kerajaan Budha juga berkembang pesat sepanjang abad ke 7-17 masehi, yaitu Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Majapahit di Jawa. Ajaran Islam dibawa oleh pedagang dari timur tengah dan berkembang pesat, salah satunya kerajaan Samudera Pasai.

Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1511 memasuki Maluku dan menguasai perdagangan rempah-rempah.Kemudian setelah Portugis, Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1600-san dan penjajahan di Indonesia pun dimuai.Selain melakukan monopoli perdagangan Belanda juga mendirikan pemerintahan dan menguasai nusantara dengan sebutan Hindia-Belanda selama 350 tahun. Pada masa Perang Dunia II, wilayah Indonesia jatuh ke tangan Jepang.Pada tahun 1945 bangsa Indonesia berhasil menyatakan kemerdekaanya. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta yang kemudian menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia.

Model Pemeritahan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah Republik.Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial.

Daftar Pemimpin

1. B.J. Habibie (1998-1999)
2. Abdurrahman Wahid ( 1999-2001 )
3. Megawati Soekarno Putri (2001-2004 )
4. Susilo Bambang Yudhoyono ( 2004-2009/2009-2014 )
5. Joko Widodo ( 2014-2019 )

Kondisi Politik

Kondisi politik Indonesia mengalami dinamisasi dari masa kemerdekaan hingga sekarang. Di masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia mengalami transisi politik karena baru menjadi sebuah negara. Di mana sistem politik dan pemerintahan yang berubah-ubah dari presidensil, parlementer, sampai demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Soekarno yang mengarah kepada otoritarianisme.Kemudian di masa Orde Baru, Soeharto memimpin secara otoriter dan militeristik selama 32 tahun lamanya. Kemudian pada tahun 1998 terjadi gejolak politik dimana kemarahan rakyat Indonesia telah memuncak terhadap rezim Soeharto yang dianggap tidak pro rakyat. Gejolak politik tersebut menciptakan reformasi dengan menumbangkan rezim Soeharto yang otoriter. Pasca reformasi Indonesia mencoba berbenah diri dari segi politik. Pemilihan presiden dilakukan dengan pemilihan umum (Pemilu). Kebebasan pers dan berpendapat dijunjung tinggi.Saat ini kondisi politik Indonesia relatif stabil meskipun persaingan politik cukup sengit.Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga sedikit berkurang akibat masih banyaknya pemerintah yang melakukan korupsi.

Kondisi Ekonomi

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Namun masalah ekonomi masih menyelimuti Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, perekonomian Indonesia berkembang pesat. Karena Soeharto menggunakan system ekonomi pasar dan membuka investasi asing sebesar-besarnya terutama dengan Barat. Namun ternyata hal tersebut juga membawa dampak negatif bagi Indonesia. Karena membuat Indonesia terkena dampak krisis moneter. Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu. Setelah era reformasi, perekonomian Indonesia cukup stabil. Namun saat ini, masalah ekonomi masih menjadi permasalahan krusial di Indonesia. Kemiskinan dan pengangguran masih melanda Indonesia.Bahkan pelemahan rupiah sempat menembus angka 14 ribu pada bulan September 2015.

Kondisi Sosial

Kehidupan sosial di Indonesia dipengaruhi oleh keragaman suku, ras, budaya, dan agama. Oleh karena keragaman tersebut, Indonesia menganut Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Meskipun demikian, gejolak antar suku dan agama terkadang juga sering terjadi.Saat ini masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia adalah desintegrasi moral dan etika ketimuran. Di mana dengan pesatnya arus globalisasi mengancam jati diri bangsa Indonesia. Fenomena saat ini banyak masyarakat Indonesia yang individualis, apatis, dan tidak lagi menjujung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.

KAMBOJA

Sejarah Berdiri dan Kemerdekaan

Kamboja secara resmi bernama Kerajaan Kamboja yang merupakan sebuah negara di Asia Tenggara. Kamboja pernah mengalami perkembangan peradaban pada abad ke-1 masehi. Kemudian kekaisaran khmer berkuasa hingga abad ke-15. Namun pada tahun 1432, Khmer berhasil dikuasai oleh kerajaan Thai yang mengakibatkan sebagian besar wilayah Khmer hilang.Kejadian ini berlangsung pada pada tahun 1594.Dalam kurun waktu 3 abad, Khmer berhasil dikuasai oleh kerajaan Thai dan Vietnam. Pada tahun 1867, Raja Norodom yang merupakan kerajaan Thai menandatangani perjanjian dengan Perancis yang isinya memberikan Provinsi Battambang dan siam Reap kepada Thai. Kedua daerah inipun pada tahun 1906 diberikan kepada Kamboja atas dasar perjanjian perbatasan Perancis dan Thai. Pada tahun 1863-1953 Kamboja pada saat itu dijadikan sebagai daerah protektek darurat oleh Perancis. Kamboja meraih kemerdekaannya dari Perancis pada tanggal 9 November 1953.Pada saat merdeka, Kamboja dipimpin oleh Raja Norodom Sihanouk.

Model Pemerintahan

Berdasarkan konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar. Raja Kamboja menjabat Kepala Negara, tetapi tidak memberikan perintah. Pemerintahan yang menguasai dan yang memberi perintah dipimpin oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri. Dalam sistem pemerintahan Kamboja Sistem Demokrasi Liberal, semua kekuasaan berada di tangan Perdana Menteri.

Daftar Pemimpin

1. Samdech Hun Sen 1989-1993
2. Pangeran Norodom Ranariddh 1993-1997
3. Samdech Hun Sen 1998- sekarang.

Kondisi Politik

Kondisi politik Kamboja dari awal terbentuknya negara sampai saat ini mengalami instabilitas politik terutama di masa-masa kekaisaran Khmer. Hingga saat ini, kekuasaan di kamboja didominasi oleh dua pihak yaitu pihak kerajaan dan pihak parlemen. Pihak parlemen banyak diduduki oleh Khmer sedangkan kerjaan tentunya dikuasai oleh keturunan-keturunan raja.

Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kamboja sempat turun pada masa Republik Demokratik berkuasa. Namun pada tahun 1990-an, Kamboja menunjukkan kemajuan ekonomi yang meningkat. Pendapatan per kapita Kamboja meningkat drastisdari kondisi sebelumnya meskipun peningkatan ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara – negara lain di kawasan ASEAN. Kondisi ekonomi kamboja didukung oleh industri tekstil dan industry pariwisata. Kebanyakan wisatawan (51%) mengunjungi Siem Reap dan sisanya (49%) menuju Phnom Penh dan destinasi lainnya.

Kondisi Sosial

Kelompok penduduk yang dominan di Kamboja adalah dari etnik Khmer, sekitar 85 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kamboja. Sisanya adalah orang dari etnik Vietnam, lalu diikuti oleh orang-orang dari etnik Cina, dan sekitar 100.000 muslim Cham, serta yang terakhir adalah beberapa dari suku primitif. Bahasa resmi penduduk Kamboja adalah bahasa Khmer. Bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Prancis, sebagian besar penduduk beragama Buddha. Budaya di Kamboja sangatlah dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada.Diantaranya dengan dibangunnya Angkor Wat.

LAOS

Sejarah Berdiri dan Kemerdekaan

Di jaman modern ini, Laos berakar dari kerajaan kuno Lao pimpinan Lan Xang, didirikan di abad 14 di bawah Raja FA NGUM. Selam tiga ratus tahun Lan Xang mengikutsertakan bagian besar wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kamboja dan Thailand, serta wilayah yang sekarang dikenal sebagai Laos. Setelah berabad-abad mengalami penurunan perlahan, Laos kemudian berada di bawah pemerintahan Siam (Thailand) dari akhir abad 18 sampai akhir abad 19 ketika menjadi bagian dari Indocina Perancis. Perjanjian Franco-Siamese tahun 1907 mengartikan perbatasan Laos dengan Thailand. Tahun 1975, Komunis Pathet Lao mengambil alih kontrol pemerintahan dan mengakhiri monarki berusia enam abad dan membangun rezim sosialis yang tegas dan sejajar dengan Vietnam.Pengembalian perlahan ke perusahaan swasta dan liberalisasi hukum investasi asing dimulai tahun 1986.Laos menjadi anggota ASEAN tahun 1997.

Model Pemerintahan

Laos menjadi negara komunis yang masih bertahan. Republik sosialis kesatuaan dipilih sebagai bentuk negara. Sistem pemerintahan presidensial membuat jabatan presiden berstatus kepala negara di Laos, dengan parlemen bertindak menentukan presiden yang dipilih untuk melakukan tugasnya dengan masa jabatan 5 tahun Presiden bukanlah kepala pemerintahan, tetapi memiliki wewenang seperti representasi Negara. Laos memiliki parlemen yang bersifat unikameral, yaitu National Assembly, sebuah manifestasi rakyat yang bertugas menyusun perundang-undangan dan menentukan petugas administrasi negara. Secara de facto, kekuasaan National Assembly ada di tangan partai politik.

Daftar pemimpin

1. Khamtai Siphandon (15 agustus 1991 – 24 februari 1998)
2. Sisavath Keobounphanh(24 februari 1998 – 27 maret 2001)
3. Bounnhang Vorachith (27 maret 2001 – 8 juni 2006 )
4. Bouasone Bouphavanh(8 juni 2006 – 23 desember 2010)
5. Thongsing Thammavong (23 desember 2010 – sekarang)

Kondisi Politik

Sejak LPRP mengambil alih kekuasaan RLG tahun 1975, semua kegiatan politik menjadi kontrol partai sepenuhnya atau mengalami monopoli. Segala aktivitas politik ditekan sehingga tidak ada pilihan bagi orang yang berminat di bidang politik kecuali masuk ke dalam partai LPRP. Bentuk monopoli LPRP ini dapat dilihat pula dari merasuknya unsur partai di pemerintahan, birokrasi, organisasi massa, dan militer. Setiap orang yang menduduki jabatan penting dalam empat institusi ini hanyalah mereka yang merupakan anggota partai LPRP. Sistem satu partai yang terjadi di Laos ini kemudian menyebabkan adanya tumpang tindih pula dalam pemerintahannya. Berbagai aktivitas pemerintahan tidak mungkin terjadi melainkan ada inisiatif dari Partai Revolusioner Rakyat Laos.

Kondisi Ekonomi:

Pemerintah Laos, salah satu dari negara komunis yang masih ada, mulai desentralisasi control dan mendorong usaha swasta pada tahun1986. Hasilnya, mulai dari tahap yang paling rendah, sangat mengejutkan – pertumbuhan rata-rata di 1988- 2004 kecuali saat penurunan singkat akibat krisis financial Asia mulai tahun 1997. walau pertumbuhan yang tinggi, Laos tetap menjadi negara dengan infrastruktur primitif. Agrikultur yang terus ada didominasi oleh beras, menyumbang sekitar setengah dari GDP dan menyediakan 80% dari total mata pencaharian.Meskipun terus menerapkan politik komunisme, pemerintah mulai melepaskan kontrol ekonomi dan mengizinkan berdirinya perusahaan swasta melalui new economic mechanism (NEM), sebuah kerangka kerja mekanisme liberal sejak tahun 1986.

Kondisi Sosial

Penduduk Laos terdiri dari berbagai etnis, etnis yang dominan adalah etnis Lao sedangkan etnis lainnya adalah Thai, Meo, Yao, Mon Khimer, dan Cina. Agama mayoritas adalah agama Budha.Bahasa resmi negara adalah bahasa Lao, Perancis dan inggris.Etnis mayoritas Lao hidup di dataran rendah, sedangkan etnis lainnya hidup didataran tinggi. Komunisme mengakar di seluruh lapisan masyarakat, pihak oposisi yang menentang komunisme sejak awal kekuasaan partai LPRP telah meninggalkan negara Laos menuju menuju negara lain.

MALAYSIA

Sejarah Berdiri dan Kemerdekaan

Bangsa independen Malaysia diciptakan dalam dua tahap.Tahun 1957, sebagian daratan (yang kemudian disebut Malaya) mendapat kemerdekaan dari Inggris. Pada tahun 1963, Sabah, Sarawak, dan Singapura ditambahkan ke Malaya, sehingga menciptakan bangsa Malaysia. Pada masa kejayaannya, wilayah kesultanan ini meliputi sebahagian besar wilayah Semenanjung dan Pantai Timur Sumatera. Melaka berada di antara Asia Timur dengan Asia Barat dan dijadikan sebagai pusat perdagangan utama khususnya bagi perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Tahun 1511 Melaka jatuh ke tangan Portugis. Setelah itu, Tanah Melayu jatuh ke tangan Belanda tahun 1641 dan akhirnya jatuh ke tangan Inggris tahun 1824.Penjajahan yang dilakukan oleh Inggris merupakan penjajahan yang paling lama.Kesatuan Melayu Muda (KMM) dan Kesatuan Melayu Singapura (KMS) adalah golongan persatuan yang bertujuan mengusir penjajah dan membentuk kerajaan sendiri.Ketika rakyat Malaysia begitu bersemangat untuk mengakhiri penjajahan, mereka dikejutkan dengan pendaratan Jepang tahun 1941 yang menandai bermulanya satu lagi era penjajahan di Tanah Melayu. Jepang menduduki Tanah Melayu hingga tahun 1945 sebelum menyerah kalah akibat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Tanah Melayu dipimpin oleh Partai Komunis Malaya (PKM). Kekejaman PKM dengan membunuh dan memusnahkan harta benda memaksa Inggris kembali berkuasa di Tanah Melayu (1948-1960). Sekembalinya Inggris setelah pendudukan Jepang, mereka memperkenalkan Malayan Union. Kongres Melayu pertama yang diadakan pada 1 hingga 4 Maret 1946 telah menubuhkan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Kebangsaan (UMNO). 27 Juli 1955 UMNO mengadakan kerjasama dengan MCA dan MIC membentuk Partai Perikatan untuk menghadapi pilihan raya pemerintah Malaysia. 10 Agustus 1955 Tunku Abdul Rahman membentuk Kabinet pertama dianggotai oleh 6 wakil Melayu, 3 wakil Cina dan 2 wakil India. 18 Januari – 6 Februari 1956 Tunku Abdul Rahman memimpin rombongan merundingkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di London. 8 Februari 1956 Perjanjian Merdeka telah disepakati dengan menetapkan tanggal 31 Agustus 1957 sebagai tanggal kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. 20 Februari 1956 Tunku Abdul Rahman membuat upacara Kemerdekaan di Padang Pahlawan, Bandar Hilir, Melaka. 28–29 Desember 1956 Tunku Abdul Rahman ditantang untuk menyelesaikan isu pemberontakan komunis. Perundingan Baling diadakan pada 28-29 Desember 1956 bersama Chin Peng, Setiausaha Agung Parti Komunis Malaya (PKM). 30 Ogos 1957, pukul 12.00 tengah malam, bendera Union Jack diturunkan di depan Bangunan Sultan Abdul Samad dan diganti dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu tanda negara mencapai kemerdekaan. 31 Ogos 1957 upacara kemerdekaan Tanah Melayu,

Model Pemerintahan Malaysia :

            Federasi Malaysia adalah sebuah Monarki Konstitusional. Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia, dipilih dari dan oleh 9 Sultan Negeri-Negeri Malaya untuk menjabat selama 5 tahun secara bergiliran. Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer.Tapi kekuasaan lebih terpusat dieksekutif daripada legislatif dan yudikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan.Sejak kemerdekaan pada 1957, Malaysia diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut Barisan Nasional.

Daftar Pemimpin (5 pemimpin terakhir – sekarang)

1. Tun Abdul Razak (22 September 1970 – 14 Januari 1976)
2. Tun hussein Onn (14 Januari 1976 – 16 Juli 1981)
3. Tun Dr. Mahathir Mohammad (16 Juli 1981 – 31 Oktober 2003)
4. Tun Abdullah Ahmad Badawi (31 Oktober 2003 – 3 April 2009)
5. Dato’ Sri Moch. Najib Tun Abdul Razak (3 April 2009 – sekarang)

Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu’adzam Shah bin Sultan Badlishah adalah raja Malaysia yang menjabat dari 13 Desember2011 – sekarang.

Kondisi Sosial

Penduduk Semenanjung Malaysia terdiri atas orang Melayu (50%), Cina (37%), dan India (11%).Sisanya adalah orang-orang Eropa, Erasia, dan penduduk asli.Penduduk asli Malaysia adalah orang Sakai. Penduduk Serawak terdiri atas orang Dayak Pesisir (Iban) sebanyak 50%, Cina sebanyak 25% dan orang Dayak pedalaman atau Melanau sebanyak 7%. Penduduk Sabah terdiri atas orang Kadasan sebanyak 28%, Cina sebanyak 21% dan Bajau sebanyak 12%. Komposisi penduduk berdasarkan agama yang mereka anut adalah : Islam (52,9%), Budha (17,3%), Kong Hu Chu (11,6%), Hindu (7%), Kristiani (4,8%) dan lain-lain (4,8%).

Kondisi Ekonomi

Malaysia termasuk negara agraris (pertanian).Perkebunan yang paling besar di Malaysia adalah perkebunan karet.Keseluruhan hasilnya mencapai 40% dari hasil karet seluruh dunia. Hasil – hasil pertanian lainnya adalah singkong dan beras. Kawasan perindustrian yang terbesar dipusatkan di Pethaling Jaya dan Shah Alam.Bandar udara internasional di Malaysia berada di Kuala Lumpur dan Penang, sedangkan pelabuhan laut yang terbesar di Kelang.Kawasan pariwisata yang terkenal terdapat di Langkawi yaitu pulau mini yang bergunung-gunung serta pantainya yang sangat indah.Objek wisata yang terkenal di Malaysia.Kegiatan perdagangan berupa impor yaitu beras, mesin-mesin, alat-alat transportasi, bahan-bahan kimia, dan bahan-bahan elektronika serta ekspor berupakaret, kayu olahan, kopra, timah, besi, dan minyak tanah. Mitra dagang Malaysia yang utama : Jepang, Inggris, USA, Indonesia, Singapura dan Australia.

MYANMAR

Sejarah Berdiri dan Kemerdekaan

Asal-usul etnis Myanmar modern ( dikenal secara historis sebagai Burma ) adalah campuran Indo – Arya, yang mulai mendorong ke daerah sekitar 700 SM, dan Mongolia penjajah di bawah Kubilai Khan yang merambah wilayah di abad ke-13. Anawrahta (1044-1077) adalah pemersatu besar pertama dari Myanmar. Pada 1612, British East India Company mengirim agen ke Burma, tetapi Burma tetap menolak upaya Inggris, Belanda, dan pedagang Portugis untuk mendirikan pos di sepanjang Teluk Benggala. Melalui Perang Anglo – Burma pada 1824-1826 dan dua perang berikutnya, British East India Company diperluas ke seluruh Burma. Pada tahun 1886, Burma dianeksasi ke India, kemudian menjadi koloni terpisah pada tahun 1937. Selama Perang Dunia II, Burma adalah medan pertempuran kunci, 800 mil Jalan Burma sangat penting sebagai jalur suplai Sekutu ‘ ke China. Jepang menyerbu negara ini pada tahun 1941 Desember, dan pada Mei 1942, telah menduduki sebagian besar myanmar, memotong Jalan Burma. Setelah Pasukan Sekutu membebaskan sebagian besar Burma sebelum Jepang menyerah pada 1945 Agustus. Dan akhirnya Burma merdeka pada 4 Januari 1948.

Model Pemerintahan

Negara Myanmar berbentuk Republik dengan jenis kekuasaan: Oligarki Militer [State Peace and Development Council) atau SPDC (dulunya SLORC) adalah organ tertinggi Myanmar. Sistem pemerintahan: Presidensil dimana Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dan dipilih oleh electoral college yang terdiri atas Pyithu Hluttaw, Amyotha Hluttaw, dan Tatmadaw (tentara). Parlemen: Menurut konstitusi seharusnya Bikameral (Pyithu Hluttaw/setara House of Representatives + Amyotha Hluttaw/setara Senate).

Pemimpin dari awal-sekarang

1. Ne Win (2 Maret 1974 – 9 November 1981 )
2. San Yu (9 November 1981 – 25 Juli 1988 )
3. Sein Lwein (25 Juli 1988 – 12 August 1988 )
4. Maung Maung (19 Agustus 1988 – 18 September 1988 )
5. Thein Sein (4 Februari 2011–sampai sekarang )

Kondisi Politik

Keterlibatan militer dimulai ketika Jenderal Ne Win ditugaskan untukmengendalikan ketertiban dan mempersiapkan pemilu 1960. Pemerintahan militer, saat itu, berhasil memulihkan keadaan dalam negeri sampai terselenggaranya pemilu tahun 1960 yang dimenangkan oleh U Nu dan partainya, Union Party. Pada tanggal 2 Maret 1962 terjadi kudeta militer. Keberhasilan kudeta atas PM U Nu sebagai awal keruntuhan demokrasi di Myanmar. Selama masa pemerintahannya (1962-1988) Ne Win hanya mengakui satu partai politik,yaituBurmese Socialist Program Party (BSPP) yang dibentuknya sendiri.BSPP atau yang lebih dikenal dengan Partai Lenzin ini bisa dikatakansebagai partai tunggal yang dilaksanakan untuk mendukung program sosialisdengan mayoritas anggota berasal dari golongan militer.Pada tahun 1972 militer menjadi pilar pokok dari partai (Taylor, 1980: 40). Sampai saat ini, di bawah Jenderal Than Shwe, militer sangat kuat mengendalikan kehidupan politik rakyat Myanmar. Begitu kuatnya peran militer sehingga David I. Steinberg menempatkan Myanmar sebagai “The most monolithically military-controlled in the world”(Neher, 1995:121)

Kondisi Ekonomi

Ekonomi Burma berbasis pertanian dan fungsi terutama pada kas dan sistem barter.Industri utamanya dikontrol oleh militer yang dikelola perusahaan-perusahaan negara. Setiap aspek kehidupan ekonomi diserap oleh pasar gelap, di mana reaksi harga meroket terhadap control harga resmi sejak tahun1989, SPDC kebijakan ekonomi pasar terbuka telah membawa banjir investasi asing di minyak dan gas (oleh perusahaan-perusahaan Barat), dan dalam kehutanan, pariwisata, dan pertambangan (oleh perusahaan-perusahaan Asia). Beberapa rencana ada untuk sektor manufaktur, dan ketergantungan pada impor Myanmar.

Kondisi Sosial

Penduduk Myanmar berasal dari multietnis dengan berbagai ragam budaya dan bahasa daerahnya.Namun yang digunakan sebagai bahasa nasional adalah bahasa Myanmar/Burma. Mayoritas masyarakat Myanmar adalah penganut agama Buddha yang taat.Selain itu juga masih memegang teguh adat dan tradisi. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Myanmar adalah Birma, Penduduk Myanmar berasal dari multietnis dengan berbagai ragam budaya dan bahasa daerahnya.Namun yang digunakan sebagai bahasa nasional adalah bahasa Myanmar.Mayoritas masyarakat Myanmar adalah penganut agama Buddha yang taat.Selain itu juga masih memegang teguh adat dan tradisi.

SINGAPURA

Sejarah Berdiri dan Kemerdekaan

Pada abad 7 hingga 12 Masehi, pulau yang kini disebut Singapura masih bernama Tumasik (atau Temasek). Kawasan ini berada di bawah kendali Kerajaan Sriwijaya. Kawasan ini ramai sebagai pusat perdagangan karena strategis di Selat Malaka. Setelah pengaruh Sriwijaya memudar, Kesultanan Johor, kini di Malaysia, segera mencaploknya dan berkuasa cukup lama, sejak abad 16 hingga 19. Singapura perlahan menjadi kota modern dipicu perjanjian Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles dengan Sultan Hussein Shah, penguasa pulau kecil itu. Negeri Ratu Elizabeth ini membangun pangkalan militer, sekaligus infrastruktur dasar untuk cikal bakal kota Singapura masa kini.Pada Perang Dunia Kedua, Jepang mengalahkan Inggris lalu menguasai Singapura. Pada saat itu, bibit-bibit pertikaian antar ras mulai muncul. Dari total populasi Singapura, imigran asal China mencapai separuh lebih manusia yang mukim di sana. Warga keturunan Tiongkok sering berebut pekerjaan dengan orang Melayu yang merasa penduduk pribumi.Jelang Perang Dunia berkecamuk, warga Singapura aktif menuntut perluasan otonomi khusus dari penguasa kolonial.Partai-partai bermunculan.Salah satunya Partai Aksi Rakyat (PAP) yang dipimpin Lee Kuan Yew.Di akhir perang, Jepang kalah.Inggris kembali ke wilayah itu dan memberi status Singapura otonomi khusus seperti Malaysia. Pada pemilihan umum 1959, Lee Kuan Yew terpilih menjadi perdana menteri..

Model Pemerintahan

Singapura menganut sistem pemerintahan republik parlementer, dimana seluruh menteri bertanggung jawab terhadap parlemen.Presiden hanya sebagai wujud simbolis, sedangkan kekuasaan berada di tangan Perdana Menteri dan Perdana Menteri memegang kedudukan mayoritas di parlemen.

Daftar Pemimpin                             

C.V Devan Nair ( 1981-1985 )
Wee Kim Wee ( 1985-1992 )
Ong Teng Cheong ( 1993-1999 )
Sellapan Ramanathan ( 1999-2011 )
Tony Tan Keng Yam ( 2011-Sekarang )

Kondisi Politik

Pemerintah Singapura berdasarkan sistem Inggris. Anggota Parlemen, lembaga legislatif, dipilih oleh rakyat untuk maksimal lima tahun, meskipun pemilu baru dapat dilakukan setiap saat dalam jangka waktu tersebut. Kepala negara adalah presiden, dipilih untuk masa jabatan 6 tahun.Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, yang merupakan pemimpin partai mayoritas atau koalisi mayoritas di parlemen dan ditunjuk oleh presiden.Partai Aksi Rakyat (PAP) telah menguasai mayoritas di parlemen sejak tahun 1959.Dalam bidang politik, Singapura dikuasai oleh sebuah partai mayoritas yang disebut Partai Aksi Rakyat (PAP).Pada prakteknya, PAP ini cenderung bersifat otoriter dibanding demokratis.PAP tidak mengizinkan adanya partai oposisi, walaupun partai tersebut dianggap bekerja secara efektif untuk kemajuan negara.Akan tetapi, dengan kinerja PAP yang otoriter tersebut, Singapura dapat berkembang menjadi negara yang maju.

Kondisi Ekonomi

Perekonomian Singapura bergantung pada ekspor dan impor, khususnya di bidang manufaktur.Kondisi politik dan keamanan yang stabil menyebabkan Singapura menjadi tujuan investasi bagi banyak negara.Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, Singapura juga memutuskan untuk member izin atas dibukanya tempat perjudian dan resor kasino sejak tahun 2005. Karena krisis keuangan global 2008-2009, perekonomian Singapura mengalami penurunan sebesar 1,3 persen pada tahun 2009. Yang mendapat pukulan terbesar adalah sektor manufaktur dan perdagangan nasional.Namun, pada pertengahan 2010, perdagangan telah meningkat secara substansial dan manufaktur tumbuh sebesar 46 persen.Pertumbuhan ekonomi Singapura untuk tahun 2010 mencapai 15 persen, salah satu yang tertinggi di dunia.

Kondisi Sosial

Singapura juga merupakan salah satu negara paling padat penduduknya di dunia.Sebagian besar pertumbuhan Singapura berasal dari imigrasi.Sekitar 75 persen penduduknya adalah etnis China. Etnis Melayu, penduduk asli wilayah tersebut, adalah kelompok etnis terbesar kedua. Mereka membentuk sekitar 15 persen dari populasi.Kelompok etnis utama lainnya adalah India dan Pakistan.Sejumlah kecil orang Eropa, terutama dari latar belakang Inggris, juga tinggal di pulau ini.

Masing-masing kelompok etnis Singapura mempertahankan adat istiadat dan pola hidup tradisionalnya. Pada saat yang sama, karena keragaman penduduk, toleransi pada etnis lain telah menjadi cara hidup (meskipun minoritas Melayu kadang-kadang menuduh bahwa mereka didiskriminasikan oleh masyarakat Tionghoa). Toleransi ini telah didorong oleh pemerintah, yang berusaha untuk menciptakan identitas nasional Singapura dari berbagai bangsa yang berbeda.

THAILAND

Sejarah Berdiri

Asal mula Kerajaan Thai secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238.Kerajaan ini kemudian diteruskanKerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Kerajaan Thai dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai padaabad ke-16 namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Kerajaan Thai tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, (namun pernah diduduki oleh tentara Jepang sebagai Teritori Imperial, Oleh karena mendapat pengaruh dan tekanan bangsa Barat yang mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 maka diberikan banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania di Thailand. Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Sebelumnya dikenal dengan nama Siam, negara ini mengganti nama internasionalnya menjadi “Thailand” pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca-Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Kerajaan Thai bersekutu dengan Jepang; tetapi saat Perang Dunia II berakhir, Kerajaan Thai menjadi sekutuAmerika Serikat.Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, namun Kerajaan Thai mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an.

Model Pemerintahan

Bentuk pemerintahan Thailand adalah monarki konstitusional berbentuk legislatif bikameral demokratis.Di dalam sejarahnya, pemerintahanya dikendalikan oleh kekuatan militer negara, serta pernah mengalami sitem politik multipartai.Namun disaat ini, bentuk pemerintahan negara Thailand mengarah kepada partai tunggal yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintahan Thailand dikepalai oleh oleh Perdana Menteri dengan raja sebagai kepala negara turun-temurun, serta konstitusi mengakui raja sebagai Budha, raja juga sebagai “penegak agama” dimana Raja Bhumibol Adul yadeylah, Rama IX yang pertama kali mendapatkan takhta penguasa tersebut sejak 9 Juni 1946 (Pearson Education, 2013). Badan eksekutifnya terdiri dari Dewan Menteri kabinet yang dipimpin oleh kepala pemerintahan. Thailand memiliki legislatif bikameral yang disebut Majelis Nasional (Rathasapha) terdiri dari dua Senat yaitu Wuthisapha yang dipilih secara populer dari konstituen satu kursi secara non partisan untuk jangka enam tahun dan Sapha Phuthaen Ratsadon (DPR) dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan empat tahun dimana presiden DPR merangkap sebagai presiden Majelis Nasional dan presiden dari Senat berfungsi sebagai wakil presiden Majelis Nasional. Di bidang yudikatif, Thailand memiliki Mahkamah Konstitusi, pengadilan militer, pengadilan syariah Islam, pengadilan administratif yang memiliki sistem tiga tingkat Pengadilan Kehakimannya (pengadilan tingkat pertama, kedua, dan ketiga) dimana strata tertinggi dipegang oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi tunduk pada persetujuan Senat. Untuk memilih kepala negara dan pemerintahan digunakan dengan sistem monarki yang kekuasaannya diwariskan secar turun temurun berdasarkan Undang-Undang Palace Suksesi diberlakukan pada tahun 1924, yang memungkinkan raja menunjuk ahli warisnya, jika gagal melakukannya maka Privy Council mencalonkan ahli waris untuk dipertimbangkan oleh Majelis Nasional (Mongabay, 2005). Perdana Menteri dan Senat dipilih melalui pemilihan umum dengan suara terbanyak atau partai mayoritas di DPR.

Daftar Pemimpin

Raja thailand yang memimpin sekarang ialah Bhumibol Adulyadej Agung  yang menjabat sejak 9 juni 1946 – sekarang dengan perdana menterinya :

1. Samak Sundaravej(29 januari 2008 – 8 september 2008)
2. Somchai Wongsawat (8 september 2008 – 2 desember 2008)
3. Abhisit Vejjajiva (17 desember 2008 – 5 agustus 2011)
4. Yingluck Shinawatra (5 agustus 2011 – 7 mei 2014)
5. Niwatthamtong Boonsongpaisan (7 mei 2014 – sekarang)

Kondisi Politik

Thailand memang dapat dianggap sebagai negara yang rentan akan bentuk kudeta yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Hal ini tercermin dari seluruh peristiwa kudeta terhadap pemerintahan Thailand baik yang dilakukan oleh militer maupun sipil sejak revolusi Thailand tahun 1932.Sejak tahun 1932-1982 terhitung telah terjadi 15 kali kudeta oleh militer dimana sembilan diantaranya berhasil dilakukan (Samudavanija 1986, 252).Thailand mengadopsi sistem demokrasi Barat tetapi tetap saja pemerintahannya masih belum kapabel dalam menerapkan serta mengembangkan demokrasi dalam institusi politik.Sejak Thailand mengubah landasan politik luar negerinya dengan menerapkan omnidirectionality.

Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Thailand pada dasarnya mengalami peningkatan sejalan dengan pembukaan diri terhadap kerjasama dengan negara lain. Tahun 2012 lalu, perekonomian Thailand tumbuh 6.4% karena didorong oleh permintaan domestik.Konsumsi mengalami peningkatan sejalan dengan pendapatan rata-rata yang lebih tinggi, baik dalam rumah tangga pertanian maupun non-pertanian.Hal ini disebabkan karena meningkatnya produksi tanaman khususnya beras, karet, dan singkong yang mengalami ekspansi di areal tanam dan kondisi cuaca yang menguntungkan (Kementerian Perdagangan RI 2013, 8).Tercatat pada tahun 2010 komoditas utama Thailand yang di ekspor yakni produk tekstil, beras, komputer, mesin, dan mobil.  Komoditas ekspor utama tersebut kemudian di ekspor ke berbagai negara terutama seluruh negara Asia dan AS (Economy Watch, 2010).

Kondisi Sosial

Budaya yang melekat pada bangsa Thailand merupakan bagian dari pengaruh ajaran Budha yang menjadi mayoritas keyakinan penduduknya.Agama Budha adalah agama nasionalsisanya mencakup agama Islam, Kristen, dan Hindu.Berdasarkan analisis Hofstede mengenai dimensi budaya Thailand, Thailand mempunyai tingkat individualisme yang rendah, hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam sebuah keluarga.Masyarakatnya memupuk hubungan yang kuat dimana setiap orang bertanggungjawab untuk sesama anggota keluarga mereka (Hofstede 2001 dalam Pimpa 2012, 36). Selain itu, pemujaan bentuk rasa bakti mereka juga diaplikasikan dengan pemujaan nenek moyang yang merupakan penghubung antara ‘yang mati’ dan ‘yang hidup’.

VIETNAM

Sejarah Berdiri dan Kemerdekaan

Negara pertama di Vietnam didirikan pada abad ke-7 SM Berkat kerja keras dan kreativitas, Van Lang (dan kemudian Au Lac) warga yang menciptakan peradaban yang mempengaruhi seluruh kawasan Asia Tenggara. Bersama-sama dengan pembentukan Negara pertama dalam sejarah Vietnam adalah evolusi dari ekonomi yang beragam dan budaya maju dikenal sebagai peradaban Sungai Merah (atau Dong Son peradaban) dilambangkan dengan Đông Sơn gendang perunggu, warisan mencerminkan intisari dari gaya hidup, tradisi dan budaya Vietnam kuno. Selama Vietnam dibangun, Vietnam harus mengatasi agresi dari pihak asing. Vietnam telah didominasi oleh dinasti Cina selama 1000 tahun, selama periode tersebut Vietnam berusaha mempertahankan, melestarikan dan membangun bangsa dan budayanya agar tetap bertahan untuk mendapatkan kemerdekaan . Vietnam berhasil pengembangkan pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, seni , sejarah dll. Pada abad ke-19, negara-negara kapitalis Barat memasuki masa imperialisme dan kolonialisme.Melalui misionaris dan perdagangan, Perancis secara bertahap menjajah Vietnam.Untuk pertama kalinya dalam sejarah, bangsa Vietnam harus menghadapi invasi negara Barat.Perancis dengan cepat melakukan eksploitasi besar-besaran dan perekonomian Vietnam yang tadinya terbelakang kemudian mulai di control oleh kaum kapitalis Perancis. Akhirnya, perjuangan melawan penjajah Perancis diprakarsai oleh dua kekuatan yaitu kaum borjuasi (diwakili oleh Vietnam Quoc Dan Dang dan Yen Bai pemberontakan pada awal 1930) dan kaum proletar yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam.Pembentukan Partai Komunis Vietnam ditandai kekuatan yang berlaku dari kelas pekerja dan gerakan revolusioner yang dipimpin oleh kaum proletar. Pada bulan Agustus 1945, di bawah kepemimpinan Partai Komunis yang dipimpin oleh Nguyen Ai Quoc (kemudian dikenal sebagai Presiden Ho Chi Minh), orang-orang Vietnam dan Unit Bersenjata Propaganda untuk Pembebasan Nasional (sekarang Tentara Rakyat) berhasil meluncurkan pemberontakan untuk merebut kekuasaan. Dengan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 2 September 1945, Republik Demokratik Vietnam muncul menjadi ada.

Setelah perang dengan perancis di Dien Bien Phu yang berhasil mengkhir perlawanan terhadap penjajah perancis dan diadakannya perjanjian jenewa yang membagi Vietnam menjadi dua yaitu Vietnam utara yang beraliran sosialis dan Vietnam selatan yang di bawah kendali Amerika Serikat Vietnam terus dibagi selama lebih dari 20 tahun. Antara 1954 dan 1975, Vietnam harus berperang untuk merdeka dan bersatu. Dengan kesulitan yang tak terhitung, perang berakhir dengan menyusul kemenangan Operasi Ho Chi Minh bersejarah pada tahun 1975 Sejak itu, Vietnam bersatu .

Model pemerintahan

Model pemerintahan Vietnam republik sosial yang semi presidensil . Negara Vietnam menganut ideologi komunis , sehingga komunis menjadi sangat penting di vietnam, karena komunis ikut serta dalam segala aspek pemerintahan vietnam, ornamen-ornamen pemerintahan himgga masyarakat sipil.

Daftar Pemimpin

Vo Chi Cong               18 Juni 1987 – 22 September 1992
Le Duc Anh                23 September 1992 – 24 September 1997
Tran Duc Luong          24 September 1997 – 27 Juni 2006
Nguyen Minh Triet      27 Juni 2006 – 25 Juli 2011
Truong Tan Sang         25 Juli 2011     (Sekarang)

Kondisi Sosial

Vietnam memiliki penduduk sebanyak 89,7 juta jiwa, Lebih dari 85 persen dari populasinya adalah etnis Vietnam. Minoritas antara lain etnis China, Hmong, Thai, Khmer (Kamboja), Cham, dan Montagnard.Mayoritas orang Vietnam tinggal di desa-desa kecil.Mereka mencari nafkah dengan bertani.Rumah-rumah mereka dibangun dari lumpur dan bambu dengan atap jerami, daun kelapa, dan rumput.Rumah di sepanjang sungai dibangun di atas panggung.Ikatan antar anggota keluarga pedesaan umumnya kuat.Dan satu rumah tangga dapat mencakup tiga atau empat generasi. Sebagian penduduk kota tinggal di rumah bertingkat yang dibangun dari kayu atau beton. Rumah yang lebih besar dapat menampung sejumlah keluarga.mayoritas masyarakat Vietnam menggunakan bahasa Vietnam. Mata uang yang di gunakan di Vietnam ialah dong dan mayoritas penduduknya memeluk agama Buddha. Pendidikan dasar di Vietnam gratis dan wajib dari usia 6 sampai 11 tahun. Di luar tingkat itu, biaya pendidikan terlalu mahal bagi banyak keluarga di Vietnam.

Kondisi ekonomi

Sejak dibukanya perekonomian Vietnam awal tahun 1990 an, Vietnam dianggap sebagai tujuan investasi yang menarik.Vietnam adalah negara yang berkembang pesat dengan ekonomi yang dinamis dan terus tumbuh. Letak Vietnam yang strategis di Asia Tenggara dan memiliki sumber daya dan kekayaan alam, telah menempatkan Vietnam sebagai negara yang menonjol. Masuknya Vietnam menjadi anggota WTO pada 2007 telah membuka peluang yang luas bagi investor asing di pasar Vietnam pada umumnya. Vietnam memiliki populasi yang padat yang mencapai 90.5 juta jiwa, dengan 52,93 juta pekerja. Berdasarkan pekerjaan, Vietnam adalah negara agraris, dimana sekitar 63% dari tenaga kerja bekerja dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.Vietnam adalah eksportir terbesar dari sejumlah komoditas pertanian seperti kopi, beras, lada dan jambu mete.Saat ini Vietnam berada dalam transisi untuk menjadi ekonomi industri dan modern dengan prioritas utama: menstabilkan ekonomi, membentuk infrastruktur kelas dunia, menciptakan tenaga kerja berketrampilan, dan memperkuat lembaga berbasis pasar.

Kondisi politik

Vietnam memiliki sistem politik yang stabil, di kontrol oleh satu partai yaitu Partai Komunis Vietnam yang memiliki peran utama dalam mengatur negara.Majelis Nasional adalah perwakilan tertinggi dan badan legislative dimana semua kekuasaan negara tersentralisir.Pemerintahan melakukan fungsi eksekutif, didukung oleh otoritas tingkat lokal yang disebut Komite Rakyat. Vietnam dipimpin oleh seorang presiden yang juga sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kemiliteran dan kepala pemerintahannya ialah perdana menteri , perdana menteri memiliki 3 anggota deputi dan 26 menteri serta perwira. Vietnam juga melakukan pemilu untuk memilih para wakil rakyat.

LAMPIRAN KEGIATAN / DOKUMENTASI:

Kegiatan diskusi mata kuliah “Hubungan Internasional di Asia Tenggara” dilangsungkan di ruang diskusi UPTD. Perpustakaan Universitas Mulawarman.

REFERENSI:

• https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Perdana_Menteri_Kamboja
• http://www.bimbie.com/sejarah-negara-kamboja.htm
• http://www.anneahira.com/sistem-politik-kamboja.htm
• http://www.bimbie.com/kamboja.htm
• http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/TheSocialistRepublicOfVietnam/AboutVietnam/AboutVietnamDetail ( diakses pada 26 Oktober 2015, 17:36 WITA )
• http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific (diakses pada 26 Oktober 2015, 18:27 WITA )
• http://www.kemlu.go.id/hanoi/Pages/TipsOrIndonesiaGlanceDisplay. ( diakses pada 26 Oktober 2015, 17:29 WITA )
• http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/TheSocialistRepublicOfVietnam/AboutVietnam/AboutVietnamDetail ( diakses pada 26 Oktober 2016, 17:40 WITA )
• http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-16567315 ( diakses pasa 26 Oktober 2015, 17:51 WITA )
• http://hikmat.web.id/sejarah-dunia/sejarah-negara-myanmar/http://setabasri01.blogspot.co.id/2012/05/bentuk-negara-dan-sistem-pemerintahan11.htmlhttp://gudangtugasherru07.blogspot.co.id/2014/09/bentuk-pemerintahan-kepala-negara-ibu.htmlhttp://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2013/07/16/burma-economy-futurehttps://rhinii.wordpress.com/2014/04/22/keadaan-ekonomi-di-negara-myanmar/http://www.academia.edu/2179294/Prospek_Demokrasi_di_Myanmar
• Patra, Ravio dkk. “Potret Politik Negara-Negara Anggota Aseandalam Kerangka Integrasi Kawasan”. 26 Oktober 2015. https://www.academia.edu/7254087/Potret_Politik_Negara-Negara_Anggota_ASEAN_dalam_Kerangka_Integrasi_Kawasan
• Rochimud “Sistem Pemerintahan Brunei Darusalam”. 26 Oktober 2015. http://belajarnegara.blogspot.co.id/2014/11/sistem-pemerintahan-brunei-darusalam.html
• Kesultanan Brunei Darussalam. “Sejarah Kesulatanan Brunei Darussalam”. 26 Oktober 2015. http://www.kerajaannusantara.com/id/brunei-darussalam/sejarah

[TUGAS] PROFIL 10 NEGARA ANGGOTA ASIA TENGGARA (KELOMPOK 2)

Nama Anggota Kelompok 2:

• DEVI WULANSARI (1302045013) FILIPINA
• NADIA SURYANINGRUM (1302045046) LAOS
• NUR HASANAH (1302045061) MYANMAR
• AJENG DWI DZURIYAH (1302045001) MALAYSIA
• LIA MELYANA (1302045018) KAMBOJA
• SITI NURJANNAH (1302045031) SINGAPURA
• AYU ANGGRYNI (1302045037) BRUNEI DARUSSALAM
• NUR LELAWATI (1302045062) BRUNEI DARUSSALAM
• AZIZAH ASTRID (1302045010) INDONESIA
• ELIDA SUSANAH (1302045035) VIETNAM
• VIVIN WULANDARI (1302045050) THAILAND
• NADYA OCTAVIANA (1302045012) THAILAND

 

SINGAPURA

SEJARAH

Pada Perang Dunia II, Jepang mengalahkan Inggris dan menguasai Singapura. Muncullah pertentangan ras, ekonomi, dan ideologi, terutama karena banyak pegiat komunis dari Cina berupaya merebut Singapura selama periode 1950-an. Di akhir perang Jepang kalah, Inggris kembali ke wilayah itu dan memberi status Singapura otonomi khusus seperti Malaysia. Pada pemilihan umum 1959, Lee Kuan Yew, politikus berpengaruh negara kota ini terpilih sebagai perdana menteri. Melihat gelagat Inggris mulai jarang mengurus Singapura, pemimpin negeri Singapura itu memilih merapat dengan negara tetangganya. Pada 31 Agustus 1963, Singapura resmi bergabung dengan Federasi Malaysia, bersama Sabah dan Serawak. Lalu, pemimpin Malaysia menerapkan kebijakan pemberian hak khusus bagi bumi putera, yaitu etnis Melayu. Prasangka etnis juga merebak di Kuala Lumpur yang kerap mendiskriminasi warga etnis Tionghoa. Akibatnya, Singapura kembali terjebak di setiap kerusuhan (yang terburuk terjadi pada tahun 1964). Merasa negara kecil itu hanya bisa menjadi biang rusuh, parlemen Malaysia pada tahun 1965 membuat suatu keputusan. Dengan suara 126 banding 0, seluruh anggota dewan perwakilan rakyat sepakat mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaysia. Singapura akhirnya menjadi satu-satunya negara di dunia yang merdeka bukan karena keinginan sendiri. Dan Lee Kuan Yew, berupaya optimis, menghadapi masalah yang berat saat menangani negara itu setelah merdeka (pengangguran tinggi, pemukiman kumuh hampir di seluruh pulau, dan tidak ada sumber daya alam untuk mengisi kas negara). Dengan tangan besi, dia merombak Singapura menjadi salah satu kota disegani. Korupsi dihilangkan, pembangunan digalakkan, dan kebersihan sangat dijaga. Lee Kuan Yew ingin investor asing dan para pedagang betah transit di negara itu. Kini, negara yang luasnya hanya seperempat DKI Jakarta itu menjadi salah satu negara paling makmur dan maju di dunia. Data 2011 menunjukkan Singapura memiliki jumlah penduduk 4,8 juta jiwa. Pendapatan nasional per kapita nya US$ 41.430 atau setara dengan Rp 373 juta. Sedangkan tingkat pengangguran negara ini hanya dua persen.

MODEL PEMERINTAHAN

Singapura adalah negara republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral/Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Singapura menganut sistem multipartai dengan 20 partai politik yang terbesar diantaranya partai aksi rakyat (Partai Aksi Rakyat (PAP); mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas Parlemen di setiap pemilihan). Lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif; kepala negara Singapura adalah seorang Presiden, dipilih berdasarkan Undang-undang Presiden yang mulai berlaku sejak tanggal 30 November 1991. Dalam Undang-undang Presiden, dinyatakan bahwa pemilihan Presiden dilakukan sekali dalam enam tahun melalui pemilihan umum. Administrasi pemerintahan dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, dipilih dari pimpinan partai yang memegang mayoritas di Parlemen. Perdana Menteri dan anggota kabinetnya diangkat oleh Presiden diantara para anggota parlemen. Seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.

NAMA – NAMA PEMIMPIN

– Yusof Ishak  (9 Agustus 1965 – 23 November 1970)
– Benjamin Sheares (2 Januari 1971 – 12 Mei 1981)
– C. V. Devan Nair (23 Oktober 1981 – 28 Maret 1985)
– Wee Kim Wee (2 September 1985 – 1 September 1993)
– Ong Teng Cheong (2 September 1993 – 31 Agustus 1999)
– Sellapan Ramanathan (1 September 1999 – 31 Agustus 2011)
– Tony Tan Keng Yam (1 September 2011 – sekarang)

KONDISI SOSIAL, EKONOMI, POLITIK

Dalam hal perekonomian Singapura yang muncul sebagai kekuatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, dengan sosok Lee Kuan Yew sebagai founding father berusaha menjadikan Singapura mengubah kerentanannya (negara yang miskin akan sumber daya alam) menjadi kekuatan negara. Dengan cara mengambil langkah-langkah strategis yakni peran strategis pemerintah Singapura, mobilisasi penduduk kota, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Berkembang hingga pada tahun 1990, peningkatan pertumbuhan ekonomi Singapura terlihat jelas sebagai akibat strategi pemerintah dalam mengekspansi kegiatan perekonomiannya ke dalam region, seperti ‘segitiga pertumbuhan’ antara Singapura, Johor, dan Riau (SIJORI) yakni di mana posisi Singapura sebagai aktor penting dalam sektor manufaktur (Sektor manufaktur yang maju pada Singapura diikuti oleh peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan transportasi, hal ini menjadi tolak pemikiran pemerintah Singapura pada tahun 1960 ketika pertumbuhan ekonomi yang begitu maju namun tidak diikuti oleh fasilitas transportasi yang memadai dan ditambah dengan pertumbuhan penduduk penduduknya yang juga pesat) sementara Johor dan Riau sebagai penyedia tenaga kerja.

Keberhasilan perekonomian Singapura didasari dari kualitas setiap penduduknya, karena di Singapura sumber daya yang dimiliki hanyalah SDM, sehingga pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam memelihara kualitas pekerjanya di bawah institusi Ministry of Trade and Industry. Adanya pengembangan softs kills individu dalam standardisasi sistem pendidikan, yakni tidak hanya pendidikan sains tetapi juga pendidikan bahasa (Mandarin dan Melayu). Sistem pendidikan di Singapura pun mengalami banyak perubahan ketika Ministry of Education menerapkan sistem kompetisi berat di mana para siswa dipilih berdasarkan kategorisasi dan kualitas akademik mereka, sehingga hanya siswa terpilih saja yang dapat melanjutkan pendidikannya di universitas serta dengan pelatihan semi-skilled yang ditujukan untuk kualitas pekerja manufaktur.

            Keamanan nasional Singapura tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan para pengambil keputusan terhadap kesatuan wilayah, stabilitas politik domestik, dan pertumbuhan ekonomi. Strategi keamanan Singapura dijabarkan dalam beberapa lapisan yang saling mendukung yakni Angkatan Bersenjata Singapura sebagai lapisan pertama. Singapura menjalin kerjasama dengan negara tetangganya (negara anggota ASEAN), serta memperkuat posisi lemahnya dengan menjalin hubungan keamanan dengan Amerika Serikat. Pendekatan Singapura dengan Amerika dimanfaatkan dengan adanya penutupan basis militer AS di Filipina. Kedekatan Amerika memberikan rasa aman bagi Singapura, hubungannya dengan negara-negara tetangga (khususnya Malaysia dan Indonesia) tetap dijadikan sebagai hubungan yang penting seperti pengembangan latihan militer bersama dan menyelenggarakan pertemuan rutin antar pejabat dari masing-masing negara.

MALAYSIA

SEJARAH

Berawal dari sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, kemudian disusun kembali sebagai Uni Malaya dan kemudian dirubah menjadi Federasi Malaya pada tahun 1948 dan meraih kemerdekaan pada 31 Agustus1957. Pada 16 September 1963 sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514, daerah Sarawak, Borneo Utara (sekarang dikenal sebagai Sabah) berubah menjadi negara bagian dari federasi. Pada 9 Agustus 1965 Singapura kemudian dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura.

MODEL PEMERINTAHAN

• Bentuk Pemerintahan : Monarki Konstitusional
• Bentuk Negara : Federasi

Malaysia adalah federasi 13 negara bagian.Dalam konstitusi, setiap negara bagian harus mengadopsi konstitusi federal. Ke-13 negara bagian Malaysia adalah: (1) Johor, (2) Kedah, (3) Kelantan, (4) Melaka, (5) Negeri Sembilan, (6) Pahang, (7) Perak, (8) Perlis, (9) Pulau Pinang, (10) Sabah, (11) Sarawak, (12) Selangor, dan (13) Terengganu. Selain itu terdapat 1 wilayah yang merupakan teritori federal yaitu (Wilayah Persekutuan) yang terdiri atas 3 wilayah pembentuk yaitu (1) Ibukota Kuala Lumpur, (2) Labuan, dan (3) Putrajaya.

• Sistem Pemerintahan : Parlementer

Malaysia menganut sistem parlementer model Westminster. Kepala negara dipegang oleh Yang Dipertuan Agong. Sedangkan, Perdana Menteri merupakan Kepala Pemerintahan dan figur dominan dalam pemerintahan Malaysia.

NAMA-NAMA PEMIMPIN

• Perdana Menteri : Tuanku Abdul Rahman (31 Agustus 1957 – 22 September 1970), Tun Abdul Razak (22 September 1970 – 14 Januari 1976), Tun Hussein Onn (14 Januari 1976 – 16 Juli 1981), Tun Dr Mahathir Mohammad (16 Juli 1981 – 31 Oktober 2003), Tun Abdullah Ahmad Badawi (31 Oktober 2003 – 3 April 2009), Dato’ sri Mohd Najib Tun Abdul Razak (3 April 2009 – 3 April 2013)
• Sultan (Yang di-Pertuan Agong) : Tuanku Abdul Rahman bin Tuanku Muhammad (31 Agustus – 1 April 1960), Sultan Hisamuddin Alam Shah bin Sultan Alaidin Sulaiman Shah (14 April 1960 – 1 September 1960), Tuanku Syed Putra Al-Haj bin Syed Hassan Jamalullail (21 September 1960 – 20 September 1965), Tuanku Ismail Nasiruddin Shah bin Sultan Zainal Abidin (21 September 1965 – 20 September 1970), Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu’adzam Shah bin Sultan Badlishah (21 September 1970 – 20 September 1975), Tengku Yahya Petra bin Sultan Ibrahim (21 September 1975 – 30 Maret 1979), Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah bin Sultan Abu Bakar Ri’ayatuddin Al-Mu’adzam Shah (26 April 1979 – 25 April 1984), Sultan Iskandar bin Sultan Ismail (26 April 1984 – 25 April 1989), Sultan Azlan Muhibbuddin Shahbin Sultan Yussuf Izzudin Shah Ghafarullahu-lah (26 April 1989 – 25 April 1994), Tuanku Ja’afar bin Tuanku Abdul Rahman (26 April 1994 – 25 April 1999), Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj bin Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj (26 April 1999 – 21 November 2001), Tuanku Syed Sirajuddin bin Tuanku Syed Putra Jamalullail (13 Desember 2001 – 12 Desember 2006), Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al- Mukhafi Billah Shah (13 Desember 2006 – 12 Desember 2011), Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu’adzam Shah bin Sultan Badlishah (13 Desember 2011 – 12 Desember 2016).

KONDISI SOSIAL

Malaysia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki tingkat keberagaman etnis dan kebudayaan yang cukup tinggi. Etnis Melayu yang menduduki prosentasi penduduk yang paling banyak di Malaysia yaitu sebanyak 48,5%. Setelah melayu masih ada beberapa etnis pribumi yang mempunyai prosentase sebanyak 10,5%. Sebanyak 14,7% sisanya adalah penduduk bukan pribumi yaitu etnis Tionghoa dan India . Sementara agama, Islam adalah agama mayoritas etnis melayu yang juga mayoritas agama di Malaysia mempunyai prosentase 53%. Sisanya adalah Budha 29%, Hindu 9%, dan agama lain seperti Kristen, tao, konfusius sebanyak 9%. Pemerintah Malaysia membagi etnis tersebut berdasarkan etnis bumi putra atau pribumi dan etnis non-pribumi. Sementara itu etnis tionghoa dan india adalah etnis non-pribumi. Pembagian ini didasarkan pada alasan historis di mana etnis melayu telah tinggal di Malaysia sejak zaman pra-sejarah.Pembagian ini kemudian memicu konflik antara etnis pribumi dan non-pribumi.

KONDISI EKONOMI

Malaysia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat ketiga di Asia Tenggara. Hal itu dapat dilihat dari keberhasilan Malaysia sebagai eksportir minyak kedua terbesar di dunia. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang terjadi pada tahun 1991-1997 juga menyebabkan Malaysia menjadi negara industri karena banyaknya sumber daya manusia yang dimiliki. Posisi Malaysia yang strategis juga mendukung pertumbuhan ekonomi negara berkembang tersebut.

KONDISI POLITIK

Dalam bidang politik, terjadi masalah kerusuhan antara ras Tionghoa dan Melayu di Kuala Lumpur. Selain konflik di dalam tubuhnya sendiri, Malaysia juga mengalami konflik dengan negara lain di sekitarnya, misalnya Reklamasi Pantai oleh Singapura dan konflik dengan Indonesia.

THAILAND

SEJARAH

Kerajaan Thai secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke 14. Kebudayaan kerajaan Thai dipengaruhi oleh Tiongkok dan India, kerajaan Thai merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional, sebelum dikenal dengan nama Siam, negara ini mengganti nama internasional nya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan hingga saat ini, meskipun pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca PD II. Pada perang tersebut kerajaan Thai bersekutu dengan Jepang tetapi saat PD II berakhir, kerajaan Thai menjadi sekutu AS. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya orang, namun kerajaan Thai mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980an.

MODEL PEMERINTAHAN

Thailand menganut sistem Monarki Konstitusinal, namun menganut Trias Politika yang mana ada pembagian kewenangan yang jelas antara legisatif, eksekutif dan yudikatif. Sepanjang 1932-2006 Thailand sekurangnya punya 16 macam konstitusi dan dilanda 20 kudeta militer. Monarki Absolut Thailand dihapus sejak 10 Desember 1932, Monark Thailand menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet dan yudikatif lewat peradilan. Namun Monark ini tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintahan sehari-hari. Ada dewan Thailand, beranggotakan 18 orang yang diangkat Monark, yang fungsinya memberi nasihat berdasarkan permintaan Monark.

            Parlementer (Monark sebagai kepala Negara, Perdana Menteri sebagai Kepala Administratif Pemerintahan), dengan parlemen Bikameral (Sapha Phuthaen Ratsadon/House of Representatives+Wuthisapha/Senate). Sapha Phuthaen Ratsadon terdiri atas 500 anggota untuk masa jabatan 4 tahun.

NAMA-NAMA PEMIMPIN

1. Kerajaan Sukhothai
   Dinasti Phraruang 1238 – 1368.
2. Kerajaan Ayutthaya,
   Dinasti Uthong 1350 – 1370
   Dinasti Suphannaphum 1370 – 1388
   Dinasti Uthong (restorasi) 1388 – 1409
   Dinasti Suphannaphum (restorasi) 1409 – 1569
   Dinasti Sukhothai 1569 – 1629
   Dinasti Prasat Thong 1630 – 1688
   Dinasti Ban Phlu Luang 1688 – 1767
3. Kerajaan Thonburi
4. Kerajaan Thai Modern
   Dinasti Chakri 1782 – Sekarang

KONDISI EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK

Pada dasarnya kondisi politik internal Thailand mudah sekali terjadi pergolakan terhadap pemerintahannya, di mana porsi militer dalam pemerintahan begitu besar. Thailand juga dikenal rentan akan bentuk kudeta, sejak tahun 1932-1982 terhitung telah terjadi 15 kali kudeta oleh militer di mana sembilan diantaranya berhasil dilakukan. Sementara kondisi ekonomi Thailand pada dasarnya mengalami peningkatan sejalan dengan pembukaan diri terhadap kerjasama dengan negara lain, perekonomian Thailand mulai memuncak pada tahun 2012, tumbuh hingga 6,4%. Sementara kondisi Sosial Thailand hanya pada soal keyakinan, Thailand sempat memiliki konflik melawan masyarakat muslim Thailand yang sebagian besar berdomisili di daerah Pattani.

FILIPINA

SEJARAH

Filipina berdiri kerajaan-kerajaan kecil yang bercorak animisme yang terpengaruh sedikit kultur India, dan yang bercorak Islam di bagian selatan kepulauan. Kerajaan-kerajaan muslim ini mendapat pengaruh kuat dari Kerajaan Malaka. Sepanjang masa 265 tahun, Filipina merupakan koloni Kerajaan Spanyol (1565-1821), dan selama 77 tahun berikutnya diangkat menjadi provinsi Spanyol (1821-1898). Negara ini mendapat nama Filipina setelah diperintah oleh penguasa Spanyol, Raja Felipe II. Setelah Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898, Filipina diperintah Amerika Serikat. Ia kemudian menjadi sebuah persemakmuran di bawah Amerika Serikat sejak tahun 1935. Periode Persemakmuran dipotong Perang Dunia II saat Filipina berada di bawah pendudukan Jepang. Filipina akhirnya memperoleh kemerdekaannya (secara de facto) pada 4 Juli 1946.Masa-masa penjajahan asing ini sangat memengaruhi kebudayaan, dan masyarakat Filipina.Negara ini dikenal mempunyai Gereja Katolik Roma yang kuat, dan merupakan salah satu dari dua negara yang didominasi umat Katolik di Asia.

MODEL PEMERINTAHAN

Filipina menganut sistem pemerintah Parlementer, di mana Negara ditata sebagai sebuah Republik.Presiden berfungsi sebagai Kepala Negara, Kepala pemerintahan dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Kabinet/Dewan Menteri sebagai Kekuasaan Eksekutif dengan dikepalai seorang Perdana Menteri. Majelis Nasional sebagai pemegang kekuasan Legislatif. Sedangkan kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung yang memiliki seorang Ketua Mahkamah Agung sebagai kepalanya dan 14 Hakim Agung, semuanya ditunjuk oleh Presiden. Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun, dan memilih serta mengepalai kabinet. Dewan Legislatif Filipina mempunyai dua kamar kongres yang terdiri dari: Senat (ada 24 senator) yang menjabat selama 6 tahun; dan Dewan Perwakilan (terdiri dari tidak lebih dari 250 anggota kongres) yang menjabat selama 3 tahun. Filipina dibagi menjadi sebuah hirarki Satuan Pemerintah Lokal (SPL) dengan Propinsi sebagai satuan utama. Seluruh provinsi dikelompokkan menjadi 17 Wilayah (Region) untuk kemudahan administratif. Kebanyakan kantor pemerintah memiliki kantor Regional untuk melayani provinsi-provinsi di dalamnya. Wilayah ini tidak memiliki pemerintahan lokal yang terpisah, kecuali Mindanao Muslim dan Wilayah Administratif Cordillera, yang memiliki otonomi sendiri.

NAMA-NAMA PRESIDEN

1.Emilio Aguinaldo
2.Manuel L. Quezon
3.José P. Laurel
4.Sergio Osmeña
5.Manuel Roxas
6.Elpidio Quirino
7.Ramon Magsaysay
8.Carlos P. Garcia
9.Diosdado Macapagal
10.Ferdinand Marcos
11.Corazon Aquino
12.Fidel V. Ramos
13.Joseph Estrada
14.Gloroa Mancapagal-Arroyo
15.Benigno Aquino III

KONDISI EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK

Filipina sebagai suatu entitas negara masih belum dapat mandiri secara independen. Secara ekonomi dan militer masih sangat bergantung pada Amerika Serikat, secara identitas kebudayaan sosial memiliki perbedaan diantara negara-negara tetangganya, secara politik masih menghadapi korupsi serta nepotisme dan fenomena dinasti keluarga pemilik modal yang merupakan oligarki perekonomian dan politik domestik negara tersebut.

 

INDONESIA

SEJARAH

Bermula dari pendudukan Malaka pada tahun 1512, Portugal akhirnya tiba di Indonesia dan menjadi bangsa Eropa pertama yang menduduki tanah nusantara. Tujuan mereka adalah untuk mendominasi rempah-rempah dan menyebarkan ajaran Katolik. Mereka mulai mendirikan pos jual-beli dan benteng di kepulauan Ternate, Ambon, Solor, dan pulau-pulau lainnya. Puncak kejayaan aktifitas misionaris Portugal adalah pada abad ke-16 akhir, di mana pada saat itu kejayaan Portugal tinggal Solor, Flores, dan Nusa Tenggara menyusul kekalahan mereka di Ternate dan Maluku. Pada tahun 1619, pendudukan Jawa oleh VOC menjadi bagian terkelam dari sejarah berdirinya negara Indonesia. Pendudukan itu bermula dengan pendirian kota Batavia, dimana setelahnya VOC menjadi sangat berperan dalam politik di pulau Jawa dan beberapa kali melakukan perang dengan Kerajaan Mataram dan Banten. VOC mengalami kebangkrutan pada tahun 1800 dan dibubarkan, sehingga Thomas Stamford Raffles ditunjuk untuk mengambil alih pada tahun 1816 setelah sebelumnya nusantara sempat diduduki oleh Inggris. Cultuurstelsel diterapkan pada tahun 1830, membawa Belanda dan Indonesia menuju kemakmuran dan sistem ini dihapuskan pada tahun 1870. Pada tahun 1901, Belanda mulai menerapkan Politik Etis yang mulai sedikit lebih manusiawi. Pendudukan dan penjajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1940 menjadi bagian akhir sejarah berdirinya Indonesia terlebih dengan telah berdirinya beberapa gerakan nasionalis sejak 1908 seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Pendudukan Jepang dilatarbelakangi embargo besar-besaran Amerika terhadap pasokan minyak bumi Jepang. Pada tahun 1942, seluruh pasukan Belanda di Indonesia berhasil dikalahkan, dan pada tahun 1943 Soekarno dan Muhammad Hatta diberi penghargaan oleh Kaisar Jepang. Kekalahan Jepang pada Sekutu mendorong barisan pemuda Indonesia untuk menculik Soekarno dan Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus, dan akhirnya menjadi awal berdirinya negara Indonesia ini.

MODEL PEMERINTAHAN

Sistem pemerintahan presidensil

NAMA-NAMA PRESIDEN

1. Presiden Pertama, Ir. Soekarno (1945-1966)
2. Presiden Kedua, Soeharto (1966-19980)
3. Presiden Indonesia Ketiga, Habibie (1998-1999)
4. Presiden Indonesia Keempat, Abdurrahman Wahid (1999-2001)
5. Presiden Indonesia Kelima, Megawati (2001-2004)
6. Presiden Keenam, Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)
7. Presiden Ketujuh, JOKOWI ( Sekarang)

KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

1. Bidang Ekonomi

Pada masa pasca proklamasi kemerdekaan, keadaan perekonomian Indonesia mengalami kondisi yang cukup terpuruk dengan terjadinya inflasi dan pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda, keadaan kas Negara dan bea cukai dalam keadaan nihil, begitu juga dengan pajak. Oleh karena itu dengan sangat terpaksa pemerintah Indonesia menetapkan tiga mata uang sekaligus yaitu mata uang de javasche Bank , mata uang Hindia Belanda dan mata uang pemerintahan Jepang. Pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan lain yaitu menasionalisasikan de javasche bank dan perkebunan – perkebunan asing milik swasta asing, serta mencari pinjaman dana dari luar negeri seperti Amerika, tetapi semua itu tidak memberikan hasil yang berarti dikarenakan adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup akses ekspor impor yang mengakibatkan negara merugi sebesar 200.000.000,00. Banyak peristiwa yang mengakibatkan defisitnya keuangan negara salah satunya adalah perang yang dilancarkan sekutu dan NICA. Usaha- usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk mengatasi masalah ekonomi adalah menyelenggarakan konferensi ekonomi pada bulan februari tahun 1946. Agenda utamanya adalah usaha peningkatan produksi pangan dan cara pendistribusiannya, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan milik swasta asing.

2. Bidang Politik

Kondisi dunia politik bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, banyak sekali mengalami perubahan dan pembaharuan di segala aspek. Sebagian besar melakukan pembenahan di dalam tubuh pemerintahan yang mana sebelumnya dipimpin oleh bangsa jepang yang menduduki bangsa Indonesia setelah Belanda. Pertama-tama melakukan rapat PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 agustus 1945. Agenda pertama adalah menunjuk presiden dan wakil presiden serta mengesahkan dasar negara yaitu UUD Negara. Kemudian rapat terus berlanjut dengan agenda –agenda yang lebih luas yaitu pembentukan alat-alat perlengkapan negara seperti Komite Nasional, Kabinet Pertama RI, pembagian wilayah RI atas 8 Propinsi beserta pada gubernurnya, penetapan PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia, pembentukan BKR/TKR, dan lain-lain. Tetapi banyaknya hambatan dan kurangnya pengalaman dalam perjalanan pembangunan yang akan dihadapi, maka jalannya pemerintahan menjadi tersendat dan tidak seluruhnya sesuai rencana dan cita-cita yang telah di rencanangkan.

 

BRUNEI DARUSSALAM

SEJARAH

Catatan-catatan dari Tiongkok dan Arab menunjukkan bahwa kesultanan Brunei telah ada sejak setidaknya abad VII atau VIII Masehi. Pada 1959, sebuah undang-undang dasar baru ditulis dan mencanangkan Brunei sebagai negara yang memerintah diri sendiri, walaupun hubungan luar negeri, keamanan dan pertahanan tetap dipegang oleh Britania Raya, sekarang diwakili oleh seorang Komisioner Tinggi. Pada 1967, Omar Ali Saifuddin turun tahta untuk anak laki-lakinya yang kedua, Hassanal Bolkiah, yang menjadi penguasa ke-29. Sang mantan sultan tetap menjadi menteri pertahanan dan mengambil gelar Seri Begawan. Pada 1970, ibu kota Brunei Town diganti namanya menjadi Bandar Seri Begawan untuk menghormatinya. Seri Begawan wafat pada 1986. Pada 4 Januari1979, Brunei dan Britania Raya menandatangani sebuah perjanjian persahabatan dan kerjasama baru.Pada 1 Januari1984, Brunei Darussalam menjadi negara merdeka.

MODEL PEMERINTAHAN

Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut dengan Sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, merangkap seagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000, Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984.Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan.Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan, Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia.

NAMA-NAMA PEMIMPIN

• Raja-raja Brunei Darussalam yang memerintah sejak didirikannya kerajaan pada tahun 1363 M yakni:
• Sultan Muhammad Shah (1383 – 1402)
• Sultan Ahmad (1408 – 1425)
• Sultan Syarif Ali (1425 – 1432)
• Sultan Sulaiman (1432 – 1485)
• Sultan Bolkiah (1485 – 1524)
• Sultan Abdul Kahar (1524 – 1530)
• Sultan Saiful Rizal (1533 – 1581)
• Sultan Shah Brunei (1581 – 1582)
• Sultan Muhammad Hasan (1582 – 1598)
• Sultan Abdul Jalilul Akbar (1598 – 1659)
• Sultan Abdul Jalilul Jabbar (1659 – 1660)
• Sultan Haji Muhammad Ali (1660 – 1661)
• Sultan Abdul Hakkul Mubin (1661 – 1673)
• Sultan Muhyiddin (1673 – 1690)
• Sultan Nasruddin (1690 – 1710)
• Sultan Husin Kamaluddin (1710 – 1730) (1737 – 1740)
• Sultan Muhammad Alauddin (1730 – 1737)
• Sultan Omar Ali Saifuddien I (1740-1795)
• Sultan Muhammad Tajuddin (1795-1804) (1804-1807)
• Sultan Muhammad Jamalul Alam I (1804)
• Sultan Muhammad Kanzul Alam (1807-1826)
• Sultan Muhammad Alam (1826-1828)
• Sultan Omar Ali Saifuddin II (1828-1852)
• Sultan Abdul Momin (1852-1885)
• Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin (1885-1906)
• Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1906-1924)
• Sultan Ahmad Tajuddin (1924-1950)
• Sultan Omar ‘Ali Saifuddien III (1950-1967)
• Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah (1967 – sekarang)

KONDISI SOSIAL

Budaya Brunei seakan sama dengan budaya Melayu, dengan pengaruh kuat dari Islam, tetapi kelihatan lebih konservatif dibandingkan Malaysia dan Indonesia.

KONDISI EKONOMI

Ekonominya hampir bergantung kepada ekspor minyak mentah dan gas asli pada keseluruhannya, dengan hasil daripada sektor petroleum merupakan lebih daripada separuh Keluaran Dalam Negara Kasarnya (KDNK). Brunei ialah pengeluar minyak yang ketiga terbesar di Asia Tenggara, dengan pengeluaran sebanyak 180,000 tong (29,000 m³) sehari, serta juga pengeluar gas asli cecairyang keempat terbesar di dunia.

KONDISI POLITIK

Brunei Darussalam menjadi salah 1 negara yang paling stabil dari segi politik di Asia.Pada tahun 1981, Brunei memegang kekuasaan politik internal dalam negeri secara penuh.Namun, tetap dalam pengawasan Inggris terutama masalah pertahanan dan keamanan luar negeri.

Pertahanan dan keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris dimana terdapat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Seria.Jumlah pertahanan keamanannya lebih kecil bila dibandingkan dengan kekayaannya dan negara-negara tetangga.Secara teori, Brunei berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakan yang terjadi pada awal dekade 1960-an, yakni partai oposisi Partai Rakyat Brunei yang ingin menyatukan negara Brunei yang ingin menyatukan North Borneo dan Sarawak (Malaysia) menjadi Negara Kesatuan.Pemberontakan itu dihancurkan oleh Inggris / Britania Raya dari Singapura.

 

VIETNAM

SEJARAH

Vietnam (Bahasa Vietnam: Việt Nam) bernama resmi Republik Sosialis Vietnam (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) adalah negara paling timur di Semenanjung Indochina di Asia Tenggara, dengan Ibu Kota yaitu Hanoi. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya dan di sebelah timur terbentang Laut China Selatan.Luas wilayah Vietnam 329.600 km2 dengan populasinya 81.620.000 orang. Secara Mayoritas agama penduduk Vietnam adalah Buddha yaitu sebesar 50%, 7 agama yang diakui oleh pemerintah Vietnam yaitu agama Buddha, agama Katolik, agama Buddha mazhab  Hoa Hao, agama Cao Dai, agama Protestan, Agama Islam dan Berahma. DanEtnisnya yaitu Viet (85,7%); Tay 1,9%; Thai 1,8%; Muong 1,5%; Khmer 1,5%; Mong 1,2%; Nung   1,1%; dan etnis lainnya 5,3%.

Pada tanggal 3 Februari 1930 berdiri Partai Komunis Indochina (Communist Party of Indochina) dibawah pimpinan Nguyen Ai Quoc (Ho Chi Minh), yang melakukan perjuangan pembebasan dengan tujuan untuk mencapai : Kemerdekaan Nasional, Demokrasi dan Sosialisme. Melalui pergerakan-pergerakan seperti Pergerakan Nge Tinh Soviet (1930-1931), Pergerakan Demokratik (1936-1939), dan Pergerakan bagi Penyelamatan Nasional selama Perang Dunia Kedua (1939-1945), Rakyat Vietnam menggapai kemenangan dalam Revolusi Agustus 1945. Setelah itu, Pada tanggal 2 September 1945, bertempat di Lapangan Ba Dinh, Hanoi, Presiden Ho Chi Minh, membacakan Deklarasi Kemerdekaan yang melahirkan  Republik Demokratik Vietnam. Vietnam masih menjalani perang pasca kemerdekaan, dimana dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada perang pertama, Vietnam melawan Perancis di Medan Pertempuran Dien Bien Phu di tahun 1954 dimana Vietnam berhasil memenangkan perang tersebut. Perang kedua mempertahankan kemerdekaan melawan Amerika Serikat yang berakhir melalui kampanye bersejarah Ho Chi Minh dengan kemenangan besar tentara Vietnam Utara pada musim gugur tahun 1975, dengan jatuhnya ibukota Vietnam Selatan, Saigon (sekarang bernama Ho Chi Minh City), tanggal 30 April 1975. Tanggal tersebut yang kemudian setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pembebasan (Liberation Day).Hal ini menandakan bersatunya kembali antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan.

MODEL PEMERINTAHAN

Jenis kekuasaan: Republik Sosialis

Bentuk negara: Kesatuan

Administrasi pemerintahan dibagi ke dalam 58 propinsi dan 5 munisipal. Ke-58 propinsi Vietnam diantaranya adalah: An Giang, Bac Giang, Bac Kan, Bac Lieu, Bac Ninh, Ba Ria-Vung Tau, Ben Tre, Binh Dinh, Binh Duong, Binh Phuoc, Binh Thuan, Ca Mau, Cao Bang, Dak Lak, Dak Nong, Dien Bien, Dong Nai, Dong Thap, Gia Lai, Ha Giang, dan lain-lain Sementara itu, ke-5 munisipal Vietnam tersebut adalah: Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Hai Phong, dan Ho Chi Minh City.

Sistem pemerintahan: Parlementer

Dalam organ Eksekutif terdiri atas Presiden, Perdana Menteri (PM), deputi PM, para menteri, serta sejumlah anggota lainnya. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada NA atau National Assembly yaitu National Assembly adalah representasi tertinggi rakyat Vietnam, yang dijalankan oleh Standing Committee (SC). Presiden Vietnam adalah kepala negara serta mewakili rakyat Vietnam baik secara internal maupun eksternal.Presiden bertugas menjaga konstitusi, panglima tertinggi angkatan perang, dan ketua dewan pertahanan dan keamanan negara.

Parlemen: Unikameral

Fungsi utama dibentuknya National Assembly ada 3 yaitu: Memproduksi legislasi, memformulasikan kebijakan luar negeri dan domesti yang vital, serta melaksanakan pengawasan tertinggi atas seluruh kegiatan negara. NA adalah joint-session.Sehari-hari, NA dijalankan oleh Standing Committee (SC). Akibatnya, kinerja NA hampir identik dengan apa yang dilakukan oleh SC ini.

NAMA-NAMA PEMIMPIN

Pemimpin Vietnam di bagi beberapa Periode yaitu:

1.Ton Duc Thang(1976-1980)
2.Nguyen Huu Tho (1980-1981)
3Truong Chinh(1981-1987)
4. Vo Chi Cong(1987-1922)
5.Le Duc Anh(1992-1997)
6. Tran Duc Luong(1997-2006)
7.Nguyen Minh Triet(2006-2011)
8.Truong Tan Sang(2006-sekarang)

KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Negara yang berpopulasi sekitar 84 juta jiwa ini sedang giat membangun ekonominya.Walaupun Vietnam baru bisa lepas dari penjajahan di tahun 1975, tetapi sekarang negara sosialis ini mampu menjadi salah satu bintang di antara negara-negara ASEAN. PDB Vietnam mencapai USD 55,42 Miliar dari tahun 1985 hingga 2014. Mencapai titik tertinggi pada tahun 2014, yakni USD 186,20 Miliar dan terendah pada 1989 dengan 6,30 USD Miliar (World Bank dari Trading economics, 2015). Menurut laman sindonews, Minggu (28/06/2015), pertumbuhan ekonomi Vietnam pada semester pertama tahun ini tumbuh 6,28 %, angka ini naik dari 5,18% pada periode yang sama tahun lalu dan 4,93% pada tahun 2013. Investasi asing (FDI) yang masuk ke Vietnam pun melonjak US$ 12,35 Milyar pada 2014, naik 7,4% dari 2013. Selain itu, produsen dunia saat ini memindahkan pabriknya dari Tiongkok ke Vietnam seperti perusahan besar elektronik asal korea Samsung Electronis.

 

LAOS

SEJARAH

Sejarah Laos diawali oleh kerajaan Nanzhao yang berdiri hingga abad ke-14. Setelah itu, kerajaan lokal Lan Xang menggantikannya hingga abad ke-18. Riwayat Lan Xang selesai ketika Thailand menguasai kerajaan tersebut. Kemudian, pada abad 19, Prancis menyerang ke sana, dan secara praktis menduduki Laos sejak 1893. Pada waktu Perang Dunia II meletus, Jepang menjajah Laos setelah mengusir Prancis dari sana. Ketika Jepang menyerah pada sekutu, Prancis kembali masuk ke Laos. Akhirnya, pada 1949, menyusul gerakan kemerdekaan yang bergolak di India dan China, Prancis terpaksa memberikan kemerdekaan kepada Laos, dan negeri itu pun berdiri dengan nama Kerajaan Laos, di bawah pemerintahan Raja Sisavang Vong. Tetapi kemerdekaan itu tidak menjadikan Laos menjadi negeri yang tenang, karena pada 1975–disebabkan ketidakstabilan politik–terjadi perang saudara dan beberapa kali upaya kudeta. Kaum komunis, di bawah pimpinan Pathet Lao, kemudian menggulingkan pemerintahan Raja Savang Vatthana. Setelah mengambil alih kekuasaan, Pathet Lao mengganti nama Kerajaan Laos menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos, yang masih berdiri hingga saat ini.

Republik Demokratik Rakyat Laos adalah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara, berbatasan dengan Myanmar dan Republik Rakyat China di sebelah barat laut, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Thailand di sebelah barat. Republik Demokratik Rakyat Laos meraih kemerdekaannya pada 19 Juli 1949.

MODEL PEMERINTAHAN

Kepala negara adalah seorang presiden yang ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen. Kebijakan pemerintahan ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang sangat berkuasa Politbiro dan 49 anggota Komite Pusat. Keputusan pemerintah yang penting ditentukan Dewan Menteri. Jenis kekuasaan Negara Laos adalah republik sosialis dan berbentuk kesatuan. Sistem pemerintahan adalah presidensial dan parlemennya merupakan unikameral.

NAMA-NAMA PEMIMPIN

• Jabatan Presiden Laos berada di bawah kekuasaan kerajaan dalam sebuah negara dan seorang anggota senior untuk presiden pertama. Inilah susunannya: Souphanouvong (3 Desember 1975-15 Agustus 1991), Kaysone Phomvihane (15 Agustus 1991-21 November 1992), Nouhak Phoumsavan (25 November 1992-24 Februari 1998), Khamtai Siphandon (24 Februari 1998-8 Juni 2006), dan Choummaly Sayasone (8 Juni 2006-sekarang).
• Daftar Perdana Menteri Laos
• Pangeran Phetsarath sebagai PM Kerajaan Luang Prabang (1941-10 Oktober 1945)

–    PM Kerajaan Laos: Pangeran Phaya Khammao (ketua Pemerintahan Provisional) (20 Oktober 1945-23 April 1946), Pangeran Kindavong (23 April 1946-15 Maret 1947), Pangeran Souvannarath (15 Maret 1947-25 Maret 1948), Pangeran Boun Oum (periode pertama) (25 Maret 1948-24 Februari 1950), Phoui Sananikone (periode pertama) (24 Februari 1950-15 Oktober 1951), Raja Savang Vatthana (15 Oktober-21 November 1951), Pangeran Souvanna Phouma (periode pertama) (21 November 1951-20 Oktober 1954), Katay Don Sasorith (25 November 1954-21 Maret 1956), Pangeran Souvanna Phouma (periode ke-2) (21 Maret 1956-17 Agustus 1958), Phoui Sananikone (periode ke-2) (17 Agustus 1958-31 Desember 1959), Sounthone Pathammavong (Kepala Staf Angkatan Bersenjata) (31 Desember 1959-7 Januari 1960), Kou Abhay (7 Januari-3 Juni 1960), Pangeran Somsanith (3 Juni-15 Agustus 1960), Pangeran Souvanna Phouma (periode ke-3) (terus menjabat dalam pengasingan di Kamboja dan di Ban Khangkhai, diakui oleh negara-negara komunis) (30 Agustus-13 Desember 1960), Pangeran Boun Oum (periode ke-2) (13 Desember 1960-23 Juni 1962) dan Pangeran Souvanna Phouma (periode ke-4) (23 Juni 1962-2 Desember 1975).

– Ketua Dewan Menteri Republik Rakyat Demokratik Laos: Kaysone Phomvihane (8 Desember 1975-15 Agustus 1991), Khamtai Siphandon (15 Agustus 1991-24 Februari 1998), Sisavath Keobounphanh (24 Februari 1998-27 Maret 2001), Bounnhang Vorachith (27 Maret 2001-8 Juni 2006), Bouasone Bouphavanh (8 Juni 2006- 23 Desember 2010), Thongsing Thammavong (23 Desember 2010-sekarang)

KONDISI SOSIAL

Nama aslinya dahulu adalah Sataranalat Pasatepatay Passon Lao.Laos termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Laos merupakan negara urutan kesepuluh dari bawah dilihat dari besarnya pendapatannya. Pendapatan per kapita Laos hanya US$ 250. Jumlah penduduknya 5.433.000 jiwa. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao. Bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Inggris dan Prancis. Sebagian besar penduduk Laos beragama Buddha.

KONDISI EKONOMI

Rakyatnya hidup di sektor pertanian yang menghasilkan besar, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Sebagian penduduk hidup dengan cara illegal dengan menanam ganja. Hasil alam lainnya timah dan kayu. Industri di Laos masih terbatas pada pengolahan kayu.

KONDISI POLITIK

Setelah Perang Vietnam, pecah keadaan Laos menjadi tidak damai. Sejak tahun 1959, pasukan komunis banyak beroperasi di daerah provinsi yang berbatasan dengan Vietnam utara. Golongan komunis yang terkenal adalah Pathet Lao yang dipimpin oleh Pangeran Sauvana Vong. Golongan komunis bermusuhan dengan golongan-golongan lainnya yang dipimpin oleh Pangeran Boum Oum dan Jendral Pahouni Nousavan yang condong kepada Amerika Serikat. Golongan netral dipimpin oleh Pangeran Sauvana Phouma dan Kapten Kong Lee yang memegang pemerintahan saat itu. Pada tahun 1975 di Laos berdiri pemerintahan komunis sehingga hubungan dengan Vietnam dan pemerintahan Heng Samarin di Kamboja bertambah erat. Bahkan pemerintahan Laos lebih condong pada Uni Soviet.

MYANMAR

SEJARAH

Awal mula berdirinya negara Burma, diawali oleh kekuasaan Kerajaan Pagan yang dipmpin oleh Raja Anawratha pada Tahun 1044 yang hanya dapat bertahan hingga Tahun 1287 karena diserang oleh Ku Bhilai Khan dari kerajaan Tiongkok. Kerajaan Burma yangmerupakan cikal bakal dari negara Burma modern seperti yang kita kenal sekarang. Kerajaan ini berkuasa semenjak Tahun 1753-1886..

Sejarah Myanmar memang penuh dengan perang yang nyaris tanpa henti. Proses pembentukan Myanmar secara tradisional berlangsung tengah peperangan antar kelompok. Di samping itu, Myanmar masa lalu juga berhadapan dengan invasi dari luar yang dilakukan oleh pasukan Mongol, Cina, dan juga Inggris.

Kemerdekaan myanmar sejak 4 Januari 1948 (dari kekuasaan Inggris).

MODEL PEMERINTAHAN

Bentuk pemerintahan Myanmar sejak Tahun 1962 hingga sekarang adalah junta militer. Adapun konstitusi di negara itu telah beberapa kali mengalami amandemen, anatara lain pada 3 Januari 1974 namun ditahan sejak 18 September 1988; konvensi nasional diadakan tahun 1993 untuk membuat undang-undangbaru tapi gagal tahun 1996; hingga akhirnya diadakan kembali tahun 2004 tapi tidak mengikutsertakan oposisi demokratik.

DAFTAR KEPALA NEGARA

Persatuan Burma

1. Sao Shwe Thaik (4 Januari 1948 – 16 Maret 1952)
2. Ba U (16 Maret 1952 – 13 Maret 1957)
3. Win Maung (13 March 1957 – 13 March 1957 )
4. Ne Win (2 Maret 1962 – 2 Maret 1974)

Republik Persatuan Sosialis Burma

1. San Yu (9 November 1981 – 9 November 1981 )
2. Sein Lwin (25 Juli 1988 – 12 August 1988)
3. Aye Ko (12 Agustus 1988 – 12 Agustus 1988)
4. Maung Maung (19 Agustus 1988 – 18 September 1988 )

Persatuan Burma

1. Saw Maung (23 September 1988 – 18 Juni 1989)

Persatuan Myanmar

1. Saw Maung (18 Juni 1989 – 23 April 1992)
2. Than Shwe (23 April 1992 – 21 Oktober 2010)

Republik Persatuan Myanmar

1. Than Shwe (21 Oktober 2010 – 4 Februari 2011)
2. Thein Sein (4 Februari 2011 – sekarang )

KONDISI SOSIAL

Myanmar merupakan negara republik dengan kepala Negara seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Myanmar merdeka pada 4 Januari 1948. Myanmar memiliki tujuh negara bagian dan tujuh divisi. Ibu kota negara Myanmar adalah Yangoon. Penduduk di negara Myanmar berjumlah 45.611.000 jiwa. Bahasa resmi penduduk Myanmar adalah bahasa Myanmar. Bahasa lain adalah bahasa Inggris. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Myanmar merupakan negara yang cukup tinggi tingkat penghasilannya. Pendapatan per kapita nasionalnya mencapai sekitar US $ 750.Hasil pertanian di Myanmar adalah beras, gula pasir, jagung, dan kacang-kacangan. Sumber penghasilan lain dari sumber daya alam adalah minyak bumi, tembaga, perak, kaleng, dan batu-batuan.

KONDISI EKONOMI

Myanmar adalah salah satu negara termiskin di Asia Tenggara dengan GDP yang hanya mencapai $ 80,11 Miliar dengan GDP $ 1.700. Ini dihasilkan dari pertanian: 56.4%, industri: 8.2% dan layanan jasa : 35.3%. sekitar 25% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan dengan tingkat pengngguran sebesar 5%. Myanmar, negara bersumber haria tinggi, menderita kontrol ketat dari pemerintah, dengan kebijakan ekomoni yang tidak efisien, dan kemiskinan rural, serta kasus kelaparan yang semakin meluas. Myanmar pernah menjadi pengekspor beras terbesar dengan volume 4 juta ton setahun, tetapi dalam empat dekade terakhir volume itu terus merosot hingga menjadi 40.000 ton pada tahun lalu.

KONDISI POLITIK

Bentuk pemerintahan Myanmar sejak Tahun 1962 hingga sekarang adalah junta militer. Adapun konstitusi di negara itu telah beberapa kali mengalami amandemen, anatara lain pada 3 Januari 1974 namun ditahan sejak 18 September 1988; konvensi nasional diadakan tahun 1993 untuk membuat undang-undangbaru tapi gagal tahun 1996; hingga akhirnya diadakan kembali tahun 2004 tapi tidak mengikutsertakan oposisi demokratik.

Sebagai negara federasi yang merupakan warisan dari kolonialisme Inggris, negara ini memiliki pembagian wilayah administrative, yakni dibagi ke dalam 7 divisi.

KAMBOJA

SEJARAH

Kamboja atau Kampuchea merupakan negara di Asia Tenggara yang semula berbentuk Kerajaan di bawah kekuasaan Dinasti Khmer di Semenanjung Indo-China antara Abad Ke-11 dan Abad Ke-14. Rakyat Kamboja biasanya dikenal dengan sebutan Cambodian atau Khmer, yang mengacu pada etnis Khmer di negara tersebut. Negara anggota ASEAN yang terkenal dengan pagoda Angkor Wat ini berbatasan langsung dengan Thailand, Laos dan Vietnam. Sebagian besar rakyat Kamboja beragama Buddha Theravada, yang turun-temurun dianut oleh etnis Khmer. Namun, sebagian warganya juga ada yang beragama Islam dari keturunan muslim Cham. Kamboja menghebohkan dunia ketika komunis radikal Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot berkuasa pada tahun 1975. Saat itu, Pol Pot memproklamirkan Kamboja sebagai sebuah negara baru. Ia menyebut tahun 1975 sebagai “Year Zero”. Segala sesuatunya ingin dibangun dari titik nol. Tanggal 17 April 1975 dinyatakan sebagai Hari Pembebasan (Liberation Day) dari rezim Lon Nol yang buruk dan korup. Pada tanggal 9 November 1953, Perancis mengakhiri penjajahannya di Kamboja yang telah berlangsung sejak tahun 1863 dan Kamboja pun menjadi sebuah negara berdaulat dan merdeka.

MODEL PEMERINTAHAN

Ibukota dan kota terbesar Kamboja adalah Phnom Penh. Bentuk negara Kamboja adalah monarki konstitusional demokratik. Berdasarkan konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar. Raja Kamboja menjabat Kepala Negara, tetapi tidak memberikan perintah.Pemerintahan yang menguasai dan yang memberi perintah dipimpin oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri. Jika dilihat dari sistem pemerintahan yang ada di Kamboja, sistem pers yang digunakan adalah sistem pers Otoriter, karena yang menjadi Kepala Negaranya adalah seorang Raja meskipun pemerintahan Kamboja dipimpin oleh Perdana Menteri. Dalam sistem pemerintahan Kamboja Sistem Demokrasi Liberal, semua kekuasaan berada ditangan Perdana Menteri. Maka sudah pasti media dikuasai dan juga mendapatkan pengawasan dari parlemen tertinggi tersebut.

DAFTAR PEMIMPIN

Protektorat Kamboja (1945-1949)

1.RajaNorodom Sihanouk
2.Pangeran Sisowath Monireth
3.Son Ngoc Thanh
4. Pangeran Sisowath Youtevong
5. Sisowath Watchayavong
6. Chhean Vam
7.Samdech Penn Nouth
8.Yem Sambaur
9.Ieu Koeus
10.Yem Sambaur

Assoiasi Bagian Kamboja (1949–1953)

1. Yem Sambaur 15.Huy Kanthou
2. RajaNorodom Sihanouk 16.RajaNorodom Sihanou
3. Pangeran Samdech Krom Luong Sisowath Monipong
4. Samdech Penn Nouth
5. Oum Chheang Sun

Kerajaan Merdeka Kamboja (1953–1960)

1. Samdech Penn Nouth
2. Chan Nak
3. RajaNorodom Sihanouk
4. Samdech Penn Nouth
5. Leng Ngeth
6. Pangeran Norodom Sihanouk
7. Oum Chheang Sun
8. Pangeran Norodom Sihanouk
9. Pangeran Norodom Sihanouk
10. Sam Yun
11. Pangeran Norodom Sihanouk
12. Sim Var
13. Sim VarSamdech Penn Nouth
14. 30. Ek Yi Oun
15. Pangeran Norodom Sihanou

Kerajaan Kamboja (1993–Kini)

1. Pangeran Norodom Ranariddh (perdana menteri pertama
2. Samdech Hun Sen (perdana menteri kedua)
3. Ung Huot (perdana menteri pertam
4. Samdech Hun Sen (perdana menteri kedua)- sekarang

KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Pada tahun 2011 pendapatan per kapita di Kamboja adalah sekitar $2.470 sampai $1.040. Pendapatan per kapita di Kamboja terus meningkat tetapi termasuk rendah dibandingkan negara lain di sekitarnya. Masyarakat kebanyakan bergantung kepada pertanian dan beberapa sektor lainnya. Nasi, ikan, kayu, tekstil, dan karet adalah ekspor utama Kamboja. Perekonomian Kamboja sempat turun pada masa Republik Demokratik berkuasa. Tapi, pada tahun 1990-an, Kamboja menunjukkan kemajuan ekonomi yang membanggakan. Pendapatan per kapita Kamboja meningkat drastis, namun peningkatan ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara – negara lain di kawasan ASEAN. PDB bertumbuh 5.0% pada tahun 2000 dan 6.3 % pada tahun 2001.Perlambatan ekonomi pernah terjadi pada masa Krisis Finansial Asia 1997. Investasi asing dan turisme turun dengan sangat drastis, kekacauan ekonomi mendorong terjadinya kekerasan dan kerusuhan di Kamboja.Budaya di Kamboja sangatlah dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada.Diantaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Kamboja juga memiliki atraksi budaya yang lain, seperti, Festival Bonn OmTeuk, yaitu festival balap perahu nasional yang diadakan setiap November. Rakyat Kamboja juga menyukai sepak bola. Tarian Kamboja dibagi menjadi tiga kategori: tarian klasik Khmer, tarian rakyat, dan tarian sosial. Partai Rakyat Kamboja adalah partai utama di Kamboja.Partai ini menempati 73 kursi di majelis nasional dan 43 kursi di senat. Oposisi Partai Sam Rainsy adalah partai terbesar kedua di Kamboja dengan 26 kursi di majelis nasional dan 2 kursi di senat. Kamboja merupakan salah satu negara dengan pemerintahan terkorup di dunia.

 

DOKUMENTASI:

 

[TUGAS] PROFIL 10 NEGARA ANGGOTA ASIA TENGGARA (KELOMPOK 1)

Nama Anggota Kelompok 1:

• Banu Purnadinata (1302045002)
• M. Halim (1302045005)
• Amalia Setiawaty (1302045007)
• M. Rizal Armada S. (1302045008)
• Selvy Ramadani P. (1302045004)
• Azhar Taufiq H. (1302045011)
• Rizki Rahmadani (1302045025)
• Tiara Tiffany (1302045024)
• Paskalia Kavung K. (1302045030)
• Jesenia Pricilla K. (1302045057)
• Danra Fatimah (1302045051)
• Oniel Octavian (1302045040)
• Muhammad Rendra S. (1302045071)

 

 

 

INDONESIA

Ibukota : Jakarta
Luas Wilayah : 1.904.569 km²
Jumlah Penduduk : 253.609.643 jiwa (estimasi Juli 2014)
Bahasa : Indonesia
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Hari Kemerdekaan : 17 Agustus 1945
Lagu Nasional : Indonesia Raya

Sejarah

Berdasarkan catatan sejarah China menyebutkan bahwa perdagangan antara India dan pulau-pulau ini sudah didiami sejak abad pertama Masehi. Kerajaan maritim yang berkuasa, Sriwijaya yang berada di sekitar Pelembang di Selatan Sumatera, merupakan pusat pendidikan agama Buddha. Kerajaan ini memegang kekuasaan atas laut Sumatera dan Selat Malaka dari abad ke 7 sampai 13. Pada abad ke-8 hingga ke-9, Dinasti Syailendra dari Kerajaan Mataram di Jawa Tengah membangun Candi Borobudur yang megah bercorak Buddha, kemudian diikuti oleh pembangunan Candi Prambanan yang elegan bercorak Hindu dibangun Raja Rakai Pikatan dari keturunan Sanjaya. Sejak tahun 1294 Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa  menguasai  kepulauan Nusantara. Berikutnya Islam berkembang ke di sini melalui jalur perdagangan India dan kemudian menjadikannya hingga saat ini sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia. Agama Buddha, Hindu dan Islam berkembang di Nusantara sehingga memengaruhi budaya dan cara hidup masyarakatnya hingga saat ini. Marco Polo merupakan orang Eropa pertama yang menginjakan kaki di Sumatera. Kemudian, dalam pencarian pulau penghasil rempah-rempah. Bangsa Portugis dan Spanyol sempat menguasai kepulauan yang kaya rempah-rempah ini hingga akhirnya tahun 1596 kapal Belanda pertama berlabuh di tepi laut Jawa Barat dan perlahan tetapi pasti menancapkan hegemoninya. Lebih dari 3 abad kemudian, Belanda secara bertahap menjajah kepulauan ini hingga berdirilah Pemerintahan Hindia Belanda. Pemberontakan melawan penjajah segera terjadi di seluruh negeri. Pemuda Indonesia, dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 mengumandangakan persatuan, “Satu Negara, Satu Bangsa dan Satu Bahasa: Indonesia”.  Akhirnya, tanggal 17 Agustus 1945, setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan mereka melalui proklamasi yang diwakili Soekarno dan Hatta. Kebebasan, tidak mudah diberikan. Setelah pertempuran berdarah selama bertahun-tahun melawan tentara Belanda akhirnya secara resmi mengakui Kemerdekaan Indonesia tahun 1949.

Sistem Pemerintahan

Kesatuan (Desentralis) [Menurut konstitusinya, Indonesia adalah negara Kesatuan. Namun, terdapat pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah pusat dengan daerah yang dirinci di dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Wewenang pemerintahan pusat ada di 6 urusan wajibnya yaitu: Pertahanan, Keamanan, Politik Luar Negeri, Moneter, Agama, dan Pendidikan. Per Juni 2011, Indonesia terdiri atas 33 propinsi (daerah tingkat I), 399 kabupaten (daerah tingkat II), 98 kota (daerah tingkat II), 6747 kecamatan, dan 78.198 desa. Provinsi-provinsi di Indonesia adalah: (1) Nangroe Aceh Darussalam; (2) Sumatera Utara; (3) Sumatera Barat; (4) Riau; (5) Kepulauan Riau; (6) Bangka Belitung; (7) Jambi; (8) Bengkulu; (9) Sumatera Selatan; (10) Lampung; (11) Banten; (12) Jawa Barat; (13) Jawa Tengah; (14) Daerah Istimewa Yogyakarta; (15) Jawa Timur; (16) Kalimantan Barat; (17) Kalimantan Tengah; (18) Kalimantan Timur; (19) Kalimantan Selatan; (20) Bali; (21) Nusa Tenggara Barat; (22) Nusa Tenggara Timur; (23) Sulawesi Utara; (24) Gorontalo; (25) Sulawesi Tengah; (26) Sulawesi Selatan; (27) Sulawesi Barat; (28) Maluku Utara; (29) Maluku; (30) Papua; (31) Papua Barat; (32) Sulawesi Tenggara; (33) Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan (34) Kalimantan Utara]

Nama–Nama Presiden :

1. Soekarno
2. Soeharto
3. Bacharuddin Jusuf Habibie
4. Abdurrahman Wahid
5. Megawati Sukarnoputri
6. Susilo Bambang Yudhoyono
7. Joko Widodo

Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya

Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kondisi politik dan keamanan dalam negeri Indonesia masih rawan dan sangat labil. Pengambilan kekuasaan dari tangan tangan Jepang sering menimbulkan bentrokan bersenjata. Situasi ini bertambah parah setelah kedatangan pasukan Sekutu (AFNEI) yang diboncengi tentara NICA (Belanda). Sementara itu, dalam sistem pemerintah dalam negeri mulai berkembang ke arah penyimpangan UUD 1945. hal ini diawali dengan kemenangan kelompok sosialis yang dipimpin oleh Sutan Syahrir dan Amir Syarifudin yang berhasil membentuk “ Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP).

Kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan sangat parah, untuk mengatasi keadaan ekonomi yang tidak menentu tersebut, pemerintah mengambil kebijaksanaan salah satunya ialah dengan menyelenggarakan konferensi ekonomi dan berhasil menghapus sistem autarki lokal warisan Jepang, kemudian menggantinya dengan sistem sentralisasi. Sesudah proklamasi kemerdekaan, terjadi perubahan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Semula rakyat Indonesia adalah masyarakat kolonial dengan diskriminasi ras sebagai ciri pokoknya. Kemerdekaan telah berhasil menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah RI menghapus semua perbedaan perlakuan berdasarkan ras (warna kulit), keturuna, agama dan kepercayaan yang dianut warganya.

MALAYSIA

Ibukota : Kuala Lumpur
Luas Wilayah  : 329.847 km²
Jumlah Penduduk : 30.073.353 jiwa (estimasi Juli 2014)
Bahasa : Melayu
Mata Uang : Ringgit (MYR)
Hari Kemerdekaan : 31 Agustus 1957 (dari Inggris)
Lagu Nasional : Negaraku

Sejarah

Malaysia sebagai negara persekutuan tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus1957. Pada 16 September 1963 sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam proses dekolonialisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia termasuk dengan Federasi Malaya. Pada 9 Agustus 1965 Singapura kemudian dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura.

Sistem Pemerintahan

Parlementer [Malaysia menganut sistem parlementer model Westminster. Kepala negara dipegang oleh Yang Dipertuan Agong. Ia dipilih setiap 5 tahun oleh sebuah lembaga bernama Conference of Ruler. Kepala negara berwenang mengangkat Perdana Menteri (PM). PM ini kepala pemerintahan dan figur dominan dalam pemerintahan negara Malaysia.]

Nama-Nama Pemimpin

1. Tunku Abdul Rahman
2. Tun Abdul Razak
3. Tun Hussein Onn
4. Tun Dr. Mahathir Mohamad
5. Tun Abdullah Ahmad Badawi
6. Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak

Politik Ekonomi Dan Sosial Budaya

Etnis Melayu berjumlah 60% dari penduduk Malaysia. Etnis Cina 30 % dari penduduk Malaysia. Etnis India 6,4%. Malaysia merupakan negara agraris. Hasil pertanian pertama berupa padi. Hasil perkebunan utama ekspor Malaysia adalah karet dan kelapa sawit.Hasil tambang utama berupa timah putih, minyak bumi, bauksit, biji besi dan tembaga.Daerah industri utama Malaysia ada di Petaling Jaya dan Shah Alam.

THAILAND

Ibukota  : Bangkok
Luas Wilayah : 513.120 km²
Jumlah Penduduk  : 67.741.401 jiwa (estimasi Juli 2014)
Bahasa  : Thai
Mata Uang : Baht (THB)
Hari Kemerdekaan : – (tidak pernah dijajah oleh Negara lain)
Lagu Nasional : Phleng Chat Thai (National Anthem of Thailand)

Sejarah

Berasal dari peradaban Neolitikum terletak di Situs modern UNESCO World Heritage di Ban Chiang, sejarah Thailand sangat panjang, membanggakan, dan cukup baik untuk didokumentasikan. Selama berabad-abad awal Masehi, suku Mon, Khmer, dan masyarakat Thai menetapkan alam sebagai perbatasan Thailand modern, Mon berbicara peradaban Buddha Dvaravati di abad pertama memberikan jalan kepada kerajaan Khmer Angkor dengan pergantian abad kedua.

Namun, sejarah Thailand seperti yang kita ketahui dimulai ketika kerajaan Lan Na (Chiang Rai / Chiang Mai) dan Sukhothai, kerajaan Thailand pertama yang benar-benar independen, didirikan di daerah Utara dan Tengah dari Thailand di abad 13 dan 14. Kerajaan Ayutthaya, yang sangat dipengaruhi oleh Khmer Angkor, akhirnya menaklukkan tetangganya Sukhothai dan mendominasi wilayah tersebut selama beberapa ratus tahun. Sayangnya, Chaing Mai dan kemudian Ayutthaya yang dikuasai oleh penjajah Myanmar, yang menduduki ibukota Lan Na selama beberapa abad dan jatuhnya Ayutthaya, Thailand memaksa pusat kerajaan untuk pindah jauh ke selatan, membangun ibukota baru di Thon Buri dekat Bangkok. Dalam waktu singkat di Buri Thon (1767-1772), ibukota dipindahkan melintasi Sungai Chao Phraya, dan raja pertama saat itu, Rama I dari Dinasti Chakri, mendirikan ibukota  Bangkok modern untuk memulai Ratanakosin tersebut pada periode sejarah Thailand. Kepemimpinan diplomatis yang cekatan dari raja Mongkut (Rama IV, 1851-1868), dan Chulalongkorn (Rama V, 1868-1910) yang bertanggung jawab untuk menjaga sejarah Thailand yang luar biasa 700 tahun di mana kerajaan tidak pernah secara resmi dijajah oleh kekuatan asing, masa pergolakan abad ke 20 menyaksikan transisi ke sistem monarki konstitusional, saat ini diawasi oleh Kepala Negara, Raja Bumibol Adulyadej (1946 – sekarang), adalah Raja Rama IX dari Dinasti Chakri dengan demokrasi yang lemah tetapi fungsional.

Sistem Pemerintahan

Parlementer [Monark sebagai Kepala Negara; Perdana Menteri sebagai Kepala Administratif Pemerintahan].

Nama- Nama Pemimpin

1. Phraya Manopakorn Nititada
2. Jenderal Phot Phahonyothin
3. Jenderal Besar Plaek Phibunsongkhram (periode ke 1)
4. Mayor Khuang Abhaiwongse (periode ke 1)
5. Tawee Boonyaket
6. Seni Pramoj (periode ke 1)
7. Mayor Khuang Abhaiwongse (periode ke 2)
8. Luang Praditmanutham
9. Laksamana Muda Thawal Thamrong Navaswadhi
10. Mayor Khuang Abhaiwongse (periode ke 3)
11. Jenderal Besar Plaek Phibunsongkhram (periode ke 2)
12. Pote Sarasin
13. Jenderal Besar Thanom Kittikachorn (periode ke 1)
14. Jenderal Besar Sarit Dhanarajata
15. Jenderal Besar Thanom Kittikachorn (periode ke 2)
16. Sanya Dharmasakti
17. Seni Pramoj (periode ke 2)
18. Kukrit Pramoj
19. Seni Pramoj (periode ke 3)
20. Tanin Kraivixien
21. Jenderal Kriangsak Chomanan
22. Jenderal Prem Tinsulanonda
23. Jenderal Chatichai Choonhavan
24. Anand Panyarachun (periode ke 1)
25. Jenderal Suchinda Kraprayoon
26. Meechai Ruchuphan
27. Anand Panyarachun (periode ke 2)
28. Chuan Leekpai (periode ke 1)
29. Banharn Silpa-Archa
30. Jenderal Chavalit Yongchaiyudh
31. Chuan Leekpai (periode ke 2)
32. Thaksin Shinawatra (periode ke 1)
33. Chitchai Wannasathit (pejabat sementara)
34. Thaksin Shinawatra (periode ke 2)
35. Jenderal Surayud Chulanont
36. Samak Sundaravej
37. Somchai Wongsawat
38. Chaovarat Chanweerakul (pejabat sementara)
39. Abhisit Vejjajiva
40. Yingluck Shinawatra
41. Niwatthamrong Boonsongpaisan (Pelaksana Tugas)

Politik Ekonomi Dan Sosial Budaya

Dengan adanya arah politik luar negeri baru yang diterapkan oleh Thailand, maka membuka pintu besar bagi negara tersebut dalam memperluas hubungannya dengan negara lain. Kemitraan Thailand dengan Cina diselaraskan oleh kedua negara dengan saling meningkatkan kerjasama di segala bidang dan meningkatkan pembangunan jangka panjang, yakni peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, konektivitas, energi, pertanian, dan pertukaran orang-orang (Antara News, 2013). Negara-negara Asia Tenggara misalnya (ASEAN), Thailand turut melakukan kerjasama seperti halnya hubungan ekonomi, perdagangan, serta investasi Indonesia-Thailand di mana pada tahun 2013 silam hubungan kerjasama ekonomi diantara kedua negara mengalami peningkatan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2013). Dengan negara tetangganya Laos, Thailand pun baru-baru ini menjalin persahabatan diantara keduanya dengan membangun “Jembatan Persahabatan Thailand-Laos” yang menghubungnkan Provinsi Nakhon Phanom (Thailand) dan Khammouan (Laos). Jembatan ini sangat bermanfaat bagi kelancaran hubungan dagang Thailand dengan Laos serta sebagai sarana penunjang transportasi vital (JPNN, 2011).

Kondisi ekonomi Thailand pada dasarnya mengalami peningkatan sejalan dengan pembukaan diri terhadap kerjasama dengan negara lain. Tahun 2012 lalu, perekonomian Thailand tumbuh 6.4% karena didorong oleh permintaan domestik. Konsumsi mengalami peningkatan sejalan dengan pendapatan rata-rata yang lebih tinggi, baik dalam rumah tangga pertanian maupun non-pertanian. Hal ini disebabkan karena meningkatnya produksi tanaman khususnya beras, karet, dan singkong yang mengalami ekspansi di areal tanam dan kondisi cuaca yang menguntungkan (Kementerian Perdagangan RI 2013, 8). Tercatat pada tahun 2010 komoditas utama Thailand yang di ekspor yakni produk tekstil, beras, komputer, mesin, dan mobil.  Komoditas ekspor utama tersebut kemudian di ekspor ke berbagai negara terutama seluruh negara Asia dan AS (Economy Watch, 2010). Perekonomian Thailand yang mengalami peningkatan ini berkaca atas peristiwa krisis Asia 1997 yang diawali dari Thailand.

Budaya yang melekat pada bangsa Thailand merupakan bagian dari pengaruh ajaran Budha yang menjadi mayoritas keyakinan penduduknya. “Thai culture is closely associated with Buddhist teachings. One is expected to do tum bun ‘good deeds’ or make merit in one way or another. Thais are apt to support charities and social activities” (Nguyen t.t, 2). Agama Budha adalah agama nasional negara yang tidak pernah diinjaki oleh kaki kolonialisme ini sebesar 95% dari penduduknya dan sisanya mencakup agama Islam, Kristen, dan Hindu. Pada persoalan keyakinan tersebut, Thailand sempat memiliki konflik melawan masyarakat Muslim Thailand yang sebagian besar berdomisili di daerah Pattani. “Persoalan yang hingga saat ini masih menjadi ganjalan pemerintah Bangkok adalah etnis Muslim di Thailand selatan, tradisi dan agama yang berbeda memang membuat hubungan antara muslim Thailand dan mayoritas etnis Thai yang beragama Buddha senantiasa diliputi oleh kecurigaan” (Cipto 2007, 119).

FILIPINA

Ibukota  : Manila
Luas Wilayah  : 300.000 km²
Jumlah Penduduk : 107.668.231 jiwa (estimasi Juli  2014)
Bahasa : Filipino (Tagalog) dan Inggris
Mata Uang : Peso (PHP)
Hari Kemerdekaan : 12 Juni 1898 (dari Spanyol)
Lagu Nasional : Lupang Hinirang (Chosen Land)

Sejarah

Pada era kolonialisme sebelum Spanyol datang pada abad ke-16, di Filipina berdiri kerajaan- kerajaan kecil yang bercorak animisme yang terpengaruh sedikit kultur india dan yang bercorak islam di bagian selatan kepulauan. Kerajaan- kerajaan muslim ini mendapat pengaruh kuat dari malaka.

Sepanjang 265 tahun, Filipina merupakan koloni kerajaan Spanyol (1565-1821) dan selama 77 tahun berikutnya diangkat menjadi provinsi Spanyol (1821- 1898). Negara ini mendapat nama Filipina setelah diperintah oleh penguasa Spanyol, Raja Felipe II. Setelah perang spanyol- Amerika pada tahun 1898, Filipina diperintah Amerika Serikat. Kemudian menjadi sebuah persemakmuran di bawah amerika serikat sejak tahun 1935. Periode persemakmuran dipotong perang dunia II saat Filipina berada di bawah pendudukan jepang. Filipina akhirnya memperoleh kemerdekaanya (de Facto) pada 4 juli 1946.

Sistem Pemerintahan

Presidensil [Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih untuk jabatan 6 tahun. Presiden menominasikan para kandidat untuk mengepalai departemen dan kementerian pemerintah. Selanjutnya, sebuah komisi bernama The Commission of  Appointments, terdiri atas 24 orang memutuskan mata calon yang jadi. Selain presiden, juga ada wakil presiden yang dipilih secara langsung, terpisah dari presiden. Dimungkinkan, wakil presiden ini berasal dari parpol yang berbeda dengan presiden. ]

Nama–Nama Pemimpin

1. Emilio Aguinaldo
2. Manuel L. Quezon
3. José P. Laurel
4. Sergio Osmeña
5. Manuel Roxas
6. Elpidio Quirino
7. Ramon Magsaysay
8. Carlos P. Garcia
9. Diosdado Macapagal
10. Diosdado Macapagal
11. Corazon Aquino
12. Fidel V. Ramos
13. Joseph Estrada
14. Joseph Estrada
15. Benigno Aquino III

Politik Ekonomi Dan Sosial Budaya

Orang-orang Filipina dikenal dengan nama Filipino yang berasal dari orang aborigin Taiwan, dan bercampur dengan orang-orang Tiongkok Selatan, Polinesia, dan Spanyol/Amerika. Terdapat 12 kelompok etnolingustik, yang terbesar adalah Tagalog, Cebuano, dan Ilocano. Penduduk asli Filipina ialah suku Aeta namun populasinya hanya 30 ribu jiwa.

Filipina menganut sistem ekonomi campuran dengan industri utama bergerak dalam bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik dan otomotif. Produk utama pertanian Filipina adalah beras. Pengeluaran terbesar negara adalah untuk impor minyak bumi.

Filipina merupakan anggota aktif dari PBB juga merupakan negara pendiri ASEAN. Pemain aktif dalam APEC, Uni Latin, dan anggota dari Grup 24. Filipina merupakan sekutu Amerika Serikat, juga anggota dari Gerakan Non-Blok.

SINGAPURA

Ibukota  : Singapura
Luas Wilayah : 697 km²
Jumlah Penduduk  : 5.567.301 jiwa (estimasi Juli  2014)
Bahasa  : Inggris, Melayu, Mandarin dan Tamil
Mata Uang : Dolar Singapura (SGD)
Hari Kemerdekaan : 9 Agustus 1965 (dari Federasi Malaysia)
Lagu Nasional : Majulah Singapura

Sejarah

Singapura nama resminya Republik Singapura, adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 kilometres (85 mil) di utara khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara, dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura secara resmi memperoleh kedaulatan pada 9 Agustus 1965. Yusof bin Ishak disumpah sebagai presiden, dan Lee Kuan Yew menjadi perdana menteri pertama Republik Singapura.

Tahun 1990, Goh Chok Tong menggantikan Lee sebagai perdana menteri. Selama masa pemerintahannya, negara ini menghadapi Krisis Keuangan Asia 1997, wabah SARS, dan ancaman teroris oleh Jemaah Islamiyah. Tahun 2004, Lee Hsien Loong, putra sulung Lee Kuan Yew, menjadi perdana menteri Singapura. Di antara keputusannya yang terkenal adalah rencana membuka kasino untuk mendorong pariwisata .

Sistem Pemerintahan

Parlementer [Presiden adalah kepala negara, yang dipilih untuk masa jabatan 6 tahun. Presiden yang hendak dipilih sekurangnya pernah menjadi menteri kabinet, hakim pengadilan, ataupun pengelola perusahaan swasta dengan penghasilan per kapita minimal 100 juta dollar. Fungsinya sebagaian besar seremonial. Namun, jika terjadi kekerasan terhadap hukum negara, Presiden dapat bertindak. Misalnya, ia dapat menolak RUU dari parlemen yang dinilai mencederai cadangan finansial negara. Perdana Menteri (PM) adalah kepala administrasi negara Singapura. Dalam menjalankan tugas, ia dibantu para menteri. Semua menteri adalah anggota parlemen. PM diangkat oleh presiden melihat pada komposisi kursi di parlemen. Para menteri diangkat oleh Presiden berdasarkan saran PM.]

Nama–Nama Pemimpin

1. Yusuf bin Ishak
2. Benjamin Sheares
3. V Devan Nair
4. Wee Kim Wee
5. Ong Teng Ceong
6. Sellapan Ramanathan
7. Tony Tan Keng Yan

Politik Ekonomi Dan Sosial Budaya

Singapura adalah pusat keuangan terdepan keempat di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Penduduknya yang beragam berjumlah 5 juta jiwa, terdiri dari Cina, Melayu, India, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasoid. 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja asing membentuk 50% dari sektor jasa.

Kondisi politik dan keamanan yang stabil menyebabkan Singapura menjadi tujuan investasi bagi banyak negara. Ekonomi Singapura termasuk di antara sepuluh negara paling terbuka, kompetitif dan inovatif di dunia.

BRUNEI DARUSSALAM

Ibukota  : Bandar Seri Begawan
Luas Wilayah : 5.765 km²
Jumlah Penduduk : 422.675 jiwa (estimasi Juli  2014)
Bahasa  Resmi  : Melayu
Mata Uang : Dolar Brunei (BND)
Hari Kemerdekaan : 1 Januari 1984 (dari Inggris)
Lagu Nasional : Allah Peliharakan Sultan

Sejarah

Pada awal abad ke-15, Kerajaan Malaka di bawah pemerintahan Parameswara telah menyebarkan pengaruhnya dan kemudian mengambil alih perdagangan Brunei. Perubahan ini menyebabkan agama Islam tersebar di wilayah Brunei oleh pedagangnya pada akhir abad ke-15. Kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, telah menyebabkan Sultan Brunei mengambil alih kepemimpinan Islam dari Melaka, sehingga Kesultanan Brunei mencapai zaman kegemilangannya daria bad ke-15 hingga abad ke-17 sewaktu memperluas kekuasaannya ke seluruh pulau Borneo dan ke Filipina di sebelah utaranya. Semasa pemerintahan Sultan Bolkiah (1473-1521) yang terkenal disebabkan pengembaraan baginda di laut, malah pernah seketika menaklukkan Manila. kesultanan Brunei memperluas pengaruhnya ke utara hingga ke Luzon danSulu serta di sebelah selatan dan barat Kalimantan; dan pada zaman pemerintahan sultan yang kesembilan, Hassan  (1605-1619), yang membangun susunan aturan adat istiadat kerajaan dan istana yang masih kekal hingga hari ini. Pada tahun 1658 Sultan Brunei menghadiahkan sedikit kawasan timur laut Kalimantan kepada Sultan Sulu di Filipina Selatan sebagai penghargaan terhadap Sultan Sulu dalam menyelesaikan perang saudara di antara Sultan Abdul Mubin dengan Sultan Mohyidin. Persengketaan dalam kerajaan Brunei merupakan satu faktor yang menyebabkan kejatuhan kerajaan tersebut, yang bersumber dari pergolakan dalam disebabkan perebutan kuasa antara ahli waris kerajaan, juga disebabkan timbulnya pengaruh kuasa penjajah Eropa di rantau sebelah sini, yang menggugat corak perdagangan tradisi, serta memusnahkan asas ekonomi Brunei dan kesultanan Asia Tenggara yang lain.

Pada Tahun 1839, James Brooke dari Inggris datang ke Serawak dan menjadi raja di sana serta menyerang Brunei, sehingga Brunei kehilangan kekuasaannya atas Serawak. Sebagai balasan, ia dilantik menjadi gubernur dan kemudian “Rajah” Sarawak di Barat Laut Borneo sebelum meluaskan kawasan di bawah pemerintahannya. Pada tanggal 19 Desember 1846, pulau Labuan dan sekitarnya diserahkan kepada James Brooke. Sedikit demi sedikit wilayah Brunei jatuh ke tangan Inggris melalui perusahaan-perusahaan dagang dan pemerintahnya sampai wilayah Brunei kelak berdiri sendiri di bawah protektorat Inggris sampai berdiri sendiri tahun 1984.

Pada masa yang sama, Persekutuan Borneo Utara Britania sedang meluaskan penguasaannya di Timur Laut Borneo. Pada tahun 1888, Brunei menjadi sebuah negeri di bawah perlindungan kerajaan Britania dengan mengekalkan kedaulatan dalam negerinya, tetapi dengan urusan luar negara tetap diawasi Britania. Pada tahun 1906, Brunei menerima suatu lagi langkah perluasan kekuasaan Britania saat kekuasaan eksekutif dipindahkan kepada seorang residen Britania, yang menasihati baginda Sultan dalam semua perkara, kecuali yang bersangkut-paut dengan adat istiadat setempat dan agama.

Pada tahun 1959, Brunei mendeklarasikan kerajaan baru yang berkuasa memerintah kecuali dalam isu hubungan luar negeri, keamanan dan pertahanan di mana isu-isu ini menjadi tanggung jawab Britania. Percobaan untuk membentuk sebuah badan perundangan pada tahun 1962 terpaksa dilupakan karena terjadi pemberontakan oleh partai oposisi yaituPartai Rakyat Brunei yang ingin menyatukan negara Brunei, Sarawak dan North Borneo menjadi Negara Kesatuan Borneo Utara, tetapi dengan bantuan Britania, pemberontakan ini berhasil diberantas. Pada akhir 1950 dan awal 1960, kerajaan Brunei ketika itu menolak rencana (walaupun pada awalnya menunjukkan minat) untuk bergabung dengan Singapura, Sabah, Sarawak, dan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia dan akhirnya Sultan Brunei ketika itu berkehendak untuk membentuk sebuah negara yang merdeka.

Pada 1967, Omar Ali Saifuddin III telah turun dari takhta dan melantik putra sulungnya Hassanal Bolkiah, menjadi Sultan Brunei ke-29. Baginda juga berkenan menjadi Menteri Pertahanan setelah Brunei mencapai kemmerdekaan penuh dan disandangkan gelar Paduka Seri Begawan Sultan. Pada tahun 1970, pusat pemerintahan negeri Brunei Town, telah diubah namanya menjadi Bandar Seri Begawan untuk mengenang jasa baginda. Baginda mangkat pada tahun 1986.

Pada 4 Januari 1979, Brunei dan Britania Raya telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Persahabatan. Pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam telah berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Saat ini Brunei memiliki wilayah yang lebih kecil daripada masa lalu, dengan berbatasan dengan Serawak dari sebelah barat sampai timur wilayah itu, serta sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Sistem Pemerintahan

Parlementer (Raja menjadi perdana menteri, perannya sangat dominan) – Hakikinya, konstitusi Brunei merupakan fusi dari konsep pemerintahan Melayu Brunei dan Sistem Westminster/Inggris. Konsep pemerintahan Melayu Brunei menekankan pada kepemimpinan otokratik, ketuhanan, dan absolutisme kuasa sultan. Namun, sultan mempersilakan seluruh warganegara berkonsultasi dengan dirinya lewat aneka pertemuan di desa-desa, masjid-masjid, dan kantor-kantor, di mana mekanisme ini dikenal sebagai “Living Democracy.” Living Democracy ini berbeda dengan konsepsi Barat tentang demokrasi yang melulu menekankan “representative government.” “Representative Government” tidak berlaku di Brunei. Sultan adalah khalifah Allah di bumi, dengan demikian, negara Brunei mempromosikan nilai-nilai dan syariat Islam disegala aspek kehidupan kesultanan. Dari Barat, Brunei mengadopsi sistem kerja kabinet, independensi lembaga peradilan, dan HAM.  Singkatnya, Sultan Brunei memangku jabatan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Pemimpin Agama Islam (Brunei mayoritas bermazhab Syafi’i).

Nama–Nama Pemimpin

1. Sultan Muhammad Shah (1383 – 1402)
2. Sultan Ahmad (1408 – 1425)
3. sultan Syarif Ali (1425 – 1432)
4. Sultan Sulaiman (1432 – 1485)
5. Sultan Bolkiah (1485 – 1524)
6. Sultan Abdul Kahar (1524 – 1530)
7. Sultan Saiful Rizal (1533 – 1581)
8. Sultan Shah Brunei (1581 – 1582)
9. Sultan Muhammad Hasan (1582 – 1598)
10. Sultan Abdul Jalilul Akbar (1598 – 1659)
11. Sultan Abdul Jalilul Jabbar (1659 – 1660)
12. Sultan Haji Muhammad Ali (1660 – 1661)
13. Sultan Abdul Hakkul Mubin (1661 – 1673)
14. Sultan Muhyiddin (1673 – 1690)
15. Sultan Nasruddin (1690 – 1710)
16. Sultan Husin Kamaluddin (1710 – 1730) (1737 – 1740)
17. Sultan Muhammad Alauddin (1730 – 1737)
18. Sultan Omar Ali Saifuddien I (1740-1795)
19. Sultan Muhammad Tajuddin (1795-1804) (1804-1807)
20. Sultan Muhammad Jamalul Alam I (1804)
21. Sultan Muhammad Kanzul Alam (1807-1826)
22. Sultan Muhammad Alam (1826-1828)
23. Sultan Omar Ali Saifuddin II (1828-1852)
24. Sultan Abdul Momin (1852-1885)
25. Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin(1885-1906)
26. Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1906-1924)
27. Sultan Ahmad Tajuddin (1924-1950)
28. Sultan Omar ‘Ali Saifuddien III (1950-1967)
29. Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah (1967-kini)

Politik Ekonomi Dan Sosial Budaya

Ekonomi kecil yang kaya ini adalah suatu campuran kewirausahaan dalam negeri dan asing, pengawalan kerajaan,kebajikan, serta tradisi kampung. Pengeluran minyak mentah dan gas alam terdiri dari hampir setengah PDB. Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia satuan mata uangnya adalah Brunei Dolar yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura.

Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya peningkatan di bidang perdagangan dan Industri. Kira-kira dua pertiga jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu. Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara ialah orang Tionghoa (Han) yang menyusun lebih kurang 15% jumlah penduduknya. Etnis-etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting: bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi, serta bahasa Tionghoa. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas dan hampir 95% fasih dengan Bahasa Inggris, dan terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar warganegara Britania dan Australia. Islam ialah agama resmi Brunei, dan Sultan Brunei merupakan kepala agama negara itu. Agama-agama lain yang dianut termasuk agama Buddha (terutamanya oleh orang Tiong Hoa), agama Kristen, serta agama-agama orang asli (dalam komunitas-komunitas yang teramat kecil).

 

VIETNAM

Ibukota : Hanoi
Luas Wilayah : 331.210 km²
Jumlah Penduduk  : 93.421.835 jiwa (estimasi Juli  2014)
Bahasa  Resmi : Vietnam
Mata Uang   : Dong (VND)
Hari Kemerdekaan  : 2 September 1945 (dari Perancis)
Lagu Nasional : Tien quan ca (The Song of the Marching Troops)

Sejarah

Kehadiran Bangsa Perancis di Vietnam diawali dengan masuknya misionaris Perancis ke Vietnam sekitar abad ke-16. Pada tahun 1858, Perancis menyerang Da Nang dan mulailah perang melawan Vietnam. Perancis menduduki wilayah Selatan lebih dari 20 tahun dan kemudian wilayah Utara pada tahun 1883 dengan serangannya ke ibukota Hue, dan memaksa Dinasti Nguyen menandatangani Perjanjian Damai 1883 – 1884 yang mengakui kekuasaan Perancis di seluruh wilayah Vietnam. Perancis menduduki Vietnam sampai masuknya tentara Jepang. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu Agustus 1945, Vietnam pada tanggal 2 September 1945 mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun kemudian Perancis ingin kembali masuk ke Vietnam dengan alasan membantu pengaturan penyerahan tentara Jepang kepada Sekutu. Perlawanan dan pertempuran melawan Perancis kembali meletus, dimana akhirnya pada tahun 1954, Benteng terakhir Perancis di Dien Bien Phu jatuh yang menandai berakhimya penjajahan Perancis di Vietnam. Pada tanggal 3 Februari 1930 berdiri Partai Komunis Indochina (Communist Party of Indochina) dibawah pimpinan Nguyen Ai Quoc (Ho Chi Minh), yang melakukan perjuangan pembebasan dengan tujuan untuk mencapai : Kemerdekaan Nasional, Demokrasi dan Sosialisme. Melalui pergerakan-pergerakan seperti Pergerakan Nge Tinh Soviet (1930-1931), Pergerakan Demokratik (1936-1939), dan Pergerakan bagi Penyelamatan Nasional selama Perang Dunia Kedua (1939-1945), Rakyat Vietnam mencapai kemenangan dalam Revolusi Agustus 1945. Pada tanggal 2 September 1945, bertempat di Lapangan Ba Dinh, Hanoi, Presiden Ho Chi Minh, membacakan Deklarasi Kemerdekaan yang melahirkan  Republik Demokratik Vietnam. Perang pertama mempertahankan kemerdekaan melawan Perancis berakhir dengan kemenangan gemilang tentara Vietnam di Medan Pertempuran Dien Bien Phu tahun 1954. Perang kedua mempertahankan kemerdekaan melawan Amerika Serikat yang berakhir melalui kampanye bersejarah Ho Chi Minh dengan kemenangan besar tentara Vietnam Utara pada musim gugur tahun 1975, dengan jatuhnya ibukota Vietnam Selatan, Saigon (sekarang bernama Ho Chi Minh City), tanggal 30 April 1975. Tanggal tersebut yang kemudian setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pembebasan (Liberation Day).

Sistem Pemerintahan

Parlementer [Hakekatnya, eksekutif Vietnam adalah organ eksekutif yang dimiliki National Assembly (NA). Organ eksekutif ini terdiri atas Perdana Menteri (PM), deputi PM, para menteri, serta sejumlah anggota lainnya. Kecuali PM, seluruh organ eksekutif tidak melulu harus menjadi anggota NA. PM bertanggung jawab kepada NA, dan melapor kepada kepada SC dan presiden. Peran PM di Vietnam mirip dengan peran-peran PM di negara yang menganut sistem parlementer umumnya. Di sisi lain, Presiden Vietnam adalah kepala negara serta mewakili rakyat Vietnam baik secara internal maupun eksternal. Presiden bertugas menjaga konstitusi, panglima tertinggi angkatan perang, dan ketua dewan pertahanan dan keamanan negara.]

Nama–Nama Presiden

1. Ton Duc Thang
2. Nguyen Huu Tho
3. Truong Chinh
4. Vo Chi Cong
5. Le Duc Anh
6. Tran Duc Luong
7. Nguyen Minh Triet
8. ruong Tan Sang

Politik Ekonomi Dan Sosial Budaya

Rakyat Vietnam’s Army (VPA) adalah nama resmi untuk layanan militer gabungan dari Vietnam, yang diselenggarakan sepanjang baris Rakyat Cina Tentara Pembebasan. VPA adalah lebih lanjut dibagi menjadi Angkatan Darat Rakyat Vietnam (termasuk Strategis Angkatan Belakang dan Angkatan Pertahanan Perbatasan), Rakyat Vietnam Angkatan Laut, Udara Rakyat Vietnam Angkatan dan Coast Guard Rakyat Vietnam.

Melalui sejarah Vietnam, VPA telah aktif terlibat dalam angkatan kerja Vietnam untuk mengembangkan ekonomi Vietnam, dalam upaya untuk mengkoordinasikan pertahanan nasional dan ekonomi. VPA dilibatkan dalam bidang-bidang seperti industri, pertanian, kehutanan, perikanan dan telekomunikasi. Total kekuatan VPA mendekati 500.000 perwira dan tamtama anggota. Pemerintah juga mengorganisasikan dan menjaga milisi dan pasukan polisi propinsi. Peran militer dalam kehidupan publik telah terus berkurang sejak 1980-an.

Vietnam masih tergolong negara yang relatif miskin dengan GDP tahunan sebesar US $ 280.200.000.000. Hal ini diartikan menjadi daya beli sekitar US $ 3.300 per kapita (atau US $ 726 per kapita pada kurs pasar ). Tingkat inflasi diperkirakan 7,5% per tahun pada tahun 2006. kemiskinan berdasarkan pendapatan populasi hidup di bawah $ 1 per hari, telah menurun secara signifikan dan sekarang lebih kecil dari China, India, dan Filipina.

Sebagai hasil dari beberapa langkah-langkah reformasi tanah, Vietnam sekarang adalah produsen kacang cashew terbesar dengan pangsa global yang sepertiga, produsen terbesar akuntansi lada hitam untuk sepertiga dari pasar dunia dan eksportir beras terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Vietnam memiliki persentasi tertinggi penggunaan lahan untuk tanaman permanen, 6,93%, dari bangsa manapun di Greater Mekong Subregion. Selain beras, kunci ekspor adalah kopi, teh, karet, dan produk perikanan. Namun, pangsa pertanian dari output ekonomi telah menurun, jatuh sebagai bagian dari PDB dari 42% pada tahun 1989 20% pada tahun 2006, karena produksi di sektor-sektor ekonomi lainnya telah meningkat. Menurut CIA World Fact Book, tingkat pengangguran di Vietnam 2.9% (30 April 2009 est.)

Orang-orang berbicara Vietnam Vietnam yang merupakan monosilabis tonal Mon-Khmer bahasa sebagai bahasa nasional resmi. Untuk sebagian besar sejarah Vietnam, Buddha Mahayana, Taoisme dan Konfusianisme sudah sangat mempengaruhi kehidupan agama dan budaya masyarakat. Sekitar 85% dari mengidentifikasi Vietnam dengan Buddhisme, meskipun tidak semua praktek secara teratur. Vietnam memiliki jaringan yang luas dikendalikan negara-sekolah, kolese dan universitas tetapi jumlah pribadi lari dan dicampur lembaga-lembaga publik dan swasta juga tumbuh. Pendidikan umum di Vietnam diberikan dalam 5 kategori: TK, SD, sekolah menengah, sekolah tinggi, dan akademi / universitas.Vietnam adalah peradaban pertanian berdasarkan budidaya padi basah dengan budaya kuno Anak Dong sebagai salah satu aspek yang menentukan. Stimulasi utama dari pengembangan kebudayaan Vietnam berasal dari faktor adat, dengan pengaruh Cina dan India melayani untuk lebih memperkaya itu.

LAOS

Ibukota  : Vientiane
Luas Wilayah  : 236.800 km²
Jumlah Penduduk : 6.803.699 jiwa (estimasi Juli  2014)
Bahasa  Resmi : Lao
Mata Uang : Kip Laos (LAK)
Hari Kemerdekaan : 19 Juli 1949 (dari Prancis)
Lagu Nasional : Pheng Xat Lao (Hymn of the Lao People)

Sejarah

Laos meraih kemerdekaannya pada 19 Juli 1949.Sejarah Laos diawali oleh kerajaan Nanzhao yang berdiri hingga abad ke-14. Setelah itu, kerajaan lokal Lan Xang menggantikannya hingga abad ke-18. Riwayat Lan Xang selesai ketika Thailand menguasai kerajaan tersebut. Kemudian, pada abad ke-19, Prancis menyerang ke sana, dan secara praktis menduduki Laos sejak 1893.

Pada waktu Perang Dunia II meletus, Jepang menjajah Laos setelah mengusir Prancis dari sana. Ketika Jepang menyerah pada Sekutu, Prancis kembali masuk ke Laos. Akhirnya, pada 1949, menyusul gerakan kemerdekaan yang bergolak di India dan Cina, Prancis terpaksa memberikan kemerdekaan kepada Laos, dan negeri itu pun berdiri dengan namaKerajaan Laos, di bawah pemerintahan Raja Sisavang Vong.Tetapi kemerdekaan itu tidak menjadikan Laos menjadi negeri yang tenang, karena pada 1975—disebabkan ketidakstabilan politik—terjadi perang saudara dan beberapa kali upaya kudeta. Kaum komunis, di bawah pimpinan Pathet Lao, kemudian menggulingkan pemerintahan Raja Savang Vatthana. Setelah mengambil alih kekuasaan, Pathet Lao mengganti nama Kerajaan Laos menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos, yang masih berdiri hingga saat ini.

Sistem Pemerintahan

Parlementer [Presiden adalah kepala negara, yang dipilih oleh 2/3 anggota NA. Setelah masa jabatan habis, ia bisa dipilih kembali. Presiden bukanlah kepala pemerintahan, tetapi punya wewenang seperti: Representasi negara, secara resmi mengangkat perdana menteri, menteri, dan pejabat tinggi lainnya, panglima tertinggi angkatan perang, dan fungsi-fungsi rehabilitas, abolisi, dan grasi. Sebagai kepala administrasi pemerintahan, duduklah Perdana Menteri berikut menteri dan pejabat lain setingkat menteri. PM diangkat oleh Presiden dengan persetujuan NA. PM adalah kepala eksekutif dan dapat mengangkat sejumlah pejabat. PM dan para menterinya dapat diberhentikan oleh NA.]

Nama-Nama Pemimpin

1. Souphanouvong
2. Phoumi Vongvichit(pejabat)
3. Kaysone Phomvihane
4. Nouhak Phoumsavan
5. Khamtai Siphandon
6. Khamtai Siphandon

Politik Ekonomi Dan Sosial Budaya

Laos merupakan salah satu dari lima negara komunis yang ada di dunia. Luas wilayahnya sekitar 236.800 km2 dengan jumlah penduduk sekitar 6,6 juta jiwa. Bergabung dengan ASEAN sejak tahun 1997, tetapi negara yang terkurung daratan (landlocked country) ini baru membuka diri seluas-luasnya dengan negara lain pada tahun 2004. Langkah pertama yang diambil Laos dalam membuka diri adalah menarik modal asing. Laos berkali-kali merevisi undang-undang investasi asing, serta mengizinkan perusahaan asing mentransfer keuntungan keluar Laos. Investor asing juga diizinkan mendirikan perusahaan dengan modal murni atau patungan. Pemerintah Laos bahkan tidak memungut pajak terhadap perusahaan asing untuk lima tahun pertama bisnis di Laos.

Untuk meningkatkan perekonomian, Laos menetapkan beberapa zona ekonomi, meningkatkan perdagangan internasional dan meningkatkan kerjasama regional. Mata pencaharian utama penduduk Laos pada sektor pertanian. Hasil pertanian utamanya berupa padi, jagung, tembakau, kapas, kopi dan buah jeruk. Daerah pertanian umumnya berada di daerah dataran rendah terutama di tepi sungai Mekong. Sungai Mekong merupakan urat nadi perekonomian Laos yang dimanfaatkan Laos untuk menghasilkan tenaga hydroelectric.

Agama Theravada telah banyak memengaruhi kebudayaan Laos. Pengaruhnya dapat terlihat pada bahasa, seni, sastra, Seni tari, dll. Musik Laos didominasi oleh alat musik nasionalnya, disebut khaen (sejenis pipa bambu). Sebuah kelompok musik umumnya terdiri dari penyanyi (mor lam) dan seorang pemain khaen (mor khaen) bersama pemain rebab dan pemain instrumen lain. Lam saravane adalah jenis musik terpopuler di antara musik-musik Laos, tetapi etnis Lao di Thailand telah mengembangkannya menjadi mor lam sing yang menjadi salah satu best-selling internasional.

MYANMAR (BURMA)

Ibukota : Rangoon (Yangon)
Luas Wilayah : 676.578 km²
Jumlah Penduduk  : 55.746.253 jiwa (estimasi Juli  2014)
Bahasa  Resmi : Myanmar
Mata Uang  : Kyat Myanmar (MMK)
Hari Kemerdekaan : 4 Januari 1948 (dari Inggris)
Lagu Nasional  : Kaba Ma Kyei (Till the End of the World, Myanmar)

Sejarah

Republik Persatuan Myanmar (juga dikenal sebagai Birma, disebut “Burma” di dunia Barat) adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Negara seluas 680 ribu km² ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejakkudeta tahun 1988. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidawpada tanggal 7 November 2005.

Myanmar sebagai Negara bagian asia tengara yang berbentuk Republik Persatuan Myanmar (juga dikenal sebagai Birma, disebut “Burma” di dunia Barat) adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Negara seluas 680 ribu km² ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 november 2005.Pada 1988, terjadi gelombang demonstrasi besar menentang pemerintahan junta militer. Gelombang demonstrasi ini berakhir dengan tindak kekerasan yang dilakukan tentara terhadap para demonstran.

Pada pemilu 1990 partai pro-demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi 82 persen suara namun hasil pemilu ini tidak diakui rezim militer yang berkuasa. Perubahan nama dari Birma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada tanggal 18 Juni 1989. Junta militer mengubah nama Birma menjadi Myanmar agar etnis non-Birma merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun begitu, perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional. Beberapa negara Eropa seperti Inggris dan Irlandia yang tidak mengakui legitimasi. Kekuasaan junta militer tetap menggunakan Burma untuk merujuk kepada Negara tersebut namun PBB yang mengakui hak Negara untuk menentukan nama negaranya mengunakan Myanmar begitu pula dengan Perancis dan Jerman .dan pemerintah junta mengubah nama menjadi yangon pada tanggal 7 november 2005 dan beribukota di Naypyidaw.

Sistem Pemerintahan

Presidensil [Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh electoral college yang terdiri atas Pyithu Hluttaw, Amyotha Hluttaw, dan Tatmadaw (tentara). Tatmadaw ini secara organik masuk ke Pyithu dan Amyotha Hluttaw. Secara de facto, hanya yang memiliki kaitan dengan Tatmadaw yang menjadi Presiden.]

Nama-Nama Pemimpin

1. Sao Shwe Thaik
2. Ba U
3. Win Maung
4. Ne Win
5. San Yu
6. Sein Lwin
7. Aye Ko

 

Politik Ekonomi Dan Sosial Budaya

Ekonomi Burma berbasis pertanian dan fungsi terutama pada kas dan sistem barter. Industri utamanya dikontrol oleh militer yang dikelola perusahaan-perusahaan negara. Setiap aspek kehidupan ekonomi diserap oleh pasar gelap, di mana reaksi harga meroket terhadap control harga resmi sejak tahun1989, SPDC kebijakan ekonomi pasar terbuka telah membawa banjir investasi asing di minyak dan gas (oleh perusahaan-perusahaan Barat), dan dalam kehutanan, pariwisata, dan pertambangan (oleh perusahaan-perusahaan Asia).

Penduduk Myanmar berasal dari multietnis dengan berbagai ragam budaya dan bahasa daerahnya. Namun yang digunakan sebagai bahasa nasional adalah bahasa Myanmar. Mayoritas masyarakat Myanmar adalah penganut agama Buddha yang taat. Selain itu juga masih memegang teguh adat dan tradisi.

KAMBOJA

Ibukota : Phnom Penh
Luas Wilayah : 181.035 km²
Jumlah Penduduk  : 15.458.332 jiwa (estimasi Juli  2014)
Bahasa  Resmi  : Khmer
Mata Uang : Riel Kamboja (KHR)
Hari Kemerdekaan : 9 Nopember 1953 (dari Prancis)
Lagu Nasional : Nokoreach (Royal Kingdom)

Sejarah

Nama Kamboja adalah nama dari Rakyat Kamboja, yang didirikan pada tahun 1979 setelah negara yang didirikan oleh Pol Pot dan Khmer Merahnya yang dinamakan Republik Demokratik Kampuchea dikalahkan. Republik Rakyat Kampuchea, bagaimanapun tetap berdiri dengan hanya pengakuan beberapa negara. Seperti Vietnam dan Uni Soviet. Dalam PBB Kamboja (atau Kampuchea) tetap diwakili oleh rezim Demokratik Kamboja. Untuk mengandalkan masyarakat internasional lebih simpatik di Republik Rakyat Kamboja pada tahun 1989 negara ini berganti nama menjadi Negara Kamboja dan pada 1991 struktur pemerintahan komunis negara dihapuskan pada 15 maret 1992 negara ini berakhir ketika pemerintah Kamboja diambil alih oleh pemerintahan Transisi PBB di Kamboja. Pada 29-30 April 1989. Majelis Nasional RRK, dipimpin oleh Hun Sen, mengadakan pertemuan luar biasa untuk membuat beberapa perubahan, pada awalnya, sebagian besar perubahan konstitusi. Nama Republik Rakyat Kampuchea secara resmi berubah menjadi Negara Kamboja.

Sistem Pemerintahan

Parlementer [Administrasi negara dijalankan oleh Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM). Dewan Menteri dibentuk pasca pemilu yang diikuti para parpol. Para menteri (tergabung dalam Dewan menteri) tidak hanya bertanggung jawab pada PM melainkan juga National Assembly (NA).]

Nama-Nama Pemimpin

• Prokterat kamboja (1945-1949)

1. Raja Norodom Sihanouk (periode ke 1) (18 maret 1945-13 agustus 1945)
2. Son Ngoc Thanh (periode ke 1) (14 Agustus-16 Oktober 1945)
3. Pangeran Sisowath Monireth (17 oktober 1945-15 desember 1945)
4. Pangeran sisowath youtevong (15 desember 1946-15 juli 1947)
5. Sisowath watchavong (25 juli 1947-20 februari 1948)
6. Chhean Vam (20 februari 1948-14 agustus 1948)
7. Samdech perin nouth (15 agustus 1948-21 januari 1949)
8. Yem Sambaur (12 februari 1949-20 september 1949)
9. Ieu koeus (20 september 1949-29 september 1949)
10. Yem Sambaur (29 september 1949-8 november 1949)

• Asosiasi bagian kamboja (1949-1953)

1. Yem sambaur (8 november 1949-28 april 1950)
2. Raja norodom sihanouk (28 april 1950-30 mei 1950)
3. Pangeran samdech krom luong sisowath monipong (30 mei 1950-3 maret 1951)
4. Oum chheang sun (3 maret 1951-12 oktober 1951)
5. Huy kanthoul (13 oktober 1951-16 juni 1952)
6. Raja norodom sihanouk (16 juni 1952-24 januari 1953)
7. Samdech penn nouth (24 januari 1951-9 november 1953)

Politik Ekonomi Dan Sosial Budaya

Sebagian besar penduduk kamboja adalah orang khmer yang mencakup lebih dari 88% dari seluruh penduduk yang ada di kamboja. Kelompok lain yang jumlahnya sedikit antara lain orang-orang Cina dan vietnam.

Agrikultur menjadi bagian utama ekonomi di kamboja disamping pariwisata dan tekstil. Di bidang industri, jenis industri yang berkembang di kamboja antar lain industri semen, pengolahan kayu, penggilingan padi, tekstil dan kertas. Ekspor utama Kamboja adalah ke AS, Jerman, Britania Raya, Kanada, Vietnam.

DOKUMENTASI:

Laporan Kunjungan Mahasiswa HI Reg-A 2013 ke DPRD Provinsi Kaltim (bag.10)

Nama              : Tri Rahmadhani

NIM                : 1302045023

Dialog Bersama DPRD Kalimantan Timur “Mengenal Parlemen alaebih Dekat”

Mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2013 mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa untuk bertemu dengan Anggota DPRD Kalimantan Timur terkhusus Komisi I dan Komisi IV, Pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2015. Pada saat itu saya dan teman-teman berangkat dari rumah tepat pukul 13.00, dalam perjalanan menuju kantor DPRD Kalimantan Timur yang terletak di daerah Karangpaci cuaca mulai tak bersahabat. Ketika itu mulai turun dan kami tetap melanjutkan perjalanan agar tidak terlambat. Ketika samapai di kantor DPRD Kami berkumpul untuk menunggu kedatangan teman-teman yang lain. Saat semua Mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2013 telah berkumpul pukul 14.15 kami memasuki ruang rapat DPRD untuk segera memulai acara.

Di dalam ruang rapat kami sudah mengambil posisi masing-masing agar lebih nyaman. Pada saat itu acara dialog tidak langsung di mulai, sambil menunggu para anggota DPRD yang akan mengisi dialog kami di suguhkan sebuah video tentang DPRD dan Kalimantan Timur secara umum oleh staff DPRD. Sembari kami menyaksikan video tersebut beberapa staff yang lain menyuguhkan kami snack untuk sedikit mengurangi rasa lapar kami yang kedinginan.

Beberapa poin yang dapat saya ambil dari video yang di putar yakni :

• Perda tentang mutu pelayanan kesehatan
• Beberapa fungsi DPRD salah satunya fungsi legislasi
• Pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat
• Pertumbuhan ekonomi KALTIM pada tahun 2011 di bidang minyak dan gas sebanyak 1,4 %
• Tingkat inflasi di KALTIM pada tahun 2011 sebanyak 6,53 %
• Investasi KALTIM untuk pusat per desember 2011 sebanyak 28,32 triliun.
• PDRB KALTIM 430 triliun yang ada di pusat.

Setelah beberapa saat kami menunggu akhirnya para anggota DPRD yang mengisi dialog datang dan langsung mengambil tempat. Beberapa anggota DPRD tersebut ialah :

1. Ibu Rita Barito dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur
2. Bapak Muhammad Adam dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur
3. Bapak Hermanto Kewot dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur
4. Bapak Ferza Agustia dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur
5. Bapak Morsidi Muslim dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur
6. Ibu Siti Komariah dari Komisi III DPRD Kalimantan Timur
7. Bapak Ahmad Rosidi dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur

Pada saat itu yang pertama kali membuka dialog yaitu Ibu Rita yang memperkenalkan teman sejawatnya yang berada di tengah-tengah kami. Dan selanjutnya Pak Morsidi beliau mengatakan “Kebangkitan (perubahan ) berada di tangan orang-orang yang terpelajar, mereka adalah lokomotif perubahan yang besar. Perbedaan kaum terpelajar sekarang dengan di masa penjajahan, masa penjajahan adalah seorang aktivis yang peka terhadap lingkungan dan religius. Pada saat ini harus pandai berbicara”. Selanjutnya Pak Hrmanto yang memberi statemant, beliau berkata “anak muda saat ini harus pandai untuk berwiraswasta dan tidak boleh cengeng”. Ibu Rita memberi kami sebuah dorongan “anak muda saat ini harus memiliki etika, religius, dan rasa memiliki. Dalam setiap proses harus mengambil sisi positifnya”.

Setelah itu di sambung oleh Pak Adam, beliau mengatakan “pada saat orde baru orang yang dikatakan buta adalah orang yang buta huruf zaman sekarang seseorang dikatakan buta ketika orang tersebut buta teknologi, tidak bisa menguasai salah satu bahasa asing dan tidak mandiri.

Penutup sesi ini ialah Ibu Siti Komariah satu-satunya wakil dari Komisi III, beliau mengatakan “apapun mimpi kalian kejar dengan tekad yang kuat dan nikmati prosesnya” Bu Siti Komariah juga menjelaskan beberapa fungsi setiap Komisi yang ada di DPRD Kalimantan Timur, yakni :

1. Komisi I : Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Azasi Manusia.
2. Komisi II : Bidang Ekonomi dan Keuangan
3. Komisi III : Bidang Pembangunan
4. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Setelah pemaparan dari Ibu Siti Komariah selanjutnya sesi diskusi. Di dalam sesi ini banayak pertanyaan dari beberapa mahasiswa, yakni :

• Salah satu Mahasiswa menanyakan otonomi khusus yang samapai saat ini masih menggantung, dan jawabannya adalah samapi saat ini belum disahkannya otonomi khusus adalah cara pemerintah Klimantan Timur untuk mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
• Dan ada mahasiswa yang menanyakan tentang perbedaan DPRD Kota dengan DPRD Propinsi, dan Ibu Rita menjawab sebenarnya fungsinya sama hanya saja cakupannya yang berbeda.
• Salah satu mahasiswa menyakan tentang dana untuk pendidikan sebesar 20%, apakah masih relevan pada saat ini ? Pak adam menjawab bahwa dana pendidikan sebesar 20% adalah dana yang sudah ada di undang-undang dan itu berlaku untuk setiap provinsi dan kabupaten kota dan untuk Klimantan Timur Sendiri dana itu sudah cukup besar.
• Salah satu mahasiswa bertanya tentang kelanjutan pembangunan taman kota yang ada di jalan bhayangkara, Pak Adam menjawab bahwa hal itu sebenarnya domain dan tanggung jawab pemerintah kota Samarinda.
• Salah satu mahasiswa tmenanyakan tentang beasiswa bagi mahasiswa yang berangkat ke Russia untuk belajar tentang kereta api. “para mahasiswa yang menempuh pendidikan tersebut nantinya akan kembali ke Kalimantan Timur untuk membuat jalur kereta api”
• Ada mahasiswa yang menanyakan tentang kian maraknya era mart, alfamidi dan sebagainya di Kota Samarinda, apakah tidak ada perturan yang mengatur hal tersebut ? “sebenarnya hal itu adalah ranah pemerintah Kota Samarinda, akan tetapi seharusnya ada perda yang mengatur hal tersebut agar pemerintah Samarinda tidak dirugikan”.

Setelah sesi diskusi berakhir Ibu Siti Komariah kembali menambahkan tentang beberapa hal, yakni :

• Dana yang dihasilkan oleh Kalimantan Timur dari sektor migas sebanyak 180 triliun yang di dapat oleh Kalimantan Timur sekitar 15,5 triliun dan anggaran yang digunakan hanya kurang lebih 7 triliun.
• Ada tiga fungsi DPRD yakni membuat perda, badgeting dan kontrol.
• Beberapa hal yang akan dikembangkan, Infrastruktur, sumber daya manusia, dan pertanian

Di akhir acara seluruh Mahasiswa bersalaman dengan seluruh anggota DPRD dan berfoto bersama. Setelah acara berakhir seluruh Mahasiswa berkumpul dan berfoto bersama di luar gedung DPRD samapi pukul 17.30. Dari kunjungan dan dialog bersama Anggota DPRD ini Kami terutama Saya banyak mendapatkan ilmu baru, yang mungkin dikemudian hari akan bermanfaat.

Nama              : Tutut Restu Indahsari

NIM                : 1302045006

            DIALOG ANTARA MAHASISWA DENGAN ANGGOTA DPRD KAL-TIM

Tugas dan Fungsi DPRD

Berikut ialah anggota-anggota DPRD Provinsi Kalimantan-Timur, Komisi IV :

• Rita Artaty Barito,SH dari fraksi Golkar
• Muhammad Adam, dari fraksi Hanura
• Mursidi Muslim, dari fraksi Golkar (Dapil 4)
• Ahmad Rosyidi,Pdi
• Ferza Agustia,S.Sosdari fraksi Golkar (Dapil 4)
• Hermanto Kewot,SP dari fraksi PDIP (Dapil 3)
• Siti Qomariah,SE dari fraksi PAN (Komisi 1)

Berikut ialah 51 anggota DPRD Provinsi Kalimantan-Timur dengan (5 daerah pemilihan di Kalimantan-Timur):

• Dapil 1 : Samarinda (13orang)
• Dapil 2 : Balikpapan (8 orang)
• Dapil 3 : PPU dan Paser (7 orang)
• Dapil 4 : Kukar, Kubar, Mahulu (14 orang)
• Dapil 5 : Bontang, Berau, Kutim (11 orang)

Dulu :

• Dapil 6 : Malinau, Tarakan (35 anggota legislatif)

Berikut ialah pendapat-pendapat anggota DPRD Provinsi Kalimantan-Timur yang telah diutarakan oleh Beliau, antara lain :

Lokomotif perubahan pada zaman sekarang ialah kalangan pelajar/akademisi.

Perbedaan kaum pelajar pada jaman penjajahan dengan jaman sekarang, antara lain :

• Aktifis, punya kepedulian terhadap lingkungan,sebaliknya pada zaman sekarang rendahnya tingkat kepedulian mahasiswa terhadap lingkungannya
• Ukuran IP, cenderung lebih tinggi dibandingkan sekarang yang menurun dalam tingkat indeks prestasinya
• Religius serta pandai berbicara, sedangkan sekarang nilai-nilai religius yang ada pada diri mulai memudar

Kunci kesuksesan kita ialah, harus memiliki kriteria sebagai berikut :

• Iman, dengan adanya iman yang kita miliki pasti kita tidak akan tergoyahkan
• Etika, selalu menjaga sikap serta menghargai dan menghormati antar sesama makhluk hidup
• Budaya, mencoba menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya kita sendiri

Adanya perubahan-perubahan terhadap paradigma Orde Baru dan Orde Lama yaitu dalam konteks buta huruf, buta huruf diartikan sebagai orang yang ‘tidak bisa membaca dan menulis’. Namun paradigma tersebut telah berubah menjadi :

• Ia buta huruf tentang IT
• Tidak menguasai bahasa asing
• Serta mahasiswa yang tidak dapat mandiri, dapat juga dikategorikan sebagai buta huruf

Adapun tugas-tugas dari para anggota komisi di DPRD yaitu antara lain, ialah :

• Komisi I     : Hukum, Pemerintahan dan HAM
• Komisi II:Ekonomi dan Keuangan
• Komisi III : Pembangunan
• Komisi IV : Kesejahteraan Rakyat

Perbedaan Tugas APBN dan APBD terkait pada persoalan pendidikan, yaitu :

• APBN : Mengalokasikan dana pada Perguruan Tinggi
• APBD : Mengalokasikan dana pada SMA dan SMK

Tugas DPRD, antara lain :

• Membuat Peraturan Daerahbersama Gubernur
• Mengalokasikan dana (Budgetting)
• Kontrol

Di dalam dialog antara mahasiswa dengan anggota DPRD Kal-Tim bertujuan untuk mengetahui secara langsung tugas dan fungsi pokok anggota dewan. Para dewan memberikan pemahaman kepada para mahasiswa apa saja tugas dan fungsi dewan. Pertemuan ini juga merupakan momen yang tepat bagi dewan untuk menjelaskan bahwa persepsi negatif mahasiswa terhadap anggota dewan bisa beerbalik.

Di dalam sebuah persepi terdapat sebuat kalimat yang mengatakan bahwa politik itu ‘kotor’. Namun persepsi tersebut salah karena politik sendiri tidak dapat dikatakan kotor karena tergantung pada tokoh di dalamnya. Definisi dari politik ialah mencapai suatu tujuan dengan baik. Dalam definisi tersebut tidak kita dapatkan adanya suatu unsur kotor. Oleh karena itu, bisa di duga bahwa kekotoran politik tersebut akibat sejumlah penyimpangan yang dilakukan para politikus sendiri, terutama pada penggunaan segala cara untuk meraih aset dan kekuasaan.

Masyarakat yang sadar akan politik juga harus mengetahui tugas dan fungsi DPRD agar tidak ada menimbulkan dugaan yang buruk terhadap dewan tersebut. Karena tidak serta-merta semua tugas dijalankan oleh DPRD tersebut.

Adapun tugas dan fungsi dari DPRD tersebut, antara lain :

Tugas DPRD :

• Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama

• Membahas bersama Bupati dengan memperhatikan pertimbangkan dan memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati

• Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan daerah yang disampaikan oleh Bawasda

• Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset daerah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan daerah

• Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat

• Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang

Fungsi DPRD :

Legislasi: Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah.

Anggaran: Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

Pengawasan: Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Nama              : Vivianne Cools

NIM                : 1302045039

 

            Dalam mata kuliah Teori Perbandingan Politik, ibu Unis mengajarkan kita untuk lebih banyak berinteraksi didalam perkuliahan. Contohnya seperti me-resume buku lalu mempresentasikannya di dalam kelas, menganalisis kelompok elit suatu negara lalu mempresentasikannya juga. Dalam praktek kali ini, kami diajak untuk mengadakan ‘perjalanan’ ke gedung DPRD provinsi Kalimantan Timur.

            Kegiatan pertama yaitu beberapa orang yang ditunjuk sebagai panitia pelaksana dari kelas Hubungan Internasional berkesempatan untuk mengikuti jalannya sidang paripurna DPRD Kalimantan Timur. Beberapa mahasiswa kelas Hubungan Internasional regular A yang ditunjuk sebagai panitia pelaksana yaitu: Novita Andes, Puji Andrianto, Wardatul Ma’rufah, Achmad Syahrif, dan lain-lain yang saya yakin masih ada lagi. Saya sendiri tidak beruntung karena tidak berkesempatan untuk menyaksikan langsung bagaimana jalannya sidang paripurna yang selama ini hanya saya lihat diberita televisi saja.

            Tetapi saya tidak berkecil hati, karena saya juga berkesempatan untuk mengunjungi dan melihat bagaimana isi didalam gedung DPRD yang selama ini saya hanya melihat dari luar saat melakukan demonstrasi. Bagi saya ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa, karena tidak            sembarang orang bisa memasuki gedung DPRD.

            Adapun kegiatan yang saya jalani di gedung DPRD yaitu, hari Senin, 18 Mei 2015, mahasiswa dan mahasiswi Hubungan Internasional diundang untuk hadir pada seminar oleh DPRD yang bertemakan “Mengenal Parlemen Lebih Dekat” yang dijadwalkan pada pukul 14:00 siang. Seminar tersebut sekaligus mengganti jam mata kuliah Teori Perbandingan Politik, dan kita kuliah disana. Seminar tersebut diikuti oleh kelas Hubungan Internasional reguler A, Hubungan Internasional reguler B, dan Hubungan Internasional Ekstensi.

            Sebuah kesempatan yang sangat langka karena bisa berdialog langsung dengan para petinggi di DPRD provinsi Kalimantan Timur. Pembicara pada itu mayoritas ialah perwakilan dari masing-masing dapil di provinsi Kalimantan Timur. Diantaranya: yang pertama ialah bapak H. Mursidi Muslim, yang kedua bapak Hermanto Kewot S.P, yang ketiga ialah ibu Rita Artaty Barito S.H, yang keempat bapak Ir. Muhammad Adam, yang kelima bapak Ferza Agustia, S.Sos, yang keenam ibu Hj. Siti Qomariah, SE.

            Bapak H. Mursidi Muslim juga memberikan pembekalan (wejangan) kepada mahasiswa, yaitu kita dituntut menjadi mahasiswa yang intelektualis dan memilki IP yang bagus. Lalu sekarang juga mahasiswa jarang sekali memiliki sifat religius. Jangan sampai kita hanya fokus bergiatan (aktifis) tetapi IP nya rendah dan menyebabkan Drop Out. Beliau juga memberikan 3 pesan kepada kami yaitu, bahwa sebagai mahasiswa Hubungan Internasional kita harus menjadi aktifis yang intelektual, mempunyai sifat yang religius, dan dapat berbicara (aktif) karena mahasiswa Hubungan Internasional yang akan menjadi diplomat harus bisa berbicara untuk melakukan negosiasi.

            Selanjutnya pembicara kedua, bapak Hermanto Kewot S.P memberitahu kepada kita bahwa sebagai mahasiswa kita harus mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu untuk masa depan, dan mempunyai pengetahuan untuk menjadi penerus bangsa. Selanjutnya kita dituntut untuk jangan cengeng dan tidak mudah menyerah dan dapat memanfaatkan peluang agar dapat menjadi mahasiswa yang mandiri dan tahan akan arus globalisasi dari bangsa-bangsa lain.

            Dan pembicara ketiga, ibu Rita Artaty Barito memberikan pesan kepada kami yang pertama, untuk tidak melupakan iman atau sifat religius, tidak peduli agama apapun, iman kita harus tetap kuat. Karena dengan itu kita tidak akan mudah tergoyahkan. Yang kedua, yaitu etika, karena anak muda jaman sekarang etikanya sangat kurang, karena banyak anak muda sekarang yang lupa dengan dirinya dan siapa dirinya serta berasal darimana dirinya. Dan sekarang banyak anak muda yang membantah dengan orang tua. Dan menganggap karena dengan adanya Ilmu Teknologi mereka lupa dan bangga dengan negara orang lain dan melupakan negaranya sendiri. Yang ketiga, rasa memiliki dan cinta tanah air itu harus ada karena jika tidak sekarang kapan lagi, dan kita harus meneruskan budaya bangsa kita. Dan jangan hanya meniru budaya-budaya asing tetapi berbuatlah untuk kemajuan negeri kita ini. Dan ditempat kelahiran kita ini, itu yang utama harus dibangkitkan. Jadi kita tidak boleh berfokus hanya pada kemajuan Ilmu Teknologi itu untuk memudahkan tujuan kita.

            Pembicara keempat, bapak Ir. Muhammad Adam yang membuka pembicaraan dengan sebuah lelucon seperti ini, “ada seorang alim ulama ketika dia hidup didunia ini, lalu kemudian ia meninggal dunia dan masuk surga dan ketika di surga, ia melihat banyak sekali anggota DPR di dalam surga, padahal ia tahu persis perilaku anggota DPR tersebut selama hidupnya didunia, karena penasaran yang besar lalu alim ulama bertanya kepada malaikat. “hai bro malaikat, kenapa banyak sekali anggota DPR di surga yang saya kenal perilakunya kurang baik?” kemudian malaikat menjawab, “oooohh yang itu, mereka hari ini hanya studi banding di surga, besok juga kembali ke neraka.” Dan kami pun tertawa mendengar lelucon yang dilontarkan oleh bapak Adam.

            Selanjutnya pembicara kelima, bapak Ferza Agustia adalah seorang anggota DPRD termuda yaitu berumur 26 tahun. Beliau mempunyai pendirian apapun prosesnya dan apapun bentuk pejalanannya, suatu saat target beliau harus terpenuhi dengan cara-cara yang pastinya lebih baik. Lalu beliau menceritakan kisah hidupnya tentang pendidikannya di Surabaya.

            Pembicara keenam oleh ibu Hj. Siti Qomariah, beliau menjelaskan kepada kami bahwa, kami sekarang sedang mengikuti seminar diruangan sidang anggota DPRD dan disitulah mereka biasa membahas anggaran-anggaran untuk pembangungan daerah diseluruh Kalimantan Timur. Lalu beliau memberitahu kami bahwa jumlah anggota DPRD yang ada di Karang Paci ada 55 orang dan ditentukan oleh jumlah penduduk. Dan dari 55 orang tersebut ada satu orang yang menjadi ketua DPRD dan ketua DPRD tersebut adalah orang yang paling banyak memperoleh suara.

            Selanjutnya dilakukan sesi dialog yang terdiri dari 2 sesi, sesi pertama diisi oleh 6 orang penanya, dan sesi kedua diisi oleh 4 orang penanya. Setelah sesi dialog berakhir, seminar tersebut juga berakhir dan ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan oleh mahasiswa Hubungan Internasional kepada DPRD dan setelah itu semua mahasiswa berfoto bersama anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur, yang kemudian dilanjutkan dengan berkeliling gedung dan ruangan di DPRD.

Nama              : Vivin Wulandari

NIM                : 1302045050

Dialog dan Touring ke DPRD Provinsi Kaltim

Pembagian DPRD kaltim terdiri dari 5 Dapil. Yaitu terdiri dari 55 orang DPRD. Dan 51 anggota DPRD kaltim berasal dari 5 daerah pilihan yaitu:

Kutai, ada 14 kursi

Bontang, ada 13 kursi

Samarinda ada 11 kursi

Balikpapan ada 8 kursi

Kabupaten paser ada 7 kursi

Jadi Kalimantan Timur memiliki 55 orang anggota DPRD dan 3 juta penduduk. Jadi dari 3 juta penduduk tersebut hanya di tangani oleh 55 orang anggota DPRD . Dan ternyata DPRD Kaltim ini memiliki kode etik. Dan jam kerja DPRD pun tidak dibatasi dan wajib hadir apabila ada rapat-rapat. Sekalipun ada rapat penting di tengah maalam misalnya pada jam 1 atau jam 2 malamm harii maka anggota DPRD wajib hadir untuk mendatangi rapat tersebut. Dan saya sangat setuju dengan apa yang bapak Adam anggota DPRD ucapkan. Beliau mengucapkan ” menjadi mahasiswa itu jangan cengeng apabila sedang mendapatkan masalah dalam bentuk apapun” kata-kata yang beliau ucapkan itu sangat memotivasi diri saya pribadi agar tidak selalu sedih apabila sedang mendapat sebuah masalah. Dan mampu membuat saya jadi kuat menghadapi masalah saya sendiri. Dan saya juga terkesan dengan apa yang ibu Rita ungkapkan pada saat acara itu. Beliau mengucapkan ” jangan membantah orang tua, dan kita harus kuat iman dalam agama apapun dan kita harus memiliki rasa nasionalisme terhadap Kaltim ini. Kita selalu ambil positif terhadap teknologi-teknologi yang ada saat ini dan juga memandang akan negatifnya yang tidak perlu kita ikuti dan kita lakukan”. Saat Ibu Rita mengatakan hal itu, hati saya sangat terbuka karena apa yang Ibu Rita katakan itu sangat bermanfaat apabila kita menyimaknya dan apabila kita mengartikannya perkata, kebanyakan masyarakat ini tidak memiliki rasa nasionalisme terhadap bangsanya. Jangankan diseluruh Indonesia, diseluruh Kaltim pun banyak saya melihat orang-orang kaltim tidak menghargai orang tua dan tidak menghargai atas budaya-budaya kaltim sendiri. Misalnya seperti tari-tarian Kaltim, banyak anak muda tidak menyukainya dan apabila tari-tarian Korea, pasti banyak sekali yang menyukainya. Dan ke dua seperti makanan khas Kaltim ini, banyak sekali orang-orang yang tidak menyukainya dan bahkan banyak yang tidak tahu akan makanan-makanan khas Kaltim itu apa. Mereka lebih menyukai makanan-makanan ala-ala barat seperti pizza, hotdog, burger, sanwich dll. Dan kita harus memiliki iman yang kuat terhadap agama kita karena dengan semua itu kita akan bisa menghormati orang tua dan akan bisa memiliki rasa nasional terhadap budaya dan sosial kita ini. Dan satu hal lagi kita harus mengambil positif terhadap teknologi-teknologi yang ada ini seperti handphone secara positif misalnya menggunakannya untuk berbicara dengan keluarga dan teman jauh dan untuk berkomunikasi dengan teman lama melalui sosial media seperti facebook dan untuk belajar. Bukan hanya untuk mencari kenalan di sosial media dan menonton film-film yang tidak baik. Itulah gunanya dari handphone sebenarnya. Dan ternyata kita memiliki APBN yang sangat rendah dibanding dengan Thailand dan Korea. Thailand memiliki APBN 6000 triliun, Korea memiliki APBN 20.000 triliun sedangkan kita hanya 200 triliun saja. Dan itupun 100 triliun digunakan setiap tahun untuk membangun Kaltim. Dan banyak suatu politik itu kotor tetapi tergantung dengan operatornya yang menjalankannya. Dikaltim juga terdapat 4 komisi yaitu:

1. Hukum dan HAM
2. Keuangan dan Ekonomi
3. Pembangunan
4. Kesejahteraan rakyat dan pendidikan

Nama              : Wardatul Marufah

NIM                : 1302045064

“Dialog dan Touring ke DPRD Provinsi Kaltimanta Timur”

Perasaan itu masih ada,

Perasaan akan terlaksananya kegiatan ini atau tidak sama sekali.

Peluh itu masih ada,

Masih benar-benar terasa dan tercetak kuat di setiap jengkal kulit.

Ragu itu masih ada,

Ada di dalam aliran darah kami bertiga.

Bayangan itu masih ada,

Terpatri kuat dijajaran layar otak kami

Dan akhirnya kenangan itu masih dan tetap ada.

Terpampang jelas dalam setiap frame mata,

Di setiap kami mengingat perasaan dan bayangan ragu

Serta peluh yang menemani langkah 3 pasang kaki dengan 1 tekad.

Hingga kami berjalan ke ruangan bernuasa putih dan beraroma apel itu

Dengan kedua sudut bibir kami terangkat

Dan mengatakan “ Bu, kami berhasil”

Pada hari Senin, 18 Mei 2015 . 150 orang mahasiswa beralmamater kebanggaan mengangkat langkahnya menuju suatu tempat istimewa. Sebagian pernah berkunjung ke tempat istimewa ini, namun sebagian besar lagi baru menginjakan kedua kakinya pada hari itu. Wajah-wajah mereka mengeluarkan berbagai macam ekspresi, air muka antusias menghiasi sebagian calon-calon penerus bangsa ini tetapi air muka bingung lebih banyak menghiasi wajah mereka. Mereka bingung dan asing dengan tempat istimewa ini. Mungkin saat itu merupakan moment yang tepat bagi dosen pengampu mata kuliah Teori Perbandingan Politik kami, Unis Sagena untuk mengatakan “ Selamat Datang di Rumah Kalian”.

Dari segi substansi dan pengalaman yang di dapat selama kegiatan berjalan, ilmu dan wawasan yang saya peroleh sebagian besar sama dengan teman-teman yang lain. Sesi pertama, narasumber-narasumber yang hadir mampu memberikan euphoria bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa dan aroma-aroma akademisi tercium pekat dalam ruangan. Sosok-sosok pemberi ilmu pada hari itu berasal dari Komisi I dan komis IV. Setiap narasumber menyampaikan materi dan informasi terkait tema yang ada dan memberikan motivasi-motivasi pembakar semangat untuk kami agar nantinya menjadi bibit penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual namun juga secara mental dan agama.

Dalam sesi berikutnya, aura-aura kritis, haus ilmu, dan rasa ingin tahu menguar nguar dalam tiap tubuh 150 mahasiswa ini. Sesi tanya jawab akhirnya secara resmi dibuka oleh Ir. Muhammad Adam dengan 6 pertanyaan pertama. Sesi ini lebih banyak diisi dengan pertanyaan-pertanyaan berbau akademik, mengingat tujuan awal dibentuknya kegiatan ini adalah membuktikan teori-teori yang telah kami pelajari sebelumnya di Teori Perbandingan Politik, seperti skema input dan ouput yang dikemukakan oleh David Easton dan Gabriel Almond . Apakah teori-teori ini benar-benar teraplikasikan di lingkungan elit poilitik DPRD Provinsi Kaltim. Sosialisasi politik mengenai suatu output, peran mahasiswa dalam sistem politik, serta bagaimana kelompok-kelompok penekan yang ada bisa mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Seperti itulah kerangka-kerangka konsep yang diterima mahasiswa dalam ruang kuliah dan berusaha ditanyakan keabsahan nya di kegiatan yang dilakukan di Gedung D lantai 6 DPRD provinsi Kalimantan Timur pada pakul 13.00 ini.

Sesi tanya jawab yang kedua mulai megerucut ke arah isu-isu yang terjadi dalam ruang lingkup di masyarakat. Disini selain membawa ilmu untuk diri sendiri, diharapkan kegiatan ini mampu manjadi sarana artikulasi kepentingan yang dilakukan mahasiswa Hubungan Internasional untuk mengingatkan dan membuktikan bahwa dirinya adalah seorang Agent of Change. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa bisa menjadi input dalam sistem politik dan tentunya bisa menghasilkan feedback dan ouput dari para elit politik tersebut yang nantinya akan berguna bagi masyarakat luas.

Penghujung kegiatan ini ditutup dengan penyerahan simbol terima kasih oleh mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2013 beserta dosen pengampu mata kuliah Teori Perbandingan Politik kami Unis Sagena, PhD kepada pihak DPRD Provinsi Kalimantan Timur karena sudah menerima dan yang paling utama adalah mendukung kegiatan kami ini sampai berjalan dengan lancar.

Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, kegiatan ini juga memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan touring ke setiap gedung yang ada di DPRD Provinsi Kalimantan Timur . Mahasiswa diajak untuk mengetahui fungsi setiap ruangan di gedung yang berdiri di Karang Paci ini . Hal demikian juga membuat mahasiswa mengetahui ruangan-ruangan yang seolah menjadi saksi atas masuknya suatu input dan terbentuknya suatu ouput

Untuk penutup, ucapan terima kasih sebesar-sebesarnya teruntuk seorang wanita dengan ide-ide cemerlang dan penuh ambisi namun dalam ambisi tersebut penuh dengan manfaat-manfaat yang berimbas pada mahasiswanya, Ibu Unis Sagena, yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan yang istimewa ini dan membuat kami merasakan bahwa menggali ilmu tidak hanya disediakan dalam ruangan kampus dan menolak untuk menyuapi mahasiswa dengan teori berdasarkan sebuah buku saja tetapi langsung dengan berhadapan dengan subjek dari teori yang dimaksud. Lalu teman-teman Hubungan Internasional angkatan 2013 yang menunjukan semangat dan dukungan yang tiada putusnya untuk terselenggaranya kegiatan ini.

Nama : Yunita Wulandari Ardhi

NIM : 1302045021

Dosen yang menghimpun dalam mata kuliah “TEORI PERBANDINGAN POLITIK” tersebut, sering mengajarkan kita lebih banyak tentang adanya sebuah interaksi di dalam perkuliahan. Baik yang bersifat formal ataupun non – formal.
Contohnya seperti meresume buku lalu mempresentasikannya di dalam kelas, menganalisis kelompok elit suatu negara lalu mempresentasikannya juga. Dalam praktek kali ini, kami diajak untuk mengadakan “kunjungan” ke gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Kegiatan ini di lakukan dengan adanya beberapa orang yang ditunjuk selaku sebagai panitia pelaksanaan dalam acara tersebut yang dimana pada saat itu, Jurusan Hubungan Internasional/HI lah yang berkesempatan untuk mengikuti jalannya Sidang Paripurna DPRD Kalimantan Timur.
Dimana ada beberapa Mahasiswa/siswi kelas HI Reguler A yang ditunjuk sebagai kelas panitia pelaksananya. Saya sendiri tidak beruntung karena tidak ada kesempatan untuk menyaksikan langsung bagaimana jalannya Sidang Paripurna yang selama ini hanya saya lihat di berita televisi seperti Metro TV atau TV One.
Tetapi saya tidak mempermasalahkan itu semua, karena saya juga berkesempatan untuk mengunjungi dan melihat bagaimana isi di dalam gedung DPRD yang selama ini saya hanya melihat dari luar saat melakukan demonstrasi. Bagi saya ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Karena tidak sembarang orang yang bisa masuk ke gedung DPRD. Adapun kegiatan yang saya jalani di gedung DPRD yaitu, yang di laksanakan pada Hari Senin tanggal 18 – Mei – 2015, mahasiswa/i Hubungan Internasional di undang untuk hadir pada seminar oleh DPRD yang bertemakan “MENGENAL PARLEMEN LEBIH DEKAT” yang dijadwalkan pada pukul 14.00 wita, walaupun dalam pelaksanaannya ternyata terlambat dan acara dimulai pukul 15.00 wita. Seminar tersebut sekaligus menggantikan jam mata kuliah Teori Perbandingan Politik, dan kita kuliah disana. Seminar tersebut di ikuti oleh kelas HI Reguler A, HI Reguler B, dan HI Ekstensi.
Sesampai saya di gedung DPRD pada pukul 13.40 wita. Jalan masuk menuju gedung tempat seminar diadakan lumayan jauh. Saya bersama teman – teman yang lain menuju ke lantai atas dengan menggunakan lift. Seminar tersebut diadakan di lantai 6 (enam), dan atas informasi
pg. 2
dari anggota DPRD, ruangan tersebut adalah ruangan yang biasa digunakan mereka ketika sedang mengadakan rapat. Sebuah kesempatan yang sangat langka karena bisa berdialog langsung dengan para petinggi di DPRD provinsi Kalimantan Timur. Pembicara pada hari itu bermayoritas adalah perwakilan dari masing – masing Dapil di Provinsi Kalimantan Timur. Di sana kami semua berkumpul di ruang rapat yang biasanya digunakan untuk Sidang Parlemen. Seminar tersebut di isi oleh anggota – anggota DPRD divisi yang menangani tentang Pendidikan dan ada 6 orang sebagai pembicara.
Disampaikan juga bahwa seorang anggota DPRD tidak hanya berperan di dalam sebuah ruangan saja. Tetapi, juga berperan atau melakukan suatu tindakan yang ada diluar ruangan atau di sebuah lokasi yang dimana ia harus menyelesaikan sebuah masalah tersebut yang dimana sebagian masyarakat banyak melakukan sebuah aksi protes atau demonstrasi. Menjadi seorang anggota DPRD pun tidak mudah, ia harus melakukan banyak komitmen yang harus dijalani sesuai peraturan atau perundang – undangan yang sudah di tetapkan.
Seminar tersebut dimulai dengan perkenalan dari anggota – anggota DPRD dan mereka memberi pengetahuan kepada kami tentang undang – undang no 27 yang mengatur tentang susunan dan kependudukan anggota DPRD. Dan dalam tata tertib itu di jelaskan tentang peraturan yang mengatur DPRD mulai dari hal mereka berpakaian ketika rapat, jenis – jenis rapat, hak dan kewajiban. Mereka pun memberikan ilustrasi, karena mereka yakin bahwa kami sebagai mahasiswa HI yang mengikuti seminar pada saat itu pada akhirnya akan menjadi politisi atau anggota DPRD dan mereka sangat berharap agar kami dapat meneruskan posisi mereka di DPRD karena 50 s/d 60% anggota yang menjabat di DPRD adalah Alumni Universitas Mulawarman.
Pembekalan yang pertama di berikan selanjutnya, yaitu kepada Bapak H. Mursidi Muslim, yang menjelaskan bahwa orang yang peduli dengan daerah dan bangsa adalah orang yang bisa melakukan perubahan itu adalah orang – orang yang terpelajar/mahasiswa yang di buktikan oleh negeri kita. Dari tahun 1998 mahasiswalah yang bergerak, artinya orang – orang terpelajar itulah adanya sebuah lokomotif perubahan. Di katakan oleh seorang dokter Kamarudin Hidayat yang dimana beliau berkata “ada perbedaan kaum terpelajar religius
pg. 3
sekarang dengan zaman penjajahan, kalau dizaman penjajahan mahasiswa itu adalah aktivis mempunyai kepedulian yang luar biasa terhadap lingkungannya terlebih pada dirinya, jangan anda perduli dengan lingkungan seperti, demo bbm, demo buruh, dan lain sebagainya. Tetapi anda tidak sama sekali perduli dengan diri anda sendiri. Di tegaskan juga bahwa seorang mahasiswa/siswi harus menjadi aktivis yang intelektual, yang mempunyai sifat religius dan pandai berbicara, berkomunikasi dan berdialog, karena sangat penting untuk mahasiswa HI yang akan menjadi seorang diplomat agar bisa melakukan sebuah negosiasi ketika terjadi kepada kita.
Yang kedua di berikan kepada, Bapak Hermanto Kewot S.P, beliau menyampaikan kepada kita bahwa sebagai mahasiswa kita harus mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu di masa depan. Dan harus mempunyai pengetahuan untuk menjadi penerus bangsa. Kita pun di tuntut untuk tidak mudah cengeng dan tidak mudah menyerah dan harus dapat memanfaatkan peluang yang ada agar bisa menjadi mahasiswa yang mandiri dan bertahan dari arus global bangsa – bangsa lainnya.
Yang ketiga di berikan kepada, Ibu Rita Artaty Barito S.H yang memberikan pesan kepada kami yang sebagaimana kita, sebagai generasi muda harus memiliki iman, relegius, yang dimana sebagian banyak orang tidak peduli terhadap agama, apapun agama kita, kita tetap harus mempunyai iman yang kuat agar tidak mudah tergoyahkan dari apapun yang ada disekitar atau di sekeliling kita. Etika, kita sebagai anak muda harus mempunyai etika yang baik terhadap orang tua sendiri maupun terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Karena anak muda zaman sekarang banyak yang lupa atau sadar akan dengan dirinya dan siapa dirinya yang sesungguhnya, banyak juga anak muda zaman sekarang yang membantah orang tuanya. Dan selalu menganggap karena dengan adanya IT yang berkembang pesat, mereka jadi lupa bahwa semua itu hanya menjadi dampak buruk buat mereka. Dan mereka pun tidak bangga dengan negara sendiri, akan adanya budaya yang dimiliki oleh indonesia atau daerah tempat kelahirannya, bahkan mereka malah bangga terhadap apa yang dimiliki oleh negara asing.
pg. 4
Yang ke empat di berikan kepada, Bapak Ir. Muhammad Adam yang menceritakan adanya sebuah kisah tentang seorang ustad yang meninggal dan heran setelah sampai di surga. Dimana banyaknya anggota DPRD yang menghuni, lalu ustad tadi bertanya pada malaikat dan malaikat menjawab “Anggota DPRD hanya melakukan sebuah studi banding di surga dan akan kembali ke neraka”.
Dan beliau pun memberitahu kami sebagai mahasiswa kita harus dapat menguasai bahasa asing dan bahasa asing yang akan menjadi kiblat dunia saat ini adalah bahasa mandarin, karena devisa negara China saat ini sudah mendekati Amerika Serikat. Karena perekonomian di China saat ini sudah hampir menguasai pasar dunia. Dan motivasi ini lumayan membangun kami untuk semangat membangun karrier atau masa depan walaupun tidak memiliki IP yang tinggi.
Yang kelima di berikan oleh, Bapak Ferza Agustia, S.Sos. Beliau adalah seorang anggota DPRD yang paling muda yaitu berumur 26 tahun, beliau selalu mempunyai pendirian apapun itu prosesnya dan apapun itu bentuk perjalanannya atau hasilnya suatu saat target beliau harus terpenuhi dengan cara – cara yang pastinya lebih baik dan tidak mudah.
Yang ke enam di berikan kepada, Ibu Hj. Siti Qomariah, SE. Beliau menjelaskan kepada kami tentang adanya sebuah anggaran – anggaran untuk pembangunan daerah di seluruh Kalimantan Timur. Dan beliau pun memberikan sedikit cerita, dimana “ada seorang anak orang kaya raya, bapaknya adalah seorang orator hebat tetapi anak ini tidak bisa berbicara maka dia akan bisa mewarisi seluruh kekayaan orang tuanya. Tetapi karena dia tidak bisa berbicara maka dia tidak mendapatkan warisan tersebut. Disitulah dia merasa sangat down dan dia selalu berupaya untuk bisa berbicara atau keluar dari kesulitan yang menghimpitnya, lalu dia terus – menerus latihan berbicara dan dia menjadi pewaris dan menjadi pembicara yang luar biasa, selain mendapat warisan dia juga mendapatkan hasil dari bicaranya”.
Dan beliau pun memberitahu kami bahwa jumlah Anggota DPRD yang ada di Karang Paci tersebut adalah berjumlah 55 orang dan di tentukan oleh jumlah penduduk. Dan dari 55 orang tersebut ada 1 orang yang menjadi ketua DPRD dan ketua DPRD tersebut adalah orang yang paling banyak memperoleh suara. Dan di pilih dari partai golkar yaitu sebanyak 13 orang
pg. 5
anggota dan wakil ketua DPRD ada 3 orang dan di peroleh dari suara terbanyak juga. Yaitu, PDI Demokrat dan Gerindra. Dan 55 orang ini ada 10 partai yang masuk ke anggota DPRD dan terdapat 9 praksi dan 4 komisi.
Selanjutnya, dimulai dengan adanya sebuah sesi diskusi yang dimana banyak teman – teman dari mahasiswa HI yang bertanya, pertanyaan – pertanyaan tersebut mulai dari tanggapan anggota DPRD kepada mahasiswa yang melakukan demo, bagaimana sosialisasi politik di sampaikan ke masyarakat apabila telah di buat kebijakan baru, tentang upaya untuk meningkatkan anggaran pemerintah daerah, tentang kelompok penekan apakah berpengaruh kepada politik, perbedaan antara DPR Parlemen dan DPRD, tentang otonomi daerah.
Lalu anggota DPRD pun menjawab pertanyaan yang sudah di lontarkan oleh mahasiswa, dengan baik dan terjawab semua pertanyaan dari kawan – kawan tersebut.
Setelah selesainya diskusi kegiatan pun di tutup dengan memberikan kenang – kenangan kepada anggota DPRD dan kami semua berfoto bersama anggota DPRD yang menjadi pembicara.
Dan kami pun diizinkan untuk berkeliling Kantor DPRD untuk melihat – lihat apa saja yang ada disana, teman – teman juga banyak yang mengabadikan moment untuk berfoto di sekitar lingkungan Kantor DPRD.